Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Anggap "Reshuffle" Tak Efektif jika Cuma Masukkan "Pemain" Baru

Kompas.com - 14/06/2022, 13:09 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) benar-benar melakukan reshuffle kabinet buat merespons situasi politik terkini, hal yang seharusnya dilakukan adalah membatasi kehadiran perwakilan partai politik dalam koalisi.

"Tak salah jika Presiden melonggarkan koalisi. Membatasi kehadiran mereka dalam kabinet," kata Ray saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/6/2022).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Praktikno sebelumnya juga memberikan tanggapan soal kabar yang beredar perihal perombakan kabinet. Kabar itu menyebutkan, perombakan kabinet akan dilakukan Presiden Jokowi pada 15 Juni 2022.

Saat itu, Pratikno menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti rapat di Komisi II DPR pada Kamis (2/6/2022). Dia tidak membantah ataupun membenarkan informasi reshuffle.

Baca juga: Reshuffle Disebut-sebut 15 Juni, Istana: Mau Hari ini, Besok, Lusa, Terserah Presiden

Hanya saja, Pratikno mengungkapkan, akan ada bocoran dari istana jika sudah ada jadwal pasti mengenai perombakan Kabinet Indonesia Maju. Adapun kabar mengenai perombakan kabinet sejatinya sudah mulai berembus sejak Maret 2022.

Salah satu partai yang diperkirakan akan mendapat kursi di Kabinet Indonesia Maju adalah Partai Amanat Nasional (PAN). Sebab, PAN yang awalnya menjadi oposisi memutuskan mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sejak 2021.

Ray berharap jika memang PAN akan mendapatkan kursi di kabinet, kursi kelompok independen sebaiknya tidak dikurangi.

Menurut Ray, jika Jokowi memutuskan memasukkan PAN ke dalam kabinet juga merupakan pilihan yang ideal. Sebab, hal itu membuat Jokowi terkesan ingin menyenangkan para partai politik yang mendukungnya.

Baca juga: Menguatnya Isu Reshuffle, Hasil Survei, dan Jawaban Presiden Jokowi

Di sisi lain, hal itu juga dikhawatirkan bisa menjadi bumerang menjelang tahun politik. Sebab, posisi menteri yang merangkap sebagai kader atau bahkan ketua umum partai politik dikhawatirkan memiliki benturan kepentingan dalam menjalankan tugas yang diberikan.

"Baiknya presiden justru mengurangi kursi kabinet dari parpol dan menambah jumlah kursi kabinet nonparpol. Sebab, komposisi yang ada saat ini saja pun sudah didominasi oleh anggota kabinet dari parpol. Dan kenyataannya, hanya merepotkan presiden dalam koordinasi," ucap Ray yang juga pendiri Lingkar Madani (LIMA).

Kemarin, Senin (13/6/2022), lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei mengenai reshuffle atau perombakan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam rilis itu disebutkan bahwa 63,1 persen responden setuju Jokowi melakukan reshuffle kabinet.

Dilansir dari paparan survei, warga yang diberi pertanyaan, "Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, apakah setuju atau tidak setuju jika Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri-menterinya?".

Menurut Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, dalam survei itu tercatat 63,1 persen responden setuju jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle. Kemudian, 24,3 persen tidak setuju, dan 12,7 persen sisanya tidak menjawab.

Baca juga: Tanggapi Isu Reshuffle, Nasdem: Apabila Presiden Perlu Ada Penyempurnaan, Kami Hormati

Dia pun mengungkapkan perihal hasil survei terhadap tanggapan masyarakat mengenai kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju. Sebanyak 53,5 persen responden merasa puas dengan kinerja menteri-menteri yang sedang bekerja saat ini.

"38,8 persen tidak puas. 7,7 persen tidak menjawab," ucap dia.

Survei Charta Politika ini dilakukan dengan wawancara selama periode 25 Mei-2 Juni 2022. Wawancara dilakukan terhadap 1.200 responden dan dilakukan secara tatap muka. Metode yang digunakan dalam survei ini ialah multistage random sampling dengan margin of error 2,83 persen.

(Penulis : Dian Erika Nugraheny | Editor : Icha Rastika)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com