Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PTM 100 Persen, Pimpinan Komisi IX Minta Pemda Segera Tutup Sekolah jika Ada Positif Covid-19

Kompas.com - 05/01/2022, 16:30 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mengingatkan pihak berwenang yang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen untuk mengadakan evaluasi pada awal dan akhir pelaksanaannya.

Dalam evaluasi itu, ia menyarankan agar pihak berwenang yang terlibat pelaksanaan PTM 100 persen tak segan untuk menutup sekolah apabila ditemukan penyebaran virus Corona.

"Apabila ada yang terkena dan jumlahnya juga ternyata signifikan, misalnya, itu mesti (sekolah) segera ditutup," kata Melki saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/1/2022).

Baca juga: KPAI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Penerapan PTM 100 Persen

Politikus Partai Golkar itu mengungkapkan bahwa semua perlu mengingat penyebaran Covid-19 masih terus terjadi. Ditambah, varian Omicron yang saat ini sudah masuk ke Tanah Air.

Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan PTM 100 persen harus dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek), satuan pendidikan maupun pemerintah daerah (Pemda) sebagai penyelenggara.

Melki mengatakan, pihak penyelenggara perlu konsisten memastikan PTM 100 persen berjalan lancar. Salah satunya dengan meningkatkan proses testing Covid-19 terhadap siswa, tenaga pendidik, orang tua maupun pengantar siswa ke sekolah.

Baca juga: IDI Sebut SKB 4 Menteri soal PTM 100 Persen Kurang Cocok Diterapkan Saat Ini

"Harus diadakan rutin (proses testing) itu katakanlah seminggu dua kali. Di awal minggu dan akhir minggu. Pelaksanaan tatap muka ini dilakukan proses testing, deteksi terhadap semua anak-anak yang hadir, termasuk juga yang mengantar," ujar dia.

Melki juga mengingatkan agar PTM 100 persen betul-betul mengutamakan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan.

Menurut dia, protokol kesehatan bahkan sudah harus berjalan mulai dari sebelum anak tiba di sekolah hingga pulang dari sekolah.

Baca juga: Demokrat Dilanda Gejolak Internal sampai Bakar Atribut, Ini Penyebabnya

"Protokol kesehatan harus dilakukan dengan ketat sejak dari rumah, di perjalanan maupun di sekolah dan juga pada saat pulang. Dan itu mesti melibatkan banyak pihak dari keluarga, maupun juga di tempat layanan transportasi publik," tutur Melki.

Melki pun meminta pihak penyelenggara konsisten menjalankan hal-hal tersebut untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona pada saat PTM diberlakukan.

Untuk itu, menurut dia, evaluasi pelaksanaan protokol kesehatan juga penting dilaksanakan secara tertib, disiplin dan berkelanjutan.

"Agar tidak kemudian, panas sebentar, tetapi kemudian berhenti. Tapi harus berkelanjutan dan konsisten melaksanakan protokol kesehatan dan evaluasi oleh tim dari berbagai pihak tersebut," pungkasnya.

Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menggelar PTM setiap hari dengan jumlah siswa setiap kelas mencapai 100 persen dari kapasitas pada Senin (3/1/2022).

Baca juga: KPAI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Penerapan PTM 100 Persen

Kebijakan tersebut diambil berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tertanggal 21 Desember Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

"PTM terbatas dilaksanakan setiap hari. Jumlah peserta didik dapat 100 persen dari kapasitas ruang kelas dengan lama belajar paling banyak enam jam pelajaran per hari," ujar Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana dalam keterangan tertulis, Minggu (2/1/2022).

"Protokol kesehatan harus menjadi perhatian utama bagi seluruh warga sekolah," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com