PKS Sebut Persepsi Perekonomian Buruk Sebab Pemerintah Anggap Problem Minyak Goreng Sepele

Kompas.com - 16/05/2022, 16:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai anggapan masyarakat yang merasa perekonomian nasional saat ini dalam kondisi buruk karena pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak serius persoalan kenaikan harga bahan-bahan pangan, terutama minyak goreng.

"Maka kami ingatkan jangan pernah bermain-main dan tidak serius yang terkait dengan kebutuhan keluarga apalagi kebutuhan pokok. Mafia minyak goreng yang terang benderang ada amat mungkin bisa terjadi di komoditas pokok lainnya. Korbannya tetap pengguna paling akhir yakni kaum ibu dan keluarga," kata Juru Bicara PKS Kurniasih Mufidayati dalam keterangan pers, Senin (16/5/2022).

Kurniasih menyampaikan pernyataan itu menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang memperlihatkan mayoritas masyarakat kecewa dengan kondisi perekonomian nasional saat ini.

“Lebih banyak yang mengatakan buruk ketimbang baik,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers, Minggu (15/5/2022) kemarin.

Baca juga: Survei Indikator: Mayoritas Publik Nilai Keadaan Ekonomi Nasional Buruk

Dalam survei itu dipaparkan, 30,5 persen responden menganggap kondisi perekonomian nasional saat ini buruk, dan ada 6,3 persen responden yang bahkan menyatakan sangat buruk. Dengan begitu, terdapat 36,8 persen publik yang menaruh penilaian kondisi perekonomian nasional buruk atau sangat buruk.

Sedangkan yang menganggap kondisi perekonomian nasional saat ini sangat baik sebanyak 1, 7 persen. Lalu tercatat ada 28,6 persen responden menganggap kondisi perekonomian nasional baik, dan 31,4 persen responden yang menilai kondisi perekonomian dalam situasi sedang.

Adapun survei dilakukan menggunakan kontak telepon kepada 1.228 responden yang berlangsung pada 5-10 Mei 2022. Dalam survei ini, margin of error diperkirakan kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Kurniasih mengatakan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang mulai terjadi sejak akhir 2021 hingga Lebaran 2022 membuat masyarakat resah dan memicu kekesalan.

Baca juga: Survei Indikator: Mayoritas Publik Puas Atas Kinerja Jokowi

Menurut Kurniasih, pemerintah seharusnya tidak meremehkan kaum ibu rumah tangga hanya sebagai objek kebijakan yang dianggap tidak berdaya. Selain itu, lanjut dia, bila para ibu rumah tangga bergerak karena tekanan kenaikan harga-harga bahan pokok, maka itu pertanda kebijakan pemerintah tidak tepat sasaran.

"Rendahnya kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo hingga titik paling rendah dalam enam tahun terakhir adalah cerminan ketidakpuasan kaum ibu dan keluarga karena kecewa yang dengan penanganan melonjaknya harga-harga pokok terutama minyak goreng," ujar anggota Komisi IX DPR RI itu.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Mayoritas Masyarakat Tidak Tahu Masa Jabatan Kepala Daerahnya Akan Berakhir

Kurniasih meminta pemerintahan Jokowi serius membenahi lonjakan harga dan kelangkaan kebutuhan pokok dibandingkan mengutamakan hasrat politik untuk menjabat sampai tiga periode. Menurut dia akan menjadi ironi jika ternyata masyarakat tidak puas atas penanganan melonjaknya harga kebutuhan pokok, tetapi para elite politik memaksakan wacana perpanjangan masa jabatan hingga tiga periode.

"Sisa dua tahun masa jabatan digunakan semaksimal mungkin untuk memastikan rakyat tidak kelaparan, tidak bertaruh nyawa saat terpaksa antre minyak goreng. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan utama dibanding menggalang kekuatan politik demi klaim perpanjangan masa jabatan," ucap Kurniasih.

(Penulis : Achmad Nasrudin Yahya | Editor : Bagus Santosa)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Nasional dan Internasional di Bulan Juli

Hari Nasional dan Internasional di Bulan Juli

Nasional
Jokowi Sampaikan Undangan KTT G20 kepada Zelensky

Jokowi Sampaikan Undangan KTT G20 kepada Zelensky

Nasional
Berterima Kasih, Zelensky Singgung Jokowi Pemimpin Pertama Asia Kunjungi Ukraina

Berterima Kasih, Zelensky Singgung Jokowi Pemimpin Pertama Asia Kunjungi Ukraina

Nasional
Kepada Zelensky, Jokowi Tawarkan Diri Jadi Pembawa Pesan untuk Putin

Kepada Zelensky, Jokowi Tawarkan Diri Jadi Pembawa Pesan untuk Putin

Nasional
BERITA FOTO: Momen Pertemuan 4 Mata Jokowi dan Zelensky di Kyiv Ukraina

BERITA FOTO: Momen Pertemuan 4 Mata Jokowi dan Zelensky di Kyiv Ukraina

Nasional
Siap Kaji Fatwa Penggunaan Ganja untuk Medis, Ini penjelasan MUI

Siap Kaji Fatwa Penggunaan Ganja untuk Medis, Ini penjelasan MUI

Nasional
Polri Diharapkan Pecat Brotoseno lewat PK Putusan Sidang Etik

Polri Diharapkan Pecat Brotoseno lewat PK Putusan Sidang Etik

Nasional
Langkah Polri Bentuk Komisi PK Putusan Etik AKBP Brotoseno Diapresiasi

Langkah Polri Bentuk Komisi PK Putusan Etik AKBP Brotoseno Diapresiasi

Nasional
KPU Minta Revisi UU Pemilu karena Ada IKN, Komisi II: Kan Masih Baru Dibangun...

KPU Minta Revisi UU Pemilu karena Ada IKN, Komisi II: Kan Masih Baru Dibangun...

Nasional
PBNU Tetapkan Idul Adha 1443 Hijriah pada 10 Juli 2022

PBNU Tetapkan Idul Adha 1443 Hijriah pada 10 Juli 2022

Nasional
MUI Tekankan Beda Waktu Idul Adha Pemerintah dan Muhammadiyah Hal Biasa

MUI Tekankan Beda Waktu Idul Adha Pemerintah dan Muhammadiyah Hal Biasa

Nasional
MUI Akan Tindak Lanjuti Permintaan Ma'ruf Amin soal Fatwa Ganja Medis

MUI Akan Tindak Lanjuti Permintaan Ma'ruf Amin soal Fatwa Ganja Medis

Nasional
Pemerintah Tetapkan Idul Adha Minggu 10 Juli, Beda dengan Muhammadiyah Sabtu 9 Juli

Pemerintah Tetapkan Idul Adha Minggu 10 Juli, Beda dengan Muhammadiyah Sabtu 9 Juli

Nasional
Komisi III Pilih 2 Hakim Agung dan 2 Hakim Ad Hoc Tipikor, Ini Nama-namanya

Komisi III Pilih 2 Hakim Agung dan 2 Hakim Ad Hoc Tipikor, Ini Nama-namanya

Nasional
Menlu RI dan Ukraina Bahas Persiapan Final Beberapa Jam Sebelum Jokowi Bertemu Zelensky

Menlu RI dan Ukraina Bahas Persiapan Final Beberapa Jam Sebelum Jokowi Bertemu Zelensky

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.