Sejumlah Kritik PDI-P untuk Luhut: Berpendapat Beda dengan Presiden hingga Menteri Masuk Ranah Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjadi sorotan setelah mengaku memiliki analisis big data tentang aspirasi masyarakat yang ingin Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda.

Luhut mengeklaim, berdasarkan data yang dimilikinya, masyarakat ingin kondisi sosial politik yang tenang serta perbaikan kondisi perekonomian nasional. Sehingga Pemilu 2024 hendaknya ditunda.

Pernyataan yang terekam dalam wawancara yang diunggah di sebuah akun YouTube itu pun dikomentari banyak pihak. Termasuk partai politik (parpol) yang tidak setuju usulan pemilu ditunda.

Baca juga: Senada dengan PDI-P, Demokrat Miris dengan Manuver Luhut Soal Penundaan Pemilu

Salah satu parpol yang menolak usulan penundaan pemilu yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Partai berlambang banteng itu berulang kali menyatakan tidak sependapat dengan wacana penundaan pemilu ini.

PDI-P pun menyampaikan sejumlah kritik terhadap Luhut yang berbicara seputar penundaan pemilu.

Apa saja kritik dari PDI-P terhadap Luhut? Berikut rangkumannya.

Luhut beda pendapat dengan presiden

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mempertanyakan sikap Luhut soal penundaan pemilu, justru berbeda dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hasto mengatakan, Presiden Jokowi sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu 14 Februari 2024.

Baca juga: Waketum PKB Minta Luhut Bagikan Big Data Terkait Wacana Penundaan Pemilu

Oleh karena itu, Hasto mengingatkan seluruh menteri agar tidak memiliki pendapat yang berbeda dengan Presiden Jokowi.

"Tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024," kata Hasto dalam siaran pers, Senin (14/3/2022).

"Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?" imbuh dia.

Pertanyakan kapasitas Luhut

Hasto juga mempertanyakan kapasitas Luhut dalam berbicara soal wacana menunda Pemilu 2024.