Soal Wacana Penundaan Pemilu, Azyumardi Azra Minta Elite Patuh Konstitusi dan Peka Situasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra mengingatkan elite politik tidak bermain-main dengan usul penundaan Pemilu 2024.

Azra meminta para elite politik mematuhi konstitusi dan peka dengan situasi publik yang saat ini berhadapan dengan beragam masalah.

"Kami berharap elite politik jangan main-main. Mematuhi konstitusi dan mempertimbangkan sensitivitas publik dengan berbagai masalah yang mereka hadapi," ujar Azra dalam diskusi daring Paramadina Democracy Forum, Rabu (2/3/2022).

Baca juga: Pemilu Ditunda atau Tidak, PKB Klaim Siap Hadapi Kapan Saja

Azra menyebutkan, masalah yang saat ini mesti dihadapi warga yaitu, soal kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga daging, dan polemik pencairan jaminan hari tua (JHT) pada usia 56 tahun.

Menurut dia, jika kondisi ini terus berlarut-larut dan wacana penundaan pemilu terus bergulir, kemarahan warga bisa pecah.

"Bukan tidak mungkin ketidakpuasan akan meletup. Kami tentu tidak menginginkan seperti itu," katanya.

Azra pun mengajak seluruh elemen masyarakat sipil menolak usul penundaan Pemilu 2024.

Dikutip dari Harian Kompas, Selasa (1/3/2022), pakar Aliansi Kebangsaan, Yudi Latif, mengingatkan para elite bahwa rakyat tidak bisa dibohongi.

Jika rekayasa politik sudah terkait dengan pelecehan konstitusi, seperti penundaan pemilu, akan banyak pihak yang menentangnya.

Elite hendaknya tidak terkecoh dengan tingginya popularitas politisi dan mayoritas publik yang diam.

Baca juga: Usul Penundaan Pemilu 2024 Dinilai Bentuk Permufakatan Jahat

Menurut Yudi, jika suara minoritas yang kritis sudah terhubung dengan nurani publik, protes massa tidak akan bisa dibendung.

"Para elite hendaknya tak mengulangi kesalahan di masa sebelumnya," kata dia.

Adapun usulan penundaan pemilu pertama kali kembali dilontarkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Usulan itu kemudian didukung Partai Golkar dan PAN.

Sementara itu, enam parpol lain yang memiliki kursi di MPR/DPR, yakni PDI-P, Nasdem, Demokrat, PKS, PPP, dan Partai Gerindra menyatakan menolak.