Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Wawan Sobari
Dosen

Dosen bidang politik kreatif;  Ketua Program Studi Magister Ilmu Sosial FISIP Universitas Brawijaya, Malang.

Tantangan Politik Elektoral Milenial

Kompas.com - 25/02/2022, 10:16 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Sebanyak 37,4 persen responden menolak dengan alasan. Sedangkan responden yang menerima dengan segala alasan sebesar 24,8 persen. Menariknya, responden yang tidak menjawab/tidak tahu lebih besar (37,8 persen).

Hasil survei yang relatif beragam tersebut menunjukkan karakter politik milenial belum cukup meyakinkan sebagai kekuatan kontestasi elektoral.

Kedua, demokrasi merupakan faktor penting bagi eksistensi politik milenial. Survei Indikator menunjukkan opini anak muda terhadap situasi demokrasi. Mayoritas (52,8 persen) merasa sangat/cukup puas terhadap pelaksanaan demokrasi.

Meskipun angka tersebut relatif sama dengan opini non-kaum muda, namun mereka tetap kritis.

Hanya 15,5 persen responden yang mengevaluasi Indonesia lebih demokratis. Sebagian besar (75,7 persen) menilai demokrasi mengalami kemunduran dan stagnan.

Di balik kesadaran kritis tersebut, politik milenial penting mempertimbangkan bahwa perkembangan demokrasi masih berpusat pada negara.

Analisis perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2009-2020 menunjukkan dominasi kontribusi negara.

Perkembangan IDI juga menunjukkan disparitas kemajuan demokrasi antarwilayah yang harus dihadapi kaum muda.

Ketiga, politik elektoral kaum muda mendapat tantangan kekuatan dan praktik politik oligarkis.

Menurut hasil studi sejumlah indonesianist (Pepinsky dkk, 2013), terdapat lima jalur bekerjanya oligarki.

Pertama, penataan aturan elektoral yang memungkinkan oligarki bekerja efektif. Kedua, kesolidan kekuatan rezim sebelum demokrasi dan memegang kekuasaan pada era demokrasi.

Jalur ketiga melalui peran politisi ulung yang menentukan arena politik dengan kemampuan menciptakan, memobilisasi, dan menyebarkan kekuatan politik.

Keempat, politik oligarki bekerja efektif karena situasi kesenjangan material dan kekuatan oposisi yang lemah dan terfragmentasi.

Terakhir, oligarki menjadikan kebijakan sebagai objek kompetisi politik, bukan semata perdebatan pilihan kebijakan berbasis bukti.

Dua determinan struktural (di luar) milenial tentunya bukan tantangan mudah bagi efektifitas politik elektoral mereka.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com