Kompas.com - 10/02/2022, 11:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyatakan, ada lima undang-undang yang paling sering diuji pada 2021.

Kelima undang-undang itu adalah UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 19 Tahun 2019, dan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004.

"UU Pemilu dan UU Cipta kerja diuji masing-masing sebanyak sembilan kali, KUHP diuji empat kali, UU KPK dan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masing-masing diuji sebanyak tiga kali," kata Anwar dalam Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan MK Tahun 2021 yang disiarkan secara daring, Kamis (10/2/2022).

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Memang Tak Selamanya Sependapat dengan MK

Sementara itu, secara umum, sepanjang 2021 MK menangani 277 perkara yang terdiri dari 121 perkara pengujian undang-undang (PUU), 3 perkara sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN), dan 153 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP KADA).

Anwar mengungkapkan, dari 277 perkara itu, MK telah memutus 253 perkara. Rinciannya, 99 putusan perkara PUU, 3 putusan perkara SKLN, dan 151 putusan perkara PHP KADA.

"Dengan demikian, sampai akhir 2021, sebanyak 22 perkara PUU masih dalam pemeriksaan dan seluruh perkara SKLN telah diputus," ujarnya.

Anwar menuturkan, untuk mengadili 277 perkara dalam tiga kewenangan itu, MK menggelar 924 sidang yang terdiri dari 471 sidang panel dan 453 sidang pleno.

Baca juga: Anwar Usman: MK Tangani 277 Perkara dan Hasilkan 253 Putusan Sepanjang 2021

Anwar mengatakan, jangka waktu penyelesaian perkara untuk perkara PUU dan SKLN pada 2021 rata-rata yaitu 2,97 bulan tiap perkara.

Menurutnya, rata-rata waktu penyelesaian perkara itu relatif singkat, karena MK juga menangani perkara PHP KADA di empat bulan pertama tahun 2021. Adapun rata-rata waktu penyelesaian perkara PHP KADA yaitu 25 hari per perkara.

"MK memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PUU setelah selesai memutus perkara perselisihan hasil pilkada serentak, yaitu pada Mei hingga Desember 2021. Kendati dilakukan dalam kurun waktu delapan bulan dan sempat menunda persidangan, tapi MK mampu menyelesaikan perkara dengan rata-rata waktu yang relatif cepat," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Perempuan Dicium Pria Dewasa di Gresik, Komisi III DPR Minta Polisi Lakukan Penyidikan meski Orangtua Tak Lapor

Anak Perempuan Dicium Pria Dewasa di Gresik, Komisi III DPR Minta Polisi Lakukan Penyidikan meski Orangtua Tak Lapor

Nasional
Kisah Adelina Lisau: Pekerja Migran yang Dianiaya Majikan hingga Tewas di Malaysia, Pelakunya Justru Dibebaskan

Kisah Adelina Lisau: Pekerja Migran yang Dianiaya Majikan hingga Tewas di Malaysia, Pelakunya Justru Dibebaskan

Nasional
Blunder Partai Wong Cilik: Megawati di Antara Minyak Goreng, Tukang Bakso, dan Kecerobohan Komunikasi Politik

Blunder Partai Wong Cilik: Megawati di Antara Minyak Goreng, Tukang Bakso, dan Kecerobohan Komunikasi Politik

Nasional
Panduan Lengkap Kemenag soal Pelaksanaan Kurban Idul Adha di Tengah Wabah PMK

Panduan Lengkap Kemenag soal Pelaksanaan Kurban Idul Adha di Tengah Wabah PMK

Nasional
Kasus Covid-19 Naik Terus, Masyarakat Diminta Gunakan Masker Lagi di Ruang Terbuka

Kasus Covid-19 Naik Terus, Masyarakat Diminta Gunakan Masker Lagi di Ruang Terbuka

Nasional
Menag Imbau Umat Islam Tak Paksakan Diri Berkurban Idul Adha di Tengah Wabah PMK

Menag Imbau Umat Islam Tak Paksakan Diri Berkurban Idul Adha di Tengah Wabah PMK

Nasional
Blak-blakan PDI-P soal Sulitnya Kerja Sama dengan PKS dan Demokrat di Pemilu 2024 yang Berbuntut Panjang

Blak-blakan PDI-P soal Sulitnya Kerja Sama dengan PKS dan Demokrat di Pemilu 2024 yang Berbuntut Panjang

Nasional
Panduan Lengkap Kemenag soal Shalat Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban 1443 Hijriah

Panduan Lengkap Kemenag soal Shalat Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban 1443 Hijriah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Safari Politik AHY | Megawati Pantau Kondisi Tjahjo Kumolo di RS

[POPULER NASIONAL] Safari Politik AHY | Megawati Pantau Kondisi Tjahjo Kumolo di RS

Nasional
Apakah PNS Harus Sarjana?

Apakah PNS Harus Sarjana?

Nasional
Kemlu Sebut Jaksa Persidangan Kasus Majikan Adelina Lisao di Malaysia Tak Cermat

Kemlu Sebut Jaksa Persidangan Kasus Majikan Adelina Lisao di Malaysia Tak Cermat

Nasional
BERITA FOTO: Menengok Pustu Plus di Dusun Aik Mual yang Terpencil

BERITA FOTO: Menengok Pustu Plus di Dusun Aik Mual yang Terpencil

Nasional
Majikan Adelina Dibebaskan, Pemerintah Dorong Pengajuan Gugatan Perdata

Majikan Adelina Dibebaskan, Pemerintah Dorong Pengajuan Gugatan Perdata

Nasional
Ditanya Kesiapannya Jadi Capres, Puan: Belum Ditunjuk, Belum Ada Tanda-tanda

Ditanya Kesiapannya Jadi Capres, Puan: Belum Ditunjuk, Belum Ada Tanda-tanda

Nasional
Bareskrim: Tersangka Kasus Indosurya Wajib Lapor Seminggu 2 Kali

Bareskrim: Tersangka Kasus Indosurya Wajib Lapor Seminggu 2 Kali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.