Obral Dukungan Politik Jokowi Menuju 2024, dari Prabowo sampai Ganjar Pranowo

Sementara, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid menilai, pernyataan Jokowi soal potensi kemenangan Prabowo sebagai capres tidaklah bijak.

"Presiden seharusnya bisa menjadi negarawan, bukan politisi semata," kata Kholid saat dimintai konfirmasi, Selasa (8/11/2022).

Obral dukungan

Melihat ini, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai, Jokowi seolah sedang mengobral dukungan politiknya dengan mengumbar sinyal dukungan ke tokoh-tokoh tertentu.

Menurut Ujang, sikap ini tidaklah elok. Secara etika, tidak baik jika presiden yang masih menjabat terlalu ikut campur dalam urusan pencapresan.

"Mestinya Jokowi bisa jadi kingmaker yang andal, yang bagus, tetapi dengan statement-statement yang membuat riuh rendah dan banyak mendapat kritikan publik membuat Jokowi turun kelas, tidak seelegan seperti presiden yang bijaksana," kata Ujang kepada Kompas.com, Rabu (9/11/2022).

Tak hanya buat Prabowo dan Ganjar, Ujang menduga, siapa pun tokoh yang sowan ke Jokowi bakal mengantongi endorsement dari presiden. Padahal, belum tentu presiden benar-benar mendukung tokoh tersebut.

Ujang berpendapat, jika dukungan Jokowi terlalu murah dan seolah terus berubah, justru dapat memantik perdebatan tidak hanya di kalangan akar rumput, tetapi juga elite politik.

"Kalau terus-menerus Pak Jokowi sedikit-sedikit bicara pecapresan, sedikit-sedikit endorse kepada figure tertentu padahal nanti di belakang juga yang didukung bukan yang di-endorse itu, maka itu bisa menjadi backfire, akan menjadi titik balik serangan orang kepada Jokowi," ucapnya.

Ujang menduga, obral sinyal dukungan Jokowi ini dilatarbelakangi oleh ketakutan orang nomor satu di RI itu jika kelak tak lagi menjabat.

Menurutnya, Jokowi ingin memastikan bahwa presiden penerusnya sejalan dengan dia, sehingga agenda-agenda politiknya ke depan tetap berjalan meski sudah turun tahta.

Baca juga: Ketika Jokowi Dinilai Terlalu Ikut Campur Urusan Pilpres 2024...

Namun demikian, lanjut Ujang, langkah politik presiden akan selalu membawa konsekuensi. Dukungan politik yang terlalu diumbar mau tak mau menimbulkan kegaduhan publik.

Meski Jokowi punya hak untuk mendukung figur tertentu, Ujang mengatakan, presiden masih dibatasi oleh etika politik.

Oleh karenanya, ketimbang terlalu banyak bicara soal pencapresan, Jokowi disarankan fokus bekerja menuntaskan sisa masa jabatannya yang tinggal dua tahun lagi.

"Kalau ini terus-menerus dilakukan Jokowi, pernyataan-pernyataan yang sesungguhnya tidak terlalu produktif itu akan menimbulkan gejolak politik tersendiri di masyarakat kecil sedang atau menengah," kata Ujang.

"Mestinya Jokowi legawa saja menyerahkan pencapresan itu kepada ketua umum partai," tuturnya.