PKS Sebut Persepsi Perekonomian Buruk Sebab Pemerintah Anggap Problem Minyak Goreng Sepele

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai anggapan masyarakat yang merasa perekonomian nasional saat ini dalam kondisi buruk karena pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak serius persoalan kenaikan harga bahan-bahan pangan, terutama minyak goreng.

"Maka kami ingatkan jangan pernah bermain-main dan tidak serius yang terkait dengan kebutuhan keluarga apalagi kebutuhan pokok. Mafia minyak goreng yang terang benderang ada amat mungkin bisa terjadi di komoditas pokok lainnya. Korbannya tetap pengguna paling akhir yakni kaum ibu dan keluarga," kata Juru Bicara PKS Kurniasih Mufidayati dalam keterangan pers, Senin (16/5/2022).

Kurniasih menyampaikan pernyataan itu menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang memperlihatkan mayoritas masyarakat kecewa dengan kondisi perekonomian nasional saat ini.

“Lebih banyak yang mengatakan buruk ketimbang baik,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers, Minggu (15/5/2022) kemarin.

Baca juga: Survei Indikator: Mayoritas Publik Nilai Keadaan Ekonomi Nasional Buruk

Dalam survei itu dipaparkan, 30,5 persen responden menganggap kondisi perekonomian nasional saat ini buruk, dan ada 6,3 persen responden yang bahkan menyatakan sangat buruk. Dengan begitu, terdapat 36,8 persen publik yang menaruh penilaian kondisi perekonomian nasional buruk atau sangat buruk.

Sedangkan yang menganggap kondisi perekonomian nasional saat ini sangat baik sebanyak 1, 7 persen. Lalu tercatat ada 28,6 persen responden menganggap kondisi perekonomian nasional baik, dan 31,4 persen responden yang menilai kondisi perekonomian dalam situasi sedang.

Adapun survei dilakukan menggunakan kontak telepon kepada 1.228 responden yang berlangsung pada 5-10 Mei 2022. Dalam survei ini, margin of error diperkirakan kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Kurniasih mengatakan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang mulai terjadi sejak akhir 2021 hingga Lebaran 2022 membuat masyarakat resah dan memicu kekesalan.

Baca juga: Survei Indikator: Mayoritas Publik Puas Atas Kinerja Jokowi

Menurut Kurniasih, pemerintah seharusnya tidak meremehkan kaum ibu rumah tangga hanya sebagai objek kebijakan yang dianggap tidak berdaya. Selain itu, lanjut dia, bila para ibu rumah tangga bergerak karena tekanan kenaikan harga-harga bahan pokok, maka itu pertanda kebijakan pemerintah tidak tepat sasaran.

"Rendahnya kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo hingga titik paling rendah dalam enam tahun terakhir adalah cerminan ketidakpuasan kaum ibu dan keluarga karena kecewa yang dengan penanganan melonjaknya harga-harga pokok terutama minyak goreng," ujar anggota Komisi IX DPR RI itu.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Mayoritas Masyarakat Tidak Tahu Masa Jabatan Kepala Daerahnya Akan Berakhir

Kurniasih meminta pemerintahan Jokowi serius membenahi lonjakan harga dan kelangkaan kebutuhan pokok dibandingkan mengutamakan hasrat politik untuk menjabat sampai tiga periode. Menurut dia akan menjadi ironi jika ternyata masyarakat tidak puas atas penanganan melonjaknya harga kebutuhan pokok, tetapi para elite politik memaksakan wacana perpanjangan masa jabatan hingga tiga periode.

"Sisa dua tahun masa jabatan digunakan semaksimal mungkin untuk memastikan rakyat tidak kelaparan, tidak bertaruh nyawa saat terpaksa antre minyak goreng. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan utama dibanding menggalang kekuatan politik demi klaim perpanjangan masa jabatan," ucap Kurniasih.

(Penulis : Achmad Nasrudin Yahya | Editor : Bagus Santosa)