Beda Suara Luhut dan Mahfud soal Isu Penundaan Pemilu, Indikasi Retaknya Internal Koalisi Jokowi?

Luhut bahkan mempertanyakan alasan mengapa Presiden Jokowi harus turun dari jabatannya.

"Saya tanya kamu, apa alasan orang bikin Pak Jokowi turun? Ada alasannya?" katanya.

Sebelum Luhut, isu penundaan pemilu sudah lebih dulu dikemukakan oleh Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Sejumlah elite partai juga menyuarakan wacana serupa yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, hingga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Terkait ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebelumnya mengatakan, pemerintah tidak pernah membahas ihwal penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wapres baik itu menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Senin (7/3/2022).

Baca juga: Sejumlah Kritik PDI-P untuk Luhut: Berpendapat Beda dengan Presiden hingga Menteri Masuk Ranah Politik

Sejauh ini, kata Mahfud, Presiden Jokowi telah dua kali memimpin rapat kabinet bersama dirinya, Mendagri Tito Karnavian, dan Kepala BIN Budi Gunawan untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman dan tidak memboroskan anggaran.

Sementara, Ketua DPR Puan Maharani baru-baru ini menegaskan bahwa DPR tetap sepakat bahwa pemilu tetap digelar sesuai jadwal di 2024.

"Tanggal 14 Februari 2024 jadi mekanisme yang sudah berjalan ya. Kita sepakati dahulu untuk kita jalankan dengan sebaik-baiknya," kata Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Ketua DPP PDI-P itu mengeklaim, DPR berkomitmen untuk segera membahas perihal anggaran penyelenggaraan pemilu.

Tak kuat pegang kendali

Beda suara elite politik, khususnya di internal kabinet pimpinan Jokowi ini pun disorot oleh banyak pihak.

Ketua Departemen Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nabil Ahmad Fauzi menilai, perbedaan sikap Luhut dan Mahfud soal penundaan pemilu menunjukkan adanya masalah pada kepemimpinan Jokowi.

Baca juga: Luhut Beda Suara dengan Mahfud soal Pemilu, PKS: Jokowi Tak Kuat Pegang Kendali

"Kami menilai Presiden Jokowi sejak awal memang terlihat tidak firm dalam memegang kendali kabinet dan koalisi pendukung pemerintah," kata Nabil saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/3/2022).

Nabil berpandangan, lemahnya kepemimpinan Jokowi menyebabkan menteri-menterinya tidak bekerja dengan apa yang menjadi visi Jokowi.

Sehingga, menurut dia, pernyataan Jokowi bahwa tidak ada visi menteri menjadi anomali.