Kompas.com - 14/06/2022, 13:25 WIB
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji putusan kasasi dari pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk Samin Tan yang ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).

Samin merupakan terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi kepengurusan terminasi kontrak perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara (PKP2B).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, pengkajian itu bakal dilakukan setelah salinan putusan kasasi tersebut diterima oleh KPK.

"Kami akan kaji untuk kemudian kami melakukan pengkajian langkah hukum apa yang kami lakukan terhadap putusan bebas Samin Tan di proses kasasi tersebut," ujar Ghufron ditemui di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Selasa (14/6/2022).

Baca juga: Bebasnya Samin Tan, Pengusaha Batu Bara yang Pernah Buron

Menurut Ghufron, jaksa KPK juga memerlukan waktu untuk mengkaji guna menentukan langkah hukum berikutnya atas putusan tersebut.

Namun demikian, ujar dia, semua akan segera diproses saat salinan putusan kasasi terhadap pengusaha batu bara tersebut diterima dari Mahkamah Agung.

"Semuanya masih proses pengkajian, kami menunggu dulu, putusan salinan tertulisnya secara resmi supaya kami kemudian dapat bisa menentukan langkah lanjut PK (peninjauan kembali) atau tidak," ucap Ghufron.

Terpisah, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, KPK telah melakukan berbagai langkah hukum untuk membuktikan keterlibatan Samin Tan dalam kasus suap dan gratifikasi tersebut.

"KPK telah berupaya melakukan langkah optimal dalam perkara ini sesuai koridor hukum berlaku," ujar Firli, melalui keterangan tertulis, Selasa.

"Putusan hakim tingkat pertama vonis bebas dan kemudian KPK ajukan kasasi," ucap dia.

Kendati demikian, Firli menegaskan, KPK menghormati dan akan melaksanakan putusan MA tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 huruf f Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Pasal itu, ujar dia, memerintahkan KPK untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

"KPK menghormati putusan hakim dan melaksanakan tugas pokok KPK sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 6 huruf f UU Nomor 19 tahun 2019," ujar Firli.

"Sesungguhnya hakimlah yang mengetahui perkara yang ditanganinya atau ius curia novit," ujar dia.

Putusan tolak kasasi itu diambil tiga hakim agung, yaitu Suharto, Ansori, dan Suhadi, pada Kamis (9/6/2022) pekan lalu.

“Putus, tolak,” bunyi amar putusan dikutip dari situs web resmi MA, Senin.

Perkara tersebut bernomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memutus bebas Samin Tan pada 30 Agustus 2021.

Majelis hakim berpendapat, Samin Tan tidak terbukti melakukan dakwaan alternatif pertama dan kedua yang diajukan oleh jaksa.

Ia didakwa memberi Rp 5 miliar untuk anggota Komisi VII DPR periode 2014-2019, Eni Maulani Saragih.

Baca juga: Kasasi Kasus Samin Tan Ditolak MA, Firli Bahuri: KPK Telah Berupaya Optimal

Dengan demikian, jaksa pun menuntutnya dengan pidana penjara 3 tahun dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Namun, majelis hakim berpendapat berbeda dengan alasan pidana untuk pemberi gratifikasi belum diatur pada Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001.

Maka dari itu, tindak pidana dibebankan pada penerima gratifikasi jika tidak melaporkan penerimaan itu pada KPK selama 30 hari. Atas putusan itu, KPK mengajukan kasasi pada 9 September 2021.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Khawatir Hukuman Koruptor di KUHP Baru Lebih Ringan, Firli: Kita Punya UU Sendiri

Tak Khawatir Hukuman Koruptor di KUHP Baru Lebih Ringan, Firli: Kita Punya UU Sendiri

Nasional
Bantah Bharada E, Ferdy Sambo Klaim Tak Janjikan Uang ke Para Bawahannya Usai Penembakan Brigadir J

Bantah Bharada E, Ferdy Sambo Klaim Tak Janjikan Uang ke Para Bawahannya Usai Penembakan Brigadir J

Nasional
Marsekal Bintang 3 Turun Tangan Amankan Pernikahan Kaesang-Erina

Marsekal Bintang 3 Turun Tangan Amankan Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Hakim Cecar Ferdy Sambo soal Main Bulu Tangkis: Keterangan Saudara Bertolak Belakang!

Hakim Cecar Ferdy Sambo soal Main Bulu Tangkis: Keterangan Saudara Bertolak Belakang!

Nasional
Penahanan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Dipisah

Penahanan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Dipisah

Nasional
Emosi Dicecar soal Andilnya dalam Penembakan Brigadir J, Sambo: Nanti Hakim yang Nilai!

Emosi Dicecar soal Andilnya dalam Penembakan Brigadir J, Sambo: Nanti Hakim yang Nilai!

Nasional
Ferdy Sambo Bersaksi di Sidang Hendra Kurniawan Hari Ini

Ferdy Sambo Bersaksi di Sidang Hendra Kurniawan Hari Ini

Nasional
Firli: Penyelidikan Formula E Tetap Jalan, Tak Terganggu Kekuasaan Mana Pun

Firli: Penyelidikan Formula E Tetap Jalan, Tak Terganggu Kekuasaan Mana Pun

Nasional
Kantor Polisi Kerap Jadi Sasaran Teror Bom, Ini Penyebabnya Menurut Deputi KSP

Kantor Polisi Kerap Jadi Sasaran Teror Bom, Ini Penyebabnya Menurut Deputi KSP

Nasional
Manifestasi Rambut Putih

Manifestasi Rambut Putih

Nasional
Firli Sebut Lukas Enembe Harus Dapat Rujukan RSPAD untuk Berobat ke Luar Negeri

Firli Sebut Lukas Enembe Harus Dapat Rujukan RSPAD untuk Berobat ke Luar Negeri

Nasional
KUHP Bahayakan Kebebasan Pers, Jurnalis Rentan Dikriminalisasi karena Buat Berita Berseri

KUHP Bahayakan Kebebasan Pers, Jurnalis Rentan Dikriminalisasi karena Buat Berita Berseri

Nasional
Bom Bunuh Diri, Lagi

Bom Bunuh Diri, Lagi

Nasional
Hakim Heran Sambo Tak Langsung Laporkan Pengakuan Pelecehan Istrinya ke Kapolres, padahal Punya Kuasa

Hakim Heran Sambo Tak Langsung Laporkan Pengakuan Pelecehan Istrinya ke Kapolres, padahal Punya Kuasa

Nasional
Bupati Bangkalan Diduga Gunakan Uang Suap untuk Survei Elektabilitas

Bupati Bangkalan Diduga Gunakan Uang Suap untuk Survei Elektabilitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.