Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Jokowi Dinilai Terlalu Ikut Campur Urusan Pilpres 2024...

Kompas.com - 09/11/2022, 05:54 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diminta tak banyak ikut campur soal kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu dipicu komentar Jokowi yang dinilai memberikan dukungan pada figur tertentu untuk menjadi calon presiden (capres), misalnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat HUT Partai Golkar, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat HUT Partai Perindo.

Permintaan agar Jokowi untuk menahan diri pun muncul dari sejumlah partai politik (parpol), di antaranya PDI-P, PKS, dan Partai Demokrat.

Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah mengingatkan agar Jokowi tak terlibat dalam politik praktis seperti urusan Pilpres mendatang.

"Presiden RI kan tidak boleh terlibat di dalam kontestasi pemilu," kata Basarah ditemui di Bandung, Jawa Barat, Selasa (8/11/2022).

Senada, Ketua Dewan Kehormatan DPP Demokrat Hinca Panjaitan juga menyatakan bahwa Jokowi terlalu jauh dalam meramaikan bursa pencapresan.

Menurutnya ada banyak persoalan bangsa yang harus dipikirkan Jokowi, seperti urusan politik, hingga pandemi Covid-19, ketimbang urusan calon presiden.

"Saya kira Presiden tidak mesti terlalu jauh ikut meramaikan bursa pencapresan," ujarnya.

Baca juga: PKS Nilai Jokowi Tak Bijak Lempar Sinyal Dukung Prabowo Presiden 2024

Kemudian, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bijak karena memprediksi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bisa mendapat jatah jadi Presiden 2024.

"Iya (tidak bijak). Presiden seharusnya bisa menjadi negarawan, bukan politisi semata," ujar Kholid saat dimintai konfirmasi, Selasa (8/11/2022).

Jokowi diminta tak intervensi kedaulatan partai

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menilai saat ini Jokowi terlalu melakukan intevensi pada kedaulatan parpol. Dampaknya, lanjut dia, adalah situasi politik yang tak sehat.

"Sayangnya memang kedaulatan saat ini sedang diganggu oleh kepentingan dari personal politik yang kalau kita lihat saat ini Pak Jokowi terlalu mencampuri terlalu dalam urusan kedaulatan partai-partai. Ini yang jadi tidak sehat," paparnya.

Baca juga: PDI-P Ingatkan Jokowi soal 2024 Jatah Prabowo: Presiden Tak Boleh Terlibat Kontestasi

Sedangkan Hinca mengatakan, dia khawatir dengan berbagai dukungan Jokowi pada menterinya yang berencana mengikuti Pilpres 2024, hal itu bisa membuat jalannya pemerintah jadi tak optimal.

Sebab, menteri tersebut sangat mungkin tak fokus menjalankan pekerjaan sebagai pembantu Presiden.

"Di satu sisi baik saja untuk mengajak semua orang untuk bersiap berdemokrasi. Di sisi lain, saya kira pemerintahan ini harus diurus secara serius oleh menteri-menterinya, dan karena itu serius juga lah mengurus rakyat ini," sebut dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Nasional
Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Nasional
Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Nasional
Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Nasional
Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Nasional
Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Nasional
Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Nasional
Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Nasional
Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Nasional
Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Nasional
Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Nasional
Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Nasional
Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Nasional
Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Nasional
SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com