Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Ada Kepentingan Politik di Balik Sinyal Dukungan Jokowi buat Kandidat Capres

Kompas.com - 09/11/2022, 06:46 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengatakan, ada kepentingan politik di balik sinyal dukungan Presiden Joko Widodo ke tokoh-tokoh tertentu menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut dia, Jokowi hanya akan mendukung tokoh yang dia anggap mampu melanjutkan kepemimpinannya. Sehingga, jika sosok itu terpilih, kerja-kerja Jokowi yang belum rampung bisa dituntaskan oleh pengganti yang ia percaya tersebut.

"Jadi tokoh-tokoh yang mendapat sinyal itu adalah yang dalam benak Jokowi akan merampungkan semua tugas-tugas yang dia sudah mulai," kata Firman kepada Kompas.com, Selasa (9/11/2022).

Baca juga: Ketika Jokowi Dinilai Terlalu Ikut Campur Urusan Pilpres 2024...

Jelang dua tahun akhir masa jabatan, Jokowi masih punya PR untuk menuntaskan proyek pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Boleh jadi, kata Firman, Jokowi bakal mempertimbangkan dukungan buat tokoh yang dia anggap mampu melanjutkan pekerjaan besarnya itu.

Namun demikian, Firman menyebutkan, faktor kedekatan politik juga akan tetap ditimbang Jokowi. Mantan Wali Kota Solo itu dinilai mustahil memberikan dukungan ke tokoh yang secara politik berseberangan dengan dirinya.

"Ada political interest juga di situ sehingga Pak Jokowi meng-endorse orang-orang itu. Tidak akan meng-endorse Anies (mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) pastinya kan," ucap Firman.

Baca juga: Sinyal Dukungan Jokowi Dinilai Tak Akan Dongkrak Elektabilitas Prabowo

Menurut Firman, sikap Jokowi yang berkali-kali melempar sinyal dukungan ke sejumlah tokoh itu berbeda dengan perangai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jelang akhir masa jabatannya sebagai presiden pada 2014 lalu.

Saat itu, SBY tak banyak bicara soal dukungan untuk capres tertentu lantaran presiden keenam RI tersebut dianggap tak punya kepentingan politik lagi setelah jabatannya berakhir.

Terlepas dari itu, Firman berpandangan, sikap Jokowi yang gemar melempar sinyal dukungan ke kandidat capres tak jadi masalah.

"Saya kira kembali ini hak presiden untuk mengatakan posisinya," ujarnya.

Lagi pula, menurut dia, endorsement presiden hanya akan meramaikan panggung politik sesaat saja. Masyarakat punya banyak cara untuk menentukan preferensi politik mereka alih-alih hanya mengacu pada dukungan politik presiden semata.

"Mengenai statement presiden itu mungkin hanya referensi yang akan meramaikan situasi, tapi tidak akan tidak terlalu dijadikan referensi utama," kata Firman.

Sebelumnya, Jokowi melempar sinyal dukungan untuk Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden (capres).

Dalam sebuah acara yang juga dihadiri oleh Prabowo, Jokowi berkata bahwa dirinya sudah memenangkan dua kali pemilu presiden. Dia menduga, pilpres berikutnya bakal dimenangkan oleh Prabowo.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com