Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arahan Megawati ke Kader Kepala Daerah PDI-P: Jangan Bawa Kontestasi Terlalu Dini

Kompas.com - 16/06/2022, 16:18 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menyampaikan arahan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri kepada seluruh kader PDI-P yang merupakan kepala/wakil kepala daerah seluruh Indonesia.

Arahan tersebut untuk tidak terburu-buru berbicara soal pemilu maupun pencapresan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Jadi di luar hiruk pikuk elektoral, capres-cawapres, pileg, pilpres. Kita punya PR (pekerjaan rumah) yang begitu besar yang harus menjadi konsentrasi dari partai," kata Hasto dalam acara Rapat Koordinasi Kepala/Wakil Kepala Daerah PDI-P se-Indonesia di Sekolah Partai, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

"Karena itulah Ibu Ketua Umum memberikan arahan jangan bawa kontestasi terlalu dini," sambungnya.

Baca juga: Polri Siapkan “Cooling System” Antisipasi Konflik Saat Pemilu Serentak 2024

Megawati meminta seluruh kader untuk mengingat bahwa Pemilu 2024 sudah ditetapkan jadwalnya.

Namun, seluruh kader diminta tak buru-buru. Misalnya, heboh membicarakan pemilu padahal belum saatnya.

"Kita heboh urusan yang sebelum saatnya, sehingga ini yang harus masuk dalam diskursus bagaimana setiap partai politik punya agenda menyiapkan visi misi bagi seluruh partainya di dalam Pemilu 2024," jelasnya.

Sebaliknya, Hasto mengungkapkan bahwa arahan Megawati yaitu membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatasi berbagai persoalan.

Berbagai masalah itu di antaranya potensi kelangkaan pangan. Meski belum ada dampaknya, Hasto menilai hal tersebut perlu dicegah saat ini juga.

Baca juga: Mahfud Minta Pj Kepala Daerah Kawal Pelaksanaan Pemilu Serentak dan Waspadai Konflik Politik Identitas

"Ini yang harusnya dikontestasikan, apa beda PDI Perjuangan dengan PKS, apa beda PDI Perjuangan dengan Demokrat. Itu yang seharusnya dilihat menjadi bagian dari wacana publik yang mencerdaskan kehidupan bangsa," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com