Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Minta Pj Kepala Daerah Jaga Iklim Investasi agar Investor Nyaman

Kompas.com - 16/06/2022, 16:55 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Kepolisian Negara (Wakapolri) Republik Indonesia Komjen Gatot Eddy Pramono meminta para penjabat (Pj) kepala daerah menjaga iklim investasi agar para investor nyaman melakukan investasi di Indonesia.

Ia mengajak para penjabat kepala daerah mempelajari agar tidak terjadi konflik sosial di daerahnya.

"Saya betul-betul minta atensi bapak ibu sekalian untuk menjaga iklim investasi kita agar para investasi nyaman. Mari kita jaga ini. Kita lihat, pelajari, scanning lagi apa-apa yang menjadi potensi konflik itu. Mari kita jaga bersama-sama dia tidak muncul," kata Gatot dalam Rapat Koordinasi dengan Penjabat Pj Kepala Daerah, di Gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Baca juga: Mahfud Minta Pj Kepala Daerah Kawal Pelaksanaan Pemilu Serentak dan Waspadai Konflik Politik Identitas

Menurut Gatot, jika konflik sosial terjadi di dalam negeri, maka pendatang tidak akan mau berkunjung ke Indonesia.

Bahkan, pendatang atau investor yang sudah ada di dalam negeri juga berpotensi untuk pergi.

"Kalau konflik sosial apalagi itu terjadi antara kelompok bahlan kalau tidak ditanggulangi akan terjadi kerusuhan, chaos, dan sebagainya. Nah ini akan menimbulkan ketakutan," ucap dia.

Pasalnya, kata Gatot, jika banyak investor meninggalkan Indonesia, hal ini akan berdampak ke produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan negara.

Ia mengatakan, bahwa PDB Indonesia berasal dari APBN dan investasi sehingga investasi menjadi hal yang penting.

Baca juga: Mahfud Sebut Pendukung Sistem Khilafah Muncul, Ingatkan Pj Kepala Daerah Patuh Pancasila

"Sehingga nanti PDB-nya juga akan turun, dampaknya pertumbuhan ekonomi kita juga akan turun," tambah Gatot.

Maka itu, ia mengajak penjabat kepala daerah bersama stakeholder dan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) mengantisipasi adanya konflik sosial di daerahnya.

Gatot juga meminta para kepala daerah menghidupkan kembali Satgas Terpadu Penanganan Konflik Sosial guna mengantisipasi permasalahan konflik sosial.

"Tolong ini diaktifkan bapak ibu sekalian untuk satgas ini nantinya ke depannya," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com