Mengaku Ikut KLB, Kader Demokrat Balik Badan karena Janji Rp 100 Juta Tak Terealisasi

Kompas.com - 18/10/2021, 17:16 WIB
Kader Partai Demokrat Gerald P Runtuthomas menunjukkan tas yang ia dapatkan saat mengikuti kongres luar biasa (KLB) kubu Moeldoko, Senin (18/10/2021). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKader Partai Demokrat Gerald P Runtuthomas menunjukkan tas yang ia dapatkan saat mengikuti kongres luar biasa (KLB) kubu Moeldoko, Senin (18/10/2021).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com- Kader Partai Demokrat Gerald P Runtuthomas mengaku mengikuti kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, meski pada akhirnya ia balik badan dan kembali ke Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Gerald mengatakan, salah satu alasan yang membuat ia kembali ke Demokrat pimpinan AY adalah karena tidak memperoleh uang Rp 100 juta yang dijanjikan.

"Pada akhirnya saya tidak mendapatkan itu. Jadi saya tegaskan lagi, saya diiming-imingi uang, karena tidak dapat ini uang saya balik badan saya harus laporkan ini ke DPP," kata Gerald di kantor DPP Partai Demokrat, Senin (18/10/2021).

Baca juga: Demokrat Serahkan Bukti ke Kemenkumham, Berharap Digunakan dalam Judicial Review AD/ART

Gerald mengakui, dirinya tergerak untuk mengikuti KLB karena iming-iming uang Rp 100 juta, tetapi pada akhirnya ia hanya mengantongi uang Rp 5 juta.

Ia pun mengaku sangsi dengan kepemimpinan Kepala Staf Presiden Moeldoko yang terpilih sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB jika janji uang Rp 100 juta saja tidak direalisasikan.

"Saya berpikir Pak Moeldoko janji mau dapat uang Rp 100 juta, tidak direalisasikan, bagaimana ke depan-depannya," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu,Gerald juga menilai KLB tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.

Contohnya, Gerald yang menjabat sebagai wakil ketua DPC Kotamobagu semestinya tidak bisa mengikuti KLB tetapi ia tetap diajak untuk mengikuti KLB.

"Saya menilai acara kongres ini betul-betul abal-abal, tidak ada yang sesuai dengan prosedur, tidak ada. Semua itu tidak ada yang sesuai, baik AD/ART partai, baik secara hukum, baik itu peraturan partai," kata dia.

Baca juga: Demokrat Sambut Baik Rencana Eks Pegawai KPK Bikin Parpol, Sindir Kubu Moeldoko

Diketahui, KLB Partai Demokrat yang digelar kubu kontra-AHY pada 5 Maret 2021 menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2021-2026.

Namun, Kementerian Hukum dan HAM menolak pengesahan hasil KLB tersebut karena tidak memenuhi syarat yang tertuang dalam AD/ART Partai Demokrat.

Drama 'kudeta' di Partai Demokrat itu belum berakhir. Sejumlah eks kader Demokrat yang bergabung ke kubu KLB kini tengah mengajukan judicial review atas AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 3 Nataru Batal, Polri Tetap Siapkan Titik Penjagaan

PPKM Level 3 Nataru Batal, Polri Tetap Siapkan Titik Penjagaan

Nasional
Kasus Positif Kian Melandai, Pemerintah Tetap Dorong Peningkatan Testing Covid-19

Kasus Positif Kian Melandai, Pemerintah Tetap Dorong Peningkatan Testing Covid-19

Nasional
Presiden Jokowi Resmikan Bandara Tebelian Sintang Kalbar

Presiden Jokowi Resmikan Bandara Tebelian Sintang Kalbar

Nasional
Satgas Covid-19: Pembatasan WNA Merupakan Upaya Menyelamatkan Umat Manusia

Satgas Covid-19: Pembatasan WNA Merupakan Upaya Menyelamatkan Umat Manusia

Nasional
Hakim Kabulkan Permintaan Munarman untuk Sidang Tatap Muka

Hakim Kabulkan Permintaan Munarman untuk Sidang Tatap Muka

Nasional
CDC Sebut RI Berisiko Rendah Covid-19, Kemenkes: Kabar Baik bagi Kita

CDC Sebut RI Berisiko Rendah Covid-19, Kemenkes: Kabar Baik bagi Kita

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertimbangan Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru | Aturan Pembatasan Sosial Saat Libur Nataru

[POPULER NASIONAL] Pertimbangan Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru | Aturan Pembatasan Sosial Saat Libur Nataru

Nasional
PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Labil Membuat Kebijakan

PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Labil Membuat Kebijakan

Nasional
Densus 88 Tahan Farid Okbah dkk

Densus 88 Tahan Farid Okbah dkk

Nasional
Periksa Istri Alex Noerdin, KPK Dalami Uang Rp 1,5 Miliar Saat Tangkap Bupati Musi Banyuasin

Periksa Istri Alex Noerdin, KPK Dalami Uang Rp 1,5 Miliar Saat Tangkap Bupati Musi Banyuasin

Nasional
KSAD Dudung Dukung Penuh Program Pemerintah untuk Papua

KSAD Dudung Dukung Penuh Program Pemerintah untuk Papua

Nasional
KPK Dalami Barang Bukti Terkait Pengusulan Dana Insentif Daerah Tabanan

KPK Dalami Barang Bukti Terkait Pengusulan Dana Insentif Daerah Tabanan

Nasional
Bertolak ke Kalbar, Jokowi Akan Resmikan Bandara dan Kunjungi Korban Banjir Sintang

Bertolak ke Kalbar, Jokowi Akan Resmikan Bandara dan Kunjungi Korban Banjir Sintang

Nasional
Di Lumajang, Jokowi Dengar Cerita Pengungsi Erupsi Semeru hingga Beri Jaket ke Warga

Di Lumajang, Jokowi Dengar Cerita Pengungsi Erupsi Semeru hingga Beri Jaket ke Warga

Nasional
Batalnya PPKM Level 3 Nataru Jadi Alasan PBNU Gelar Muktamar Ke-34 Akhir Tahun

Batalnya PPKM Level 3 Nataru Jadi Alasan PBNU Gelar Muktamar Ke-34 Akhir Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.