Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/05/2022, 16:39 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai anggapan masyarakat yang merasa perekonomian nasional saat ini dalam kondisi buruk karena pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak serius persoalan kenaikan harga bahan-bahan pangan, terutama minyak goreng.

"Maka kami ingatkan jangan pernah bermain-main dan tidak serius yang terkait dengan kebutuhan keluarga apalagi kebutuhan pokok. Mafia minyak goreng yang terang benderang ada amat mungkin bisa terjadi di komoditas pokok lainnya. Korbannya tetap pengguna paling akhir yakni kaum ibu dan keluarga," kata Juru Bicara PKS Kurniasih Mufidayati dalam keterangan pers, Senin (16/5/2022).

Kurniasih menyampaikan pernyataan itu menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang memperlihatkan mayoritas masyarakat kecewa dengan kondisi perekonomian nasional saat ini.

“Lebih banyak yang mengatakan buruk ketimbang baik,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers, Minggu (15/5/2022) kemarin.

Baca juga: Survei Indikator: Mayoritas Publik Nilai Keadaan Ekonomi Nasional Buruk

Dalam survei itu dipaparkan, 30,5 persen responden menganggap kondisi perekonomian nasional saat ini buruk, dan ada 6,3 persen responden yang bahkan menyatakan sangat buruk. Dengan begitu, terdapat 36,8 persen publik yang menaruh penilaian kondisi perekonomian nasional buruk atau sangat buruk.

Sedangkan yang menganggap kondisi perekonomian nasional saat ini sangat baik sebanyak 1, 7 persen. Lalu tercatat ada 28,6 persen responden menganggap kondisi perekonomian nasional baik, dan 31,4 persen responden yang menilai kondisi perekonomian dalam situasi sedang.

Adapun survei dilakukan menggunakan kontak telepon kepada 1.228 responden yang berlangsung pada 5-10 Mei 2022. Dalam survei ini, margin of error diperkirakan kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Kurniasih mengatakan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang mulai terjadi sejak akhir 2021 hingga Lebaran 2022 membuat masyarakat resah dan memicu kekesalan.

Baca juga: Survei Indikator: Mayoritas Publik Puas Atas Kinerja Jokowi

Menurut Kurniasih, pemerintah seharusnya tidak meremehkan kaum ibu rumah tangga hanya sebagai objek kebijakan yang dianggap tidak berdaya. Selain itu, lanjut dia, bila para ibu rumah tangga bergerak karena tekanan kenaikan harga-harga bahan pokok, maka itu pertanda kebijakan pemerintah tidak tepat sasaran.

"Rendahnya kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo hingga titik paling rendah dalam enam tahun terakhir adalah cerminan ketidakpuasan kaum ibu dan keluarga karena kecewa yang dengan penanganan melonjaknya harga-harga pokok terutama minyak goreng," ujar anggota Komisi IX DPR RI itu.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Mayoritas Masyarakat Tidak Tahu Masa Jabatan Kepala Daerahnya Akan Berakhir

Kurniasih meminta pemerintahan Jokowi serius membenahi lonjakan harga dan kelangkaan kebutuhan pokok dibandingkan mengutamakan hasrat politik untuk menjabat sampai tiga periode. Menurut dia akan menjadi ironi jika ternyata masyarakat tidak puas atas penanganan melonjaknya harga kebutuhan pokok, tetapi para elite politik memaksakan wacana perpanjangan masa jabatan hingga tiga periode.

"Sisa dua tahun masa jabatan digunakan semaksimal mungkin untuk memastikan rakyat tidak kelaparan, tidak bertaruh nyawa saat terpaksa antre minyak goreng. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan utama dibanding menggalang kekuatan politik demi klaim perpanjangan masa jabatan," ucap Kurniasih.

(Penulis : Achmad Nasrudin Yahya | Editor : Bagus Santosa)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com