Mahfud Sebut Pendukung Sistem Khilafah Muncul, Ingatkan Pj Kepala Daerah Patuh Pancasila

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta setiap penjabat (PJ) kepala daerah yang baru dilantik untuk mematuhi dan menanamkan ideologi Pancasila saat menjalankan tugasnya nanti.

Pasalnya, menurut Mahfud, belakangan muncul kelompok yang ingin menerapkan sistem khilafah di Indonesia.

“Khilafah sebagai sistem pemerintahan, itu sekarang sudah mulai muncul belakangan ini, meskipun kecil,” kata Mahfud dalam Rapat Koordinasi dengan Pj Kepala Daerah, di Gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Baca juga: Polri Akan Cek 30 Sekolah yang Diduga Terafiliasi Khilafatul Muslimin Sebarkan Doktrin Khilafah

Ia berpandangan, belakangan ini mulai terjadi adanya penurunan kesadaran masyarakat terhadap ideologi Pancasila.

Menurutnya, hal itu harus ditangani agar tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu.

“Jika tidak ditangani dengan baik dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menghidupkan kembali hal terlarang, misalnya neo-komunisme dan ramainya sistem khilafah,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu pun, Mahfud mengingatkan para Pj Kepala Daerah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kepemimpinannya.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan, semua warga negara dipersilakan untuk menyampaikan aspirasinya. Namun harus melalui cara-cara yang terbuka dan tidak berlawanan dengan ideologi Pancasila.

“Tapi saudara harus memahamkan di dalam pemrintahan saudara setiap warga masyarakat itu ya boleh untuk mengajukan aspirasi,” kata dia.

“Tapi ideologi yang sudah merupakan kesepatakan dan konstitusi yang juga merupakan kesepakatan itu harus dipatuhui oleh siapapun,” tambah Mahfud.

Baca juga: Hari Ini, Kapolda Metro Jaya Bakal Beberkan 30 Sekolah Khilafah Terafiliasi Khilafatul Muslimin

Selain itu, Mahfud pun mengungkapkan, bahwa ia pernah memiliki kekhawatiran jika keadaan sekitar terlalu toleran sehingga menyebabkan polarisasi ideologi.

Maka itu, ia pun mengingatkan, agar para Pj Kepala daerah dapat menangani hal tersebut agar masyarakat di wilayahnya tetap berpegang teguh terhadap ideologi Pancasila.

“Kalau keadaan terus menerus terlalu toleran terhadap apa, perbedaan atau polarisasi ideologi, kita akan kerepotan nantinya, untuk menangani, itu adalah tugas saudara untuk mengatasi ini,” tuturnya.