Jokowi Diminta "Reshuffle" Menteri yang Sibuk Kampanye Jelang 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana reshuffle (perombakan) kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai perlu dilakukan terhadap sejumlah menteri yang terlampau sibuk kampanye menjelang pemilihan umum dan pemilihan presiden 2024 mendatang.

Menurut pengamat politik Ray Rangkuti, Jokowi harus mengambil keputusan tegas terhadap sejumlah menterinya yang mulai sibuk mencari dukungan politik. Sebab jika hal itu tidak dilakukan maka diperkirakan akan berdampak buruk terhadap kinerja kabinet.

"Menteri-menteri yang terlalu sibuk kampanye, perlu dipikirkan untuk tetap dipertahankan atau sebaiknya diganti," kata Ray saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/6/2022).

"Jika tetap dipertahankan, sebaiknya diminta untuk benar-benar fokus dalam kerja. Jangan sampai kerja dan kampanye jadi satu paket. Harus dihindari agar terjadi optimalisasi kerja," sambung Ray yang juga pendiri Lingkar Madani (LIMA).

Baca juga: Reshuffle Disebut-sebut 15 Juni, Istana: Mau Hari ini, Besok, Lusa, Terserah Presiden

Kemarin, Senin (13/6/2022), lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei mengenai reshuffle atau perombakan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam rilis itu disebutkan bahwa 63,1 persen responden setuju Jokowi melakukan reshuffle kabinet.

Dilansir dari paparan survei, warga yang diberi pertanyaan, "Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, apakah setuju atau tidak setuju jika Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri-menterinya?".

"Hasilnya 63,1 persen responden setuju jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle. Kemudian, 24,3 persen tidak setuju, dan 12,7 persen sisanya tidak menjawab," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya.

Dia pun mengungkapkan perihal hasil survei terhadap tanggapan masyarakat mengenai kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju. Sebanyak 53,5 persen responden merasa puas dengan kinerja menteri-menteri yang sedang bekerja saat ini.

Baca juga: Menguatnya Isu Reshuffle, Hasil Survei, dan Jawaban Presiden Jokowi

"38,8 persen tidak puas. 7,7 persen tidak menjawab," ucap dia.