Kompas.com - 02/03/2022, 21:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, mengaku sejak awal skeptis bahwa penetapan hari pemungutan suara Pemilu 2024 yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, bakal mengakhiri spekulasi soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Azra mengungkapkan, di berbagai kesempatan ia mengatakan kepada publik agar jangan begitu yakin dengan penetapan pemungutan suara Pemilu 2024.

Sebab, menurut dia, perkataan Presiden Joko Widodo kerap berbanding terbalik dengan tindakannya.

"Banyak orang yang bilang bahwa tidak ada lagi wacana mengenai perpanjangan masa jabatan presiden periode ketiga. Tapi saya juga terbuka mengemukakan di media, saya kira jangan jangan, apalagi yakin, karena saya melihat gejalanya apa yang dikatakan Presiden Jokowi itu selalu berlawanan dengan apa yang dilakukan," ujar Azra dalam diskusi daring Paramadina Democracy Forum, Rabu (2/3/2022).

Azra mencotohkan, Jokowi pernah berjanji akan memperkuat lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi.

Namun, di era Jokowi pula ada revisi UU KPK yang justru memperlemah lembaga antirasuah tersebut.

Baca juga: Usul Penundaan Pemilu 2024 Dinilai Bentuk Permufakatan Jahat

Kemudian, Jokowi pernah mengatakan akan melindungi para buruh, tapi membuat omnibus law UU Cipta Kerja.

"Kan tidak ada yang konsisten ya. Jadi tidak bisa dipegang menurut saya, jangan percaya dulu," ucapnya.

Menurut Azra, usul penundaan Pemilu 2024 sarat dengan kepentingan politik.

Padahal, saat Pilkada 2020, pemerintah berkukuh menyelenggarakannya di tengah pandemi.

Dia pun menduga hal tersebut disebabkan karena anak dan menantu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, menjadi calon kepala daerah di Pilkada 2020.

"Nah, sekarang kenapa kemudian mau diubah malah diperpanjang, pemilunya ditunda? Kalau dulu sih dipaksakan diselenggarakan, kalau ini enggak. Bahkan mau dipaksakan ditunda. Nah, itu karena kepentingan itu," tuturnya.

Baca juga: Soal Wacana Penundaan Pemilu, Azyumardi Azra Minta Elite Patuh Konstitusi dan Peka Situasi

Azra pun mengingatkan masyarakat sipil tetap waspada. Ia mengatakan, penundaan pemilu harus ditolak.

Selain itu, Azra meminta elite politik tidak bermain-main dengan usul penundaan Pemilu 2024.

Azra mengatakan, para elite politik mesti mematuhi konstitusi dan peka dengan situasi publik yang saat ini berhadapan dengan beragam masalah.

"Kami berharap elite politik jangan main-main. Mematuhi konstitusi dan mempertimbangkan sensitivitas publik dengan berbagai masalah yang mereka hadapi," kata dia.

Adapun usulan penundaan pemilu pertama kali kembali dilontarkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Beberapa hari kemudian, Partai Golkar dan PAN juga punya narasi yang sama.

Sementara itu, enam parpol lain yang memiliki kursi di MPR/DPR, yakni PDI-P, Nasdem, Demokrat, PKS, PPP, dan Partai Gerindra menyatakan menolak.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.