Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Vaksinasi Covid-19 Dosis Keempat, Ini Tanggapan Kemenkes

Kompas.com - 22/07/2022, 13:25 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) buka suara terkait vaksinasi booster dosis kedua alias vaksinasi Covid-19 dosis keempat.

Hal ini menyusul adanya beberapa negara yang sudah mengimbau warganya untuk melakukan vaksinasi dosis keempat, seperti Malaysia. Utamanya ketika pandemi Covid-19 belum usai karena subvarian terus bermutasi.

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, saat ini Kemenkes masih mendorong cakupan vaksinasi dosis ketiga sebagai penguat terus ditingkatkan.

Baca juga: Mulai Dipertimbangkan, Vaksinasi Covid-19 Booster Dosis Keempat

Pasalnya, cakupan vaksinasi booster masih belum sempurna. Pemerintah sendiri baru mewajibkan vaksinasi booster sebagai syarat masuk mall, perkantoran, hingga syarat perjalanan sejak 17 Juli 2022.

"Sampai saat ini pemerintah/Kemenkes masih mendorong cakupan booster pertama," ucap Maxi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (22/7/2022).

Per 21 Juli 2022 pukul 18.00 WIB, masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis ketiga atau penguat (booster) baru mencapai 53.891.018 atau 25,88 persen.

Baca juga: Virus Corona Terus Bermutasi, Pemerintah Didorong Pertimbangkan Vaksinasi Dosis Ke-4

Kendati begitu dia tak memungkiri vaksin dosis keempat bisa saja menjadi opsi lanjutan. Untuk itu dia meminta masyarakat segera mengakses vaksinasi dosis ketiga di sentra-sentra vaksinasi yang telah tersedia.

"Kami mengimbau seluruh masyarakat yang sudah lengkap divaksin dosis 2 untuk datang ke tempat vaksinasi (mendapat vaksin dosis tiga) untuk meningkatkan antibodinya menghadapi kasus Covid-19 yang cenderung naik saat ini," ucapnya.

Lebih lanjut, Maxi menuturkan, pihaknya akan memaksimalkan sentra-sentra vaksinasi yang ada terlebih dahulu untuk memaksimalkan vaksinasi dosis ketiga.

Baca juga: UPDATE 21 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,49 Persen

Sentra-sentra vaksinasi ini difungsikan dengan dukungan pemerintah daerah (Pemda) setempat dan TNI/Polri serta organisasi masyarakat dan pihak swasta. Menurutnya, ketersediaan vaksin di sentra tersebut sudah memadai.

"Ketersediaan vaksin cukup memadai. (Mendapat vaksinasi) bisa terhindar dari infeksi Covid-19 dan memiliki ketahanan tubuh dari ancaman kasus berat bahkan kematian kalau terinfeksi Covid-19," ucap dia.

Pertimbangkan dosis keempat

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI Mohammad Syahril mengaku, pemerintah mulai mempertimbangkan vaksin booster dosis keempat untuk masyarakat umum. Keputusan ini mulai dipertimbangkan karena adanya prediksi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.

Baca juga: BOR RS Rujukan Covid-19 di Jakarta Capai 19 Persen, Wagub DKI Ingatkan Warga Segera Vaksinasi Booster

Sejumlah pakar epidemiologi memperkirakan status pandemi Covid-19 di dunia akan berlangsung dalam waktu yang cukup panjang. Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman misalnya, memprediksi masa krisis Covid-19 hingga Oktober 2022.

Di sisi lain, pakar ilmu kesehatan menyimpulkan bahwa vaksin Covid-19 dosis lengkap primer serta dosis penguat (booster) sebagai penambah daya tahan tubuh dapat menurun dalam waktu enam bulan.

"Beberapa negara sudah mulai dosis empat (booster) kedua. Perencanaan itu sudah ada pertimbangannya di Indonesia, karena pandemi jangka panjang," kata Mohammad Syahril yang dikonfirmasi via telepon di Jakarta, Jumat.

Baca juga: ASEAN Paragames 2022, Calon Penonton Wajib Sudah Vaksinasi Booster

Apabila terjadi pandemi berkepanjangan, kata Syahril, ada kemungkinan rekomendasi dari berbagai pihak untuk penyelenggaraan program vaksinasi booster kedua.

Menurut Syahril, Kemenkes bersama Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) sedang melakukan pembahasan secara intensif berkaitan dengan program vaksinasi dosis keempat untuk masyarakat umum di Indonesia.

"Terutama prioritas pada kelompok berisiko tinggi, tenaga kesehatan, usia lanjut, tenaga pelayanan publik, itu semua ada prioritasnya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com