Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PTM 100 Persen, Pimpinan Komisi IX Minta Pemda Segera Tutup Sekolah jika Ada Positif Covid-19

Kompas.com - 05/01/2022, 16:30 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mengingatkan pihak berwenang yang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen untuk mengadakan evaluasi pada awal dan akhir pelaksanaannya.

Dalam evaluasi itu, ia menyarankan agar pihak berwenang yang terlibat pelaksanaan PTM 100 persen tak segan untuk menutup sekolah apabila ditemukan penyebaran virus Corona.

"Apabila ada yang terkena dan jumlahnya juga ternyata signifikan, misalnya, itu mesti (sekolah) segera ditutup," kata Melki saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/1/2022).

Baca juga: KPAI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Penerapan PTM 100 Persen

Politikus Partai Golkar itu mengungkapkan bahwa semua perlu mengingat penyebaran Covid-19 masih terus terjadi. Ditambah, varian Omicron yang saat ini sudah masuk ke Tanah Air.

Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan PTM 100 persen harus dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek), satuan pendidikan maupun pemerintah daerah (Pemda) sebagai penyelenggara.

Melki mengatakan, pihak penyelenggara perlu konsisten memastikan PTM 100 persen berjalan lancar. Salah satunya dengan meningkatkan proses testing Covid-19 terhadap siswa, tenaga pendidik, orang tua maupun pengantar siswa ke sekolah.

Baca juga: IDI Sebut SKB 4 Menteri soal PTM 100 Persen Kurang Cocok Diterapkan Saat Ini

"Harus diadakan rutin (proses testing) itu katakanlah seminggu dua kali. Di awal minggu dan akhir minggu. Pelaksanaan tatap muka ini dilakukan proses testing, deteksi terhadap semua anak-anak yang hadir, termasuk juga yang mengantar," ujar dia.

Melki juga mengingatkan agar PTM 100 persen betul-betul mengutamakan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan.

Menurut dia, protokol kesehatan bahkan sudah harus berjalan mulai dari sebelum anak tiba di sekolah hingga pulang dari sekolah.

Baca juga: Demokrat Dilanda Gejolak Internal sampai Bakar Atribut, Ini Penyebabnya

"Protokol kesehatan harus dilakukan dengan ketat sejak dari rumah, di perjalanan maupun di sekolah dan juga pada saat pulang. Dan itu mesti melibatkan banyak pihak dari keluarga, maupun juga di tempat layanan transportasi publik," tutur Melki.

Melki pun meminta pihak penyelenggara konsisten menjalankan hal-hal tersebut untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona pada saat PTM diberlakukan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com