Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tegur Kementerian-Pemda, Jokowi: Uang Rakyat Dibelanjakan Produk Impor, Bodoh Sekali Kita!

Kompas.com - 14/06/2022, 11:52 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo lagi-lagi menekankan pentingnya kementerian/lembaga belanja produk dalam negeri.

Dia geram lantaran masih banyak yang menggunakan uang negara untuk belanja produk-produk impor. Padahal, uang tersebut bersumber dari rakyat.

"Sedih, ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPn, PPh, PPh badan, PPh perorangan, PPh karyawan, dari bea ekspor, dari PNPB (penerimaan negara bukan pajak), dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita," kata Jokowi saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Baca juga: Jokowi: Jangan Sampai Uang Rakyat Dibelanjakan Produk Impor, Salah Besar!

Jokowi mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) nilainya sangat besar mencapai Rp 2.714 triliun. Sementara, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) nilainya Rp 1.197 triliun.

Jika uang tersebut dipakai untuk belanja produk luar negeri, maka negara lain yang akan mendapat keuntungan.

Sebaliknya, jika uang itu digunakan untuk belanja produk dalam negeri, maka rakyat yang bakal mendapat manfaatnya.

"Ini APBN lho, ini uang APBD lho, belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain, apa enggak bodoh kita ini," tutur Jokowi.

Baca juga: Kritik Impor Kedelai, Megawati: Orang Indonesia Pragmatis, Maunya Gampang

Jokowi mengungkap, banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang tidak mau beli produk dalam negeri. Alasannya, mulai dari spesifikasi produk yang disebut tidak pas, hingga kualitasnya dibilang tidak baik.

Padahal, kualitas produk dalam negeri tak kalah dengan buatan luar. Harganya pun cenderung lebih murah ketimbang barang impor.

Presiden mencontohkan kejengkelannya pada suatu BUMN karena nekat impor pipa 5 tahun lalu. Alasan BUMN itu, tidak ada pipa dalam negeri yang memenuhi spesifikasi.

Begitu Jokowi berkunjung ke pabrik pipa, ternyata semua spesifikasi pipa tersedia. Malahan, pabrik tersebut mengekspor barang produksinya sampai ke Eropa hingga Jepang.

"Sekali lagi kita ini orang pintar-pintar, tapi melakukan hal yang sangat bodoh sekali," kata Jokowi geram.

Jokowi mengatakan, belanja pemerintah pusat dan daerah harus memuat 3 hal penting. Pertama, menciptakan nilai tambah pada negara.

Kedua, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, dan ketiga harus efisien.

Baca juga: Jokowi Geram Banyak Kementerian Impor Produk, Sebut Bodoh dan Larang Tepuk Tangan

Oleh karenanya, presiden kembali menekankan agar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga BUMN, memanfaatkan dana negara untuk belanja produk dalam negeri, tidak lagi impor.

"Ini yang harus di kawal, ini yang harus diawasi. Dan saya minta di betul-betul berhasil. Sehingga bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi, growth kita menjadi tambah, lapangan kerja menjadi makin banyak karena kita beli produk-produk produksi dalam negeri," tandas kepala negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com