Kompas.com - 16/06/2022, 16:53 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke 10 dan 12 RI, Jusuf Kalla mengatakan partai politik (parpol) dengan elektoral menengah justru akan menjadi penentu siapa tokoh yang akan maju sebagai calon presiden (capres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Alasannya karena figur-figur dari parpol dengan tingkat elektoral tinggi tak punya elektabilitas yang mumpuni.

“Partai-partai yang katakanlah menengah ke atas, itu memenuhi syarat (presidential threshold) tetapi calon yang diajukan elektabilitasnya rendah,” ucap Kalla pada seminar nasional Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Nasdem di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Baca juga: Eks PM Malaysia Mahathir Mohamad Bakal Jadi Pembicara Kehormatan di Rakernas Nasdem

Sebaliknya, lanjut dia, figur yang memiliki elektabilitas tinggi tidak punya partai.

Maka Kalla menilai, partai dengan elektoral menengah bisa menjadi penentu jika bisa menjawab tantangan tersebut.

"Jadi bagaimana menggabungkan dua hal ini, elektabilitasnya tinggi dan partainya cukup. Karena itu saya katakan yang mengambil peranan nanti bukan partai besar tapi partai menengah,” paparnya.

Kalla menuturkan, parpol dengan elektoral menengah juga dibutuhkan oleh parpol yang memiliki elektoral tinggi.

“Karena walaupun dia (parpol) mendekati elektoral 20 persen, dia butuh pasangan calon (dengan elektabilitas) yang cukup dan suatu partai yang bisa mencukup (ambang batas pencalonan presiden),” imbuhnya.

Diketahui ketentuan ambang batas pencalonan presiden tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 22 UU Pemilu menjelaskan pasangan calon dapat diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi syarat perolehan minimal 20 persen kursi di DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya.

Baca juga: Nasdem Respons Penegasan Ganjar Tetap PDI-P meski Diusung DPW Jadi Capres

Jika dikalkulasikan 20 persen dari jumlah total 575 kursi di DPR adalah 115 kursi. Artinya parpol atau gabungan parpol harus memiliki minimal 115 kursi jika ingin mengajukan capres dan cawapresnya dalam Pilpres 2024.

Berdasarkan ketentuan itu maka hanya PDI Perjuangan yang bisa mengusung capresnya sendiri.

Sementara parpol lainnya harus berkoalisi untuk bisa mengusung pasangan capres dalam kontestasi Pilpres 2024.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri Pastikan Urus Anak-anak Aipda Sofyan, Korban Bom Bunuh Diri di Bandung

Kapolri Pastikan Urus Anak-anak Aipda Sofyan, Korban Bom Bunuh Diri di Bandung

Nasional
Dalami Kasus Gagal Ginjal, Komnas HAM Bakal Bentuk Tim Ad Hoc

Dalami Kasus Gagal Ginjal, Komnas HAM Bakal Bentuk Tim Ad Hoc

Nasional
Bamsoet Minta Pemilu 2024 Dipikirkan Ulang, Arsul Sani: Tak Mewakili MPR

Bamsoet Minta Pemilu 2024 Dipikirkan Ulang, Arsul Sani: Tak Mewakili MPR

Nasional
Wapres Terbang ke Yogyakarta, Hadiri Pernikahan Kaesang-Erina

Wapres Terbang ke Yogyakarta, Hadiri Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Soal Berantas Makelar Kasus, Wakil Ketua MA: Mohon Maaf, Saya Angkat Tangan

Soal Berantas Makelar Kasus, Wakil Ketua MA: Mohon Maaf, Saya Angkat Tangan

Nasional
Hakim Disarankan Hadirkan Ahli Buktikan Dugaan Pelecehan Istri Ferdy Sambo

Hakim Disarankan Hadirkan Ahli Buktikan Dugaan Pelecehan Istri Ferdy Sambo

Nasional
Ketua MA Ingatkan Hakim Patuhi Kode Etik dan Pakta Integritas Usai 2 Hakim Agung Ditahan KPK

Ketua MA Ingatkan Hakim Patuhi Kode Etik dan Pakta Integritas Usai 2 Hakim Agung Ditahan KPK

Nasional
Hari Antikorupsi Sedunia, Ini Deretan Kasus Korupsi dengan Angka Paling Fantastis

Hari Antikorupsi Sedunia, Ini Deretan Kasus Korupsi dengan Angka Paling Fantastis

Nasional
Mendagri Perkenalkan Kota Sorong sebagai Ibu Kota Papua Barat Daya

Mendagri Perkenalkan Kota Sorong sebagai Ibu Kota Papua Barat Daya

Nasional
Pakar Bantah Klaim Ferdy Sambo soal Tes Poligraf Tak Bisa Dipakai di Sidang

Pakar Bantah Klaim Ferdy Sambo soal Tes Poligraf Tak Bisa Dipakai di Sidang

Nasional
Kasus Gagal Ginjal, Komnas HAM Bakal Panggil BPOM pada 23 Desember

Kasus Gagal Ginjal, Komnas HAM Bakal Panggil BPOM pada 23 Desember

Nasional
Bamsoet Minta Pemilu 2024 Ditunda, Demokrat: Seakan Melanggar Konstitusi Hal Receh

Bamsoet Minta Pemilu 2024 Ditunda, Demokrat: Seakan Melanggar Konstitusi Hal Receh

Nasional
MA Pecat 10 Hakim Sepanjang Tahun 2022, 104 Lainnya Disanksi Disiplin

MA Pecat 10 Hakim Sepanjang Tahun 2022, 104 Lainnya Disanksi Disiplin

Nasional
Bersurat ke PBB, Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai Desak Ada Intervensi Kemanusian

Bersurat ke PBB, Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai Desak Ada Intervensi Kemanusian

Nasional
Proker Kemenperin Dinilai Tumpang Tindih, Komisi VII Sarankan Fokus Sektor Industri Baterai

Proker Kemenperin Dinilai Tumpang Tindih, Komisi VII Sarankan Fokus Sektor Industri Baterai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.