Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Wacana Penundaan Pemilu, Azyumardi: Saya Melihat Gejalanya, Perkataan Jokowi Selalu Berlawanan dengan Tindakan

Kompas.com - 02/03/2022, 21:15 WIB
Tsarina Maharani,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, mengaku sejak awal skeptis bahwa penetapan hari pemungutan suara Pemilu 2024 yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, bakal mengakhiri spekulasi soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Azra mengungkapkan, di berbagai kesempatan ia mengatakan kepada publik agar jangan begitu yakin dengan penetapan pemungutan suara Pemilu 2024.

Sebab, menurut dia, perkataan Presiden Joko Widodo kerap berbanding terbalik dengan tindakannya.

"Banyak orang yang bilang bahwa tidak ada lagi wacana mengenai perpanjangan masa jabatan presiden periode ketiga. Tapi saya juga terbuka mengemukakan di media, saya kira jangan jangan, apalagi yakin, karena saya melihat gejalanya apa yang dikatakan Presiden Jokowi itu selalu berlawanan dengan apa yang dilakukan," ujar Azra dalam diskusi daring Paramadina Democracy Forum, Rabu (2/3/2022).

Azra mencotohkan, Jokowi pernah berjanji akan memperkuat lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi.

Namun, di era Jokowi pula ada revisi UU KPK yang justru memperlemah lembaga antirasuah tersebut.

Baca juga: Usul Penundaan Pemilu 2024 Dinilai Bentuk Permufakatan Jahat

Kemudian, Jokowi pernah mengatakan akan melindungi para buruh, tapi membuat omnibus law UU Cipta Kerja.

"Kan tidak ada yang konsisten ya. Jadi tidak bisa dipegang menurut saya, jangan percaya dulu," ucapnya.

Menurut Azra, usul penundaan Pemilu 2024 sarat dengan kepentingan politik.

Padahal, saat Pilkada 2020, pemerintah berkukuh menyelenggarakannya di tengah pandemi.

Dia pun menduga hal tersebut disebabkan karena anak dan menantu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, menjadi calon kepala daerah di Pilkada 2020.

"Nah, sekarang kenapa kemudian mau diubah malah diperpanjang, pemilunya ditunda? Kalau dulu sih dipaksakan diselenggarakan, kalau ini enggak. Bahkan mau dipaksakan ditunda. Nah, itu karena kepentingan itu," tuturnya.

Baca juga: Soal Wacana Penundaan Pemilu, Azyumardi Azra Minta Elite Patuh Konstitusi dan Peka Situasi

Azra pun mengingatkan masyarakat sipil tetap waspada. Ia mengatakan, penundaan pemilu harus ditolak.

Selain itu, Azra meminta elite politik tidak bermain-main dengan usul penundaan Pemilu 2024.

Azra mengatakan, para elite politik mesti mematuhi konstitusi dan peka dengan situasi publik yang saat ini berhadapan dengan beragam masalah.

"Kami berharap elite politik jangan main-main. Mematuhi konstitusi dan mempertimbangkan sensitivitas publik dengan berbagai masalah yang mereka hadapi," kata dia.

Adapun usulan penundaan pemilu pertama kali kembali dilontarkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Beberapa hari kemudian, Partai Golkar dan PAN juga punya narasi yang sama.

Sementara itu, enam parpol lain yang memiliki kursi di MPR/DPR, yakni PDI-P, Nasdem, Demokrat, PKS, PPP, dan Partai Gerindra menyatakan menolak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Dissenting Opinion', Arief Hidayat: Presiden Seolah Coba Suburkan Politik Dinasti dan Virus Nepotisme

"Dissenting Opinion", Arief Hidayat: Presiden Seolah Coba Suburkan Politik Dinasti dan Virus Nepotisme

Nasional
Hakim Arief: Cabang Kekuasaan Tak Boleh Sedikit Pun 'Cawe-cawe' dan Memihak di Pemilu

Hakim Arief: Cabang Kekuasaan Tak Boleh Sedikit Pun "Cawe-cawe" dan Memihak di Pemilu

Nasional
'Dissenting Opinion', Hakim MK Arief Hidayat: Pemerintahan Jokowi Bertindak Partisan dalam Pemilu 2024

"Dissenting Opinion", Hakim MK Arief Hidayat: Pemerintahan Jokowi Bertindak Partisan dalam Pemilu 2024

Nasional
MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Ganjar-Mahfud

MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Ganjar-Mahfud

Nasional
Hakim Arief Hidayat: Jangan-jangan Demokrasi Kita Mengarah pada Titik Defisit

Hakim Arief Hidayat: Jangan-jangan Demokrasi Kita Mengarah pada Titik Defisit

Nasional
Hadiri Musrenbang Jabar, Menpan-RB Serukan Pentingnya Digitalisasi

Hadiri Musrenbang Jabar, Menpan-RB Serukan Pentingnya Digitalisasi

Nasional
'Astaghfirullah' dari Kubu Anies Usai MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres

"Astaghfirullah" dari Kubu Anies Usai MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres

Nasional
'Dissenting Opinion', Hakim Enny: MK Harusnya Perintahkan PSU di Beberapa Daerah

"Dissenting Opinion", Hakim Enny: MK Harusnya Perintahkan PSU di Beberapa Daerah

Nasional
'Dissenting Opinion', Saldi Isra: Bansos Bisa Jadi Kamuflase Dukungan

"Dissenting Opinion", Saldi Isra: Bansos Bisa Jadi Kamuflase Dukungan

Nasional
Tanpa Laporan Pelanggaran TSM ke Bawaslu, MK Anggap Dugaan Pelanggaran Tak Ada

Tanpa Laporan Pelanggaran TSM ke Bawaslu, MK Anggap Dugaan Pelanggaran Tak Ada

Nasional
Beda Pendapat, Saldi Isra: Dalil Politisasi Bansos dan Mobilisasi Aparat Beralasan Menurut Hukum

Beda Pendapat, Saldi Isra: Dalil Politisasi Bansos dan Mobilisasi Aparat Beralasan Menurut Hukum

Nasional
'Dissenting Opinion', Saldi Isra: Harusnya MK Minta Pemilu Ulang di Beberapa Daerah

"Dissenting Opinion", Saldi Isra: Harusnya MK Minta Pemilu Ulang di Beberapa Daerah

Nasional
Hakim Agung Suharto Terpilih Jadi Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Hakim Agung Suharto Terpilih Jadi Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
Beda Pendapat, Hakim Saldi Isra: Pemilu Orde Baru Juga Sesuai Prosedur, tapi Tidak Adil

Beda Pendapat, Hakim Saldi Isra: Pemilu Orde Baru Juga Sesuai Prosedur, tapi Tidak Adil

Nasional
Alasan MK Tolak Gugatan Anies-Muhaimin Terkait Sengketa Pilpres

Alasan MK Tolak Gugatan Anies-Muhaimin Terkait Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com