Obral Dukungan Politik Jokowi Menuju 2024, dari Prabowo sampai Ganjar Pranowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Bukan hal mengejutkan Presiden Joko Widodo bicara soal pencalonan presiden 2024.

Orang nomor satu di RI itu berkali-kali melempar sinyal dukungan ke sejumlah tokoh yang digadang-gadang sebagai kandidat kuat calon presiden (capres).

Memang, Jokowi tak pernah terang-terangan menyatakan dukungannya. Namun, mantan Wali Kota Solo itu juga tak menampik dirinya memberikan restu buat beberapa nama maju ke gelanggang pemilihan.

Sikap Jokowi itu pun jadi perdebatan. Sebagian tak menyoal presiden vokal soal pencapresan, sebagian lagi menilai Jokowi kelewatan.

Prabowo hingga Ganjar

Sinyal dukungan Jokowi pernah ditunjukkan ke beberapa nama yang disinyalir bakal maju sebagai capres seperti Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

Dalam sebuah acara yang juga dihadiri oleh Prabowo baru-baru ini, Jokowi berkata bahwa dirinya sudah memenangkan dua kali pemilu presiden. Dia menduga, pilpres berikutnya bakal dimenangkan oleh Prabowo.

"Saya ini dua kali Wali Kota di Solo menang. Kemudian, ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang. Kemudian, dua kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf, Pak Prabowo," kata Jokowi dalam sambutannya di acara HUT Partai Perindo di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (7/11/2022).

"Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo," lanjutnya.

Usai acara, Jokowi ditanya oleh awak media soal dukungannya ke Prabowo. Presiden bilang, tak masalah jika ucapannya dianggap sebagai sinyal dukungan ke Ketua Umum Partai Gerindra itu.

"Ya diartikan sinyal ya boleh, tapi saya kan ngomongnya juga enggak apa-apalah," kata dia.

Mei 2022 lalu, santer diisukan Jokowi mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Ini bermula dari pernyataan Jokowi dalam rapat kerja nasional (Rakernas) V Relawan Pro Jokowi (Projo) di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (21/5/2022).

Ketua Dewan Pembina Projo itu bilang, jangan terburu-buru perihal politik, sekalipun mungkin yang mereka dukung hadir di tengah-tengah Rakernas.

"Jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa. Meskipun, meskipun, mungkin yang kita dukung ada di sini," kata Jokowi.

Dalam acara tersebut, hadir sejumlah tokoh, di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pernyataan Jokowi ini pun diduga berupa kode restu ke Ganjar untuk melangkah ke Pemilu 2024.

Meski tak pernah bicara terang-terangan soal dukungannya, Jokowi pernah mengatakan bahwa dirinya tak melarang Prabowo maupun Ganjar maju sebagai capres pada pemilu mendatang.

"Istilahnya, saya kira karena menyampaikan kepada saya, masa saya bilang jangan, ndak, kan enggak gitu mestinya, ya silakan," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (12/8/2022).

Jokowi mengaku tak mempersoalkan jika sikapnya itu ditafsirkan sebagai restu buat Prabowo dan Ganjar untuk berlaga di Pilpres 2024.

Menurutnya, dalam sebuah negara demokrasi, mustahil bagi seorang presiden untuk melarang anak buahnya maju sebagai calon presiden.

Nama lain

Melihat dinamika ini, beberapa nama tak mau ketinggalan. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto misalnya, merasa mendapat dukungan dari Jokowi soal Pilpres 2024.

Airlangga yang juga punya keinginan menjadi capres ini merasa dukungan Jokowi tak hanya disampaikan ke Prabowo, tetapi juga dirinya.

"Tentunya kan presiden selalu bilang salah satu calon. Waktu ultah Golkar kan jelas,” kata Airlangga saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (7/11/2022) malam.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga pernah mengungkap hal serupa. Paloh bilang, sebelum partainya mendeklarasikan pencapresan Anies Baswedan, dirinya lebih dulu memberi tahu Jokowi.

Menurut Paloh, Jokowi menyambut baik rencana Nasdem mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta itu pada pilpres mendatang.

"Ketika ditanya apakah saya sudah membicarakan, apa tanggapan beliau soal pencalonan Bung Anies, beliau ucapkan, 'Ya baik, bagus, saya menghargai itu'. Dan saya pikir ini lebih dari cukup," kata Paloh di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (3/10/2022).

Tuai kritik

Belakangan, sikap Jokowi yang vokal soal pencapresan ini menuai kritik, termasuk dari sejumlah elite partai politik.

PDI Perjuangan, partai yang menaungi Jokowi, bahkan mengingatkan presiden ketujuh RI itu agar tak terlibat dalam politik praktis seperti urusan pilpres.

"Presiden RI kan tidak boleh terlibat di dalam kontestasi pemilu," kata Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah di Bandung, Jawa Barat, Selasa (8/11/2022).

Senada, Ketua Dewan Kehormatan DPP Demokrat Hinca Panjaitan juga menyatakan bahwa Jokowi terlalu jauh dalam meramaikan bursa pencapresan.

Menurutnya ada banyak persoalan bangsa yang harus dipikirkan Jokowi, seperti urusan politik, hingga pandemi Covid-19, ketimbang urusan calon presiden.

"Saya kira presiden tidak mesti terlalu jauh ikut meramaikan bursa pencapresan," ujarnya.

Sementara, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid menilai, pernyataan Jokowi soal potensi kemenangan Prabowo sebagai capres tidaklah bijak.

"Presiden seharusnya bisa menjadi negarawan, bukan politisi semata," kata Kholid saat dimintai konfirmasi, Selasa (8/11/2022).

Obral dukungan

Melihat ini, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai, Jokowi seolah sedang mengobral dukungan politiknya dengan mengumbar sinyal dukungan ke tokoh-tokoh tertentu.

Menurut Ujang, sikap ini tidaklah elok. Secara etika, tidak baik jika presiden yang masih menjabat terlalu ikut campur dalam urusan pencapresan.

"Mestinya Jokowi bisa jadi kingmaker yang andal, yang bagus, tetapi dengan statement-statement yang membuat riuh rendah dan banyak mendapat kritikan publik membuat Jokowi turun kelas, tidak seelegan seperti presiden yang bijaksana," kata Ujang kepada Kompas.com, Rabu (9/11/2022).

Ujang berpendapat, jika dukungan Jokowi terlalu murah dan seolah terus berubah, justru dapat memantik perdebatan tidak hanya di kalangan akar rumput, tetapi juga elite politik.

"Kalau terus-menerus Pak Jokowi sedikit-sedikit bicara pecapresan, sedikit-sedikit endorse kepada figure tertentu padahal nanti di belakang juga yang didukung bukan yang di-endorse itu, maka itu bisa menjadi backfire, akan menjadi titik balik serangan orang kepada Jokowi," ucapnya.

Ujang menduga, obral sinyal dukungan Jokowi ini dilatarbelakangi oleh ketakutan orang nomor satu di RI itu jika kelak tak lagi menjabat.

Menurutnya, Jokowi ingin memastikan bahwa presiden penerusnya sejalan dengan dia, sehingga agenda-agenda politiknya ke depan tetap berjalan meski sudah turun tahta.

Namun demikian, lanjut Ujang, langkah politik presiden akan selalu membawa konsekuensi. Dukungan politik yang terlalu diumbar mau tak mau menimbulkan kegaduhan publik.

Meski Jokowi punya hak untuk mendukung figur tertentu, Ujang mengatakan, presiden masih dibatasi oleh etika politik.

Oleh karenanya, ketimbang terlalu banyak bicara soal pencapresan, Jokowi disarankan fokus bekerja menuntaskan sisa masa jabatannya yang tinggal dua tahun lagi.

"Kalau ini terus-menerus dilakukan Jokowi, pernyataan-pernyataan yang sesungguhnya tidak terlalu produktif itu akan menimbulkan gejolak politik tersendiri di masyarakat kecil sedang atau menengah," kata Ujang.

"Mestinya Jokowi legawa saja menyerahkan pencapresan itu kepada ketua umum partai," tuturnya.