PTM 100 Persen, Pimpinan Komisi IX Minta Pemda Segera Tutup Sekolah jika Ada Positif Covid-19

Kompas.com - 05/01/2022, 16:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mengingatkan pihak berwenang yang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen untuk mengadakan evaluasi pada awal dan akhir pelaksanaannya.

Dalam evaluasi itu, ia menyarankan agar pihak berwenang yang terlibat pelaksanaan PTM 100 persen tak segan untuk menutup sekolah apabila ditemukan penyebaran virus Corona.

"Apabila ada yang terkena dan jumlahnya juga ternyata signifikan, misalnya, itu mesti (sekolah) segera ditutup," kata Melki saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/1/2022).

Baca juga: KPAI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Penerapan PTM 100 Persen

Politikus Partai Golkar itu mengungkapkan bahwa semua perlu mengingat penyebaran Covid-19 masih terus terjadi. Ditambah, varian Omicron yang saat ini sudah masuk ke Tanah Air.

Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan PTM 100 persen harus dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek), satuan pendidikan maupun pemerintah daerah (Pemda) sebagai penyelenggara.

Melki mengatakan, pihak penyelenggara perlu konsisten memastikan PTM 100 persen berjalan lancar. Salah satunya dengan meningkatkan proses testing Covid-19 terhadap siswa, tenaga pendidik, orang tua maupun pengantar siswa ke sekolah.

Baca juga: IDI Sebut SKB 4 Menteri soal PTM 100 Persen Kurang Cocok Diterapkan Saat Ini

"Harus diadakan rutin (proses testing) itu katakanlah seminggu dua kali. Di awal minggu dan akhir minggu. Pelaksanaan tatap muka ini dilakukan proses testing, deteksi terhadap semua anak-anak yang hadir, termasuk juga yang mengantar," ujar dia.

Melki juga mengingatkan agar PTM 100 persen betul-betul mengutamakan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan.

Menurut dia, protokol kesehatan bahkan sudah harus berjalan mulai dari sebelum anak tiba di sekolah hingga pulang dari sekolah.

Baca juga: Demokrat Dilanda Gejolak Internal sampai Bakar Atribut, Ini Penyebabnya

"Protokol kesehatan harus dilakukan dengan ketat sejak dari rumah, di perjalanan maupun di sekolah dan juga pada saat pulang. Dan itu mesti melibatkan banyak pihak dari keluarga, maupun juga di tempat layanan transportasi publik," tutur Melki.

Melki pun meminta pihak penyelenggara konsisten menjalankan hal-hal tersebut untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona pada saat PTM diberlakukan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Nasional
Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Nasional
Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.