Beda Suara Luhut dan Mahfud soal Isu Penundaan Pemilu, Indikasi Retaknya Internal Koalisi Jokowi?

Di sisi lain, belum solidnya sikap Jokowi, kabinet, dan koalisi pemerintahan terhadap isu penundaan pemilu juga dapat dimaknai bahwa ada permainan watak di antara mereka.

"Bisa jadi ini dibaca sebagai permainan watak untuk melihat reaksi publik terhadap wacara penundaan pemilu," kata Nabil.

Pecahnya internal koalisi?

Memandang hal ini, Direktur Eksekutif Indo Strategic Ahmad Khoirul Umam menilai, terjadi indikasi perpecahan internal koalisi pemerintahan Jokowi.

Baca juga: Ilusi Klaim Big Data Luhut dan Cak Imin soal Masyarakat Inginkan Pemilu Ditunda...

Di satu sisi, terdapat pihak-pihak yang memaksakan idenya untuk menabrak konstitusi, di sisi lain ada partai pendukung yang menolak tegas gagasan tersebut.

"Perpecahan internal koalisi pemerintahan ini tampak jelas di setengah akhir periode kedua pemerintahan Jokowi ini," kata Umam kepada Kompas.com, Kamis (17/3/2022).

Situasi semakin rumit karena sikap Jokowi cenderung mencari aman dan ingin menyelamatkan muka sendiri atau face-saving strategy.

Ini dibuktikan dari pernyataan presiden yang bersayap yang mengatakan bahwa dirinya akan patuh pada konstitusi, tapi usulan penundaan pemilu tak bisa dilarang karena menjadi bagian dari demokrasi.

"Presiden mengeluarkan statement-statement bersayap yang seolah sedang memainkan strategi testing the water," ujar Umam.

Menurut Umam, momentum ini bisa menjadi indikator awal bagi pudarnya pamor kekuatan PDI Perjuangan sebagai sponsor utama koalisi pemerintahan.

Baca juga: Akhirnya Jokowi Buka Suara: Janji Patuhi Konstitusi, tapi Sebut Wacana Penundaan Pemilu Tak Bisa Dilarang

Jika PDI-P tidak mampu mengonsolidasikan ulang partai-partai koalisi, kata dia, maka kegaduhan isu penundaan pemilu ini bakal menjadi awal perpecahan yang menyebabkan partai-partai koalisi menyebar mengikuti kepentingan mereka masing-masing.

"Jika kondisi ini berlanjut hingga membuat loyalitas menteri menjadi goyah, di mana kesetiaan mereka tidak lagi kepada presiden namun kepada partai politik maisng-masing, maka presiden akan segera bertransformasi menjadi pemimpin yang kesepian," katanya.

Oleh karenanya, lanjut Umam, penting bagi Jokowi untuk menegaskan sikapnya soal polemik penundaan pemilu.

Jika presiden diam dan proses politik ini terus bergulir, maka patut diduga dia mendukung usulan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

"Agar kontroversi tidak berlanjut, presiden cukup menyampaikan, 'saya minta sudahi wacana penundaan pemilu ini, pemilu tetap akan dijalankan pada 14 Februari 2024 mendatang, sesuai keputusan pemerintah, DPR, dan KPU'," kata dia.