Luhut Beda Suara dengan Mahfud soal Pemilu, PKS: Jokowi Tak Kuat Pegang Kendali

Kompas.com - 16/03/2022, 15:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Departemen Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nabil Ahmad Fauzi menilai, sikap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait isu penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menunjukkan masalah pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Sebab, sikap Luhut yang mengeklaim wacana menunda Pemilu 2024 didukung oleh masyarakat berbeda dengan sikap pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menyebut tak ada rencana menunda pemilu.

"Kami menilai Presiden Jokowi sejak awal memang terlihat tidak firm dalam memegang kendali kabinet dan koalisi pendukung pemerintah," kata Nabil saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/3/2022).

Baca juga: Anggaran Belum Dibahas, Keseriusan DPR dan Pemerintah Selanggarakan Pemilu 2024 Dipertanyakan

Nabil berpandangan, lemahnya kepemimpinan Jokowi menyebabkan menteri-menterinya tidak bekerja dengan apa yang menjadi visi Jokowi.

Sehingga, menurut dia, pernyataan Jokowi bahwa tidak ada visi menteri menjadi anomali.

Di sisi lain, belum solidnya sikap Jokowi, kabinet, dan koalisi pemerintahan terhadap isu penundaan pemilu juga dapat dimaknai bahwa ada permainan watak di antara mereka.

"Bisa jadi ini dibaca sebagai permainan watak untuk melihat reaksi publik terhadap wacara penundaan pemilu," kata Nabil.

Padahal, kata Nabil, gagasan mengenai penundaan pemilu jelas mengkhianati konstitusi hasil gerakan reformasi tahun 1998.

"Karena itu, kami mendesak Presiden untuk tegas dan berani, jangan ambigu. Segera keluarkan sikap dan pernyataan tegas bahwa Pemilu tetap dilaksanakan pada 2024," ujar Nabil.

Baca juga: Luhut Klaim Big Data Penundaan Pemilu 2024 Benar, tapi Enggan Buka ke Publik

Dalam wawancara yang diunggah di akun Youtube Deddy Corbuzier, Luhut menyatakan memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda.

Luhut mengeklaim, masyarakat ingin kondisi sosial politik yang tenang serta perbaikan kondisi perekonomian nasional.

Sementara itu, Mahfud menyatakan, pemerintah tidak pernah membahas rencana menunda Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wapres baik itu menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Senin (7/3/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Revisi UU IKN, Menkeu Singgung Soal Kewenangan dan Pembiayaan

Revisi UU IKN, Menkeu Singgung Soal Kewenangan dan Pembiayaan

Nasional
Cerita Prabowo Ingin Jadi Panglima TNI tapi Tak Kesampaian, Kariernya Terhenti di Bintang Tiga

Cerita Prabowo Ingin Jadi Panglima TNI tapi Tak Kesampaian, Kariernya Terhenti di Bintang Tiga

Nasional
Menteri PUPR Bantah Menpora: Stadion Utama GBK Tidak Direnovasi

Menteri PUPR Bantah Menpora: Stadion Utama GBK Tidak Direnovasi

Nasional
Berstatus Tersangka, Hakim Agung Gazalba Saleh Belum Dinonaktifkan MA

Berstatus Tersangka, Hakim Agung Gazalba Saleh Belum Dinonaktifkan MA

Nasional
RUU Kesehatan Omnibus Law Dinilai Mudahkan Masyarakat dan Calon Dokter Spesialis

RUU Kesehatan Omnibus Law Dinilai Mudahkan Masyarakat dan Calon Dokter Spesialis

Nasional
Pengamat Nilai Acara Reuni Relawan Jokowi Tak Perlu Digelar karena Kontraproduktif

Pengamat Nilai Acara Reuni Relawan Jokowi Tak Perlu Digelar karena Kontraproduktif

Nasional
Kapolri Berharap Masih Ada Kabar Baik 3 Kru Helikopter Polri yang Hilang di Belitung Timur

Kapolri Berharap Masih Ada Kabar Baik 3 Kru Helikopter Polri yang Hilang di Belitung Timur

Nasional
Bareskrim Jadwalkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong Besok

Bareskrim Jadwalkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong Besok

Nasional
Saksi Arif Rachman Sebut Brigadir J Pakai Kaus Merah Bukan Putih Saat Tewas

Saksi Arif Rachman Sebut Brigadir J Pakai Kaus Merah Bukan Putih Saat Tewas

Nasional
Kerap Obral 'Endorsement', Jokowi Dinilai Belum Tentukan Dukungan Tetap ke Kandidat Capres 2024

Kerap Obral "Endorsement", Jokowi Dinilai Belum Tentukan Dukungan Tetap ke Kandidat Capres 2024

Nasional
PDSI Dukung RUU Kesehatan Omnibus Law demi Hilangkan Praktik Oligarki

PDSI Dukung RUU Kesehatan Omnibus Law demi Hilangkan Praktik Oligarki

Nasional
Soal Revisi UU IKN, Begini Tanggapan Kepala Otorita

Soal Revisi UU IKN, Begini Tanggapan Kepala Otorita

Nasional
Prabowo Pamer Rambut Putih Merespons Ucapan Jokowi soal 'Pemimpin Berambut Putih'

Prabowo Pamer Rambut Putih Merespons Ucapan Jokowi soal "Pemimpin Berambut Putih"

Nasional
KPK Panggil Hakim Agung Gazalba Saleh untuk Diperksa Hari Ini

KPK Panggil Hakim Agung Gazalba Saleh untuk Diperksa Hari Ini

Nasional
IDI Beberkan 3 Alasan Utama Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

IDI Beberkan 3 Alasan Utama Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.