Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Minta Pj Kepala Daerah Kawal Pelaksanaan Pemilu Serentak dan Waspadai Konflik Politik Identitas

Kompas.com - 16/06/2022, 14:52 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta setiap penjabat (Pj) kepala daerah mewaspadai konflik yang mungkin terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2024.

Menurut Mahfud, menjelang pemilu serentak tahun 2024 situasi dan konflik politik akan meningkat baik di tingkat daerah maupun nasional. Hal ini akan mengkhawatirkan bagi bangsa Indonesia.

“Perlu diwaspadai berkembangnya politik identitas tadi yang membangun polarisasi yang mengarah kepada SARA dalam pemilu serentak 2024 nanti,” ujar Mahfud dalam Rapat Koordinasi dengan Penjabat Pj Kepala Daerah, di Gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Mahfud mengatakan, konflik politik identitas serta polarisasi terkait pemilu dapat memecah belah masyarakat.

Baca juga: PDI-P: Pemilu Bukan Ajang Pertengkaran Sesama Anak Bangsa, tapi Kompetisi Tawarkan Gagasan

Oleh karena itu, ia mengajak penjabat kepala daerah melakukan dan menyiapkan antisipasi.

“Ini bisa memberikan dampak ke masyarakat menjadi terkotak-kotak. Bahkan dapat terbelah kalau ini tidak diantisipasi dari sekarang sehingga bisa membahayakan keutuhan NKRI,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia meminta penjabat kepala daerah mengawal pelaksanaan pemilu serentak.

Ia menambahkan, agar para penjabat kepala daerah tidak ikut memihak serta membuat pelaksanaan pemilu menjadi mahal.

Sebab, berdasarkan data yang diperolehnya dari KPK, kasus korupsi kerap meningkat setiap menjelang pelaksanaan pilkada atau pemilu.

“Saaudara dapat taruhan. Kalau saudara gagal mengawal ini, ya akan begitu-begitu terus. Sekarang coba dibuktikan dengan pejabat-pejabat yang ditunjuk itu bisa lebih baik dari pada pejabat yang melalui protes politik yang liberal,” kata Mahfud.

Baca juga: Soal Pemilu 2024, Gerindra: Harus Jauh Lebih Baik dalam Melibatkan Masyarakat

Dalam kesempatan yang sama, ia meminta penjabat kepala daerah meningkatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Secara khusus, ia menyebutkan tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah adalah fungsi pelayanan masyarakat, fungsi pembangunan, dan fungsi perlindungan.

Mahfud juga mengajak agar penjabat kepala daerah mampu mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19,

“Dalam pemulihan daerahnya masing-masing berdasarkan tipologi wilayah dan sumber daya alam yang ada di wilayah masing-masing,” tambah dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com