Kompas.com - 30/06/2022, 17:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mengusulkan agar legalisasi ganja untuk kebutuhan medis segera diatur lewat Peraturan Menteri Kesehatan.

Hal ini tak terlepas dari fakta bahwa Indonesia jauh tertinggal dibandingkan banyak negara dalam hal kajian pemakaian ganja untuk keperluan medis.

Sebagai informasi, WHO telah merekomendasikan penghapusan ganja dari daftar obat-obatan berbahaya sejak 2020.

Sementara itu, baru-baru ini Thailand bahkan sudah legalkan ganja untuk keperluan medis dan kuliner.

Baca juga: Meluruskan Pemahaman “Legalisasi Ganja untuk Medis”

"Maka diketahui sebenarnya tindak lanjut legislasi ganja medis bisa dilakukan secara cepat dan tepat, menurut hemat saya. Legislasi tersebut dapat dilakukan melalui peraturan menteri kesehatan," kata Wayan dalam Rapat Dengar Pendapat umum Komisi III DPR RI terkait legalisasi ganja medis di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/6/2022).

"Sekali lagi saya menekankan ini, jangan mengira ini rumit. Ini soal kemauan politik saja. Jadi, peraturan menteri kesehatan yang mengubah ganja dari narkotika golongan 1 menjadi golongan 2 yang memiliki manfaat medis," jelasnya.

Sejauh ini, akses pemakaian ganja untuk keperluan medis masih terhambat karena dalam Undang-undang tentang Narkotika, ganja masuk dalam golongan 1.

Beleid tersebut sejak November 2020 diuji materiil di Mahkamah Konstitusi, namun hingga sekarang MK belum menerbitkan putusan apa pun atas perkara itu.

Lamanya penyelesaian perkara itu bahkan memakan korban.

Baca juga: Diundang Rapat ke DPR, Santi Warastuti Optimistis soal Aturan Ganja Medis untuk Pengobatan Anaknya

"Dalam proses perjalanan, dalam persidangan ke-6 atau ke-7 itu, kami dapat kabar yang sangat menyedihkan bahwa salah satu anak pemohon, yaitu Musa, meninggal dunia dalam rangka MK belum memutus perkara kami," kata Singgih Tomi Gumilang, salah satu kuasa hukum para pemohon uji materiil UU Narkotika, dalam rapat tersebut.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istri Ferdy Sambo Masih Enggan Berikan Keterangan Kepada LPSK

Istri Ferdy Sambo Masih Enggan Berikan Keterangan Kepada LPSK

Nasional
TNI AD Harap Anggota NII yang Masih Aktif Kembali ke Pangkuan NKRI

TNI AD Harap Anggota NII yang Masih Aktif Kembali ke Pangkuan NKRI

Nasional
Cak Imin Minta Pemerintah Optimalkan Faskes untuk Atasi Kasus DBD yang Meningkat

Cak Imin Minta Pemerintah Optimalkan Faskes untuk Atasi Kasus DBD yang Meningkat

Nasional
Airlangga: Politik Primordial Tak Lagi Penting, Lebih Penting Kebersamaan

Airlangga: Politik Primordial Tak Lagi Penting, Lebih Penting Kebersamaan

Nasional
Perjalanan Panjang Kasus Kematian Brigadir J hingga Ferdy Sambo Jadi Tersangka Pembunuhan

Perjalanan Panjang Kasus Kematian Brigadir J hingga Ferdy Sambo Jadi Tersangka Pembunuhan

Nasional
KemenPPPA: Penyusunan Aturan Turunan UU TPKS Perlu Perhatikan Wilayah 3T

KemenPPPA: Penyusunan Aturan Turunan UU TPKS Perlu Perhatikan Wilayah 3T

Nasional
Temui Fraksi PKB, Dewan Pers Soroti Soal Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Temui Fraksi PKB, Dewan Pers Soroti Soal Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Nasional
LPSK: Perlindungan untuk Bharada E Segera Diputuskan

LPSK: Perlindungan untuk Bharada E Segera Diputuskan

Nasional
LPSK Sebut Istri Ferdy Sambo Malu dan Menangis Saat Dimintai Keterangan

LPSK Sebut Istri Ferdy Sambo Malu dan Menangis Saat Dimintai Keterangan

Nasional
Bareskrim Bongkar Percetakan Uang Palsu di Bandung, 2 Orang Diringkus saat Beraksi

Bareskrim Bongkar Percetakan Uang Palsu di Bandung, 2 Orang Diringkus saat Beraksi

Nasional
5 Juta Bidang Tanah Milik NU Belum Punya Kejelasan, Kementerian ATR/BPN Janji Akan Bantu

5 Juta Bidang Tanah Milik NU Belum Punya Kejelasan, Kementerian ATR/BPN Janji Akan Bantu

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Konflik Rusia-Ukraina Sensitif dan Politis bagi Presidensi G20 Indonesia

Ketua Komisi I Nilai Konflik Rusia-Ukraina Sensitif dan Politis bagi Presidensi G20 Indonesia

Nasional
Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK Kerja Sama Percepat Redistribusi TORA dan Pelepasan Kawasan Hutan

Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK Kerja Sama Percepat Redistribusi TORA dan Pelepasan Kawasan Hutan

Nasional
Penetapan Ferdy Sambo Sebagai Tersangka Tak Ganggu Proses Penyelidikan Komnas HAM

Penetapan Ferdy Sambo Sebagai Tersangka Tak Ganggu Proses Penyelidikan Komnas HAM

Nasional
Wapres Kunker ke Kalsel, Buka Pameran 'One Pesantren One Product' hingga Tinjau Posyandu

Wapres Kunker ke Kalsel, Buka Pameran "One Pesantren One Product" hingga Tinjau Posyandu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.