PPKM Diperpanjang, Luhut Sebut 54 Daerah Berstatus Level 2 dan 9 Daerah Level 1

Kompas.com - 18/10/2021, 16:47 WIB
Sejumlah warga berjalan di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (10/10/2021). Aktivitas warga di kawasan tersebut relatif ramai saat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di ibu kota. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarSejumlah warga berjalan di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (10/10/2021). Aktivitas warga di kawasan tersebut relatif ramai saat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di ibu kota. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, mulai Selasa (19/10/2021), ada 54 kabupaten/kota akan berstatus daerah pelaksana PPKM Level 2.

Selain itu, ada sembilan kabupaten/kota berstatus level 1.

"Mulai besok akan ada 54 kabupaten/kota di level 2 dan sembilan kabupaten/kota di level 1. Terkait detail mengenai keputusan ini akan dituangkan melalui Inmendagri," ujar Luhut dalam konferensi pers virtual pada Senin (18/10/2021).

Luhut menjelaskan, pemerintah terus melakukan evaluasi dalam pelaksanaan PPKM, termasuk dalam penentuan level kabupaten/kota.

Baca juga: Langgar Aturan PPKM, Holywings Tebet Didenda Rp 50 Juta dan Ditutup Sepekan

Dari hasil evaluasi itu, selama satu bulan terakhir, penurunan level untuk wilayah aglomerasi tertahan beberapa kabupaten/kota yang belum mampu mencapai target vaksinasi.

"Sebagai contoh, sebagian besar kabupaten kota di wilayah Jabodetabek yang seharusnya bisa turun ke level 2 tidak bisa turun level karena cakupan vaksinasi di Kabupaten Bogor dan Tangerang belum mencapai target," ungkap Luhut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Berkaca dari kondisi tersebut dan atas persetujuan dari Presiden, syarat vaksinasi kabupaten/kota di aglomerasi diubah berdasarkan pencapaian kabupaten/kota itu sendiri, selama keseluruhan aglomerasi sudah memenuhi syarat WHO untuk turun level," tegasnya.

Luhut juga menjelaskan, seiring dengan kondisi situasi Covid-19 yang semakin baik, ada beberapa penyesuaian aktivitas masyarakat yang mulai dapat diberlakukan pada periode PPKM ini.

Di antaranya, pertama, tempat permainan anak di mal/pusat perbelanjaan boleh dibuka untuk kabupaten/kota di level 2.

"Kami mensyaratkan tempat permainan anak harus mencatat nomor telepon dan alamat orangtua, serta waktu anak bermain untuk kebutuhan tracing," kata Luhut.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantuan Kuota Data Internet Kemendikbud-Ristek Ditambah

Bantuan Kuota Data Internet Kemendikbud-Ristek Ditambah

Nasional
UPDATE: Bertambah 220, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.560

UPDATE: Bertambah 220, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.560

Nasional
Pemerintah Diimbau Perketat Tracing Cegah Omicron, Puan: Jangan Sampai Kita Kecolongan

Pemerintah Diimbau Perketat Tracing Cegah Omicron, Puan: Jangan Sampai Kita Kecolongan

Nasional
Danjen Kopassus: Saya Ingin Wujudkan Prajurit yang Profesional dan Modern

Danjen Kopassus: Saya Ingin Wujudkan Prajurit yang Profesional dan Modern

Nasional
Danjen Teguh Muji: Kopassus Bukan Prajurit Hebat, tapi Terlatih

Danjen Teguh Muji: Kopassus Bukan Prajurit Hebat, tapi Terlatih

Nasional
Moeldoko Klaim Stranas PK Berhasil Dorong Efisiensi Penyaluran Bansos dan JKN di Masa Pandemi

Moeldoko Klaim Stranas PK Berhasil Dorong Efisiensi Penyaluran Bansos dan JKN di Masa Pandemi

Nasional
207 Perwira Baru Perkuat TNI AU

207 Perwira Baru Perkuat TNI AU

Nasional
Pembahasan RUU IKN, Pansus Akan Soroti soal Pemerintahan Baru hingga Nasib Jakarta

Pembahasan RUU IKN, Pansus Akan Soroti soal Pemerintahan Baru hingga Nasib Jakarta

Nasional
KPK-Kejaksaan Tangkap Buron Deni Gumelar yang Rugikan Negara Rp 18,57 Miliar

KPK-Kejaksaan Tangkap Buron Deni Gumelar yang Rugikan Negara Rp 18,57 Miliar

Nasional
Tekankan Izin Investasi Bebas dari Korupsi, Jokowi: Jangan Sampai Investor Kapok

Tekankan Izin Investasi Bebas dari Korupsi, Jokowi: Jangan Sampai Investor Kapok

Nasional
Paspampres Kirim Bansos ke Korban Erupsi Semeru hingga Gelar Khitanan Massal

Paspampres Kirim Bansos ke Korban Erupsi Semeru hingga Gelar Khitanan Massal

Nasional
Mayjen Teguh Muji Angkasa Resmi Jadi Komandan Kopassus

Mayjen Teguh Muji Angkasa Resmi Jadi Komandan Kopassus

Nasional
Ketua Pansus Targetkan RUU IKN Disahkan pada Awal Tahun 2022

Ketua Pansus Targetkan RUU IKN Disahkan pada Awal Tahun 2022

Nasional
Tak Diundang Pelantikan Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Pimpinan KPK: Mereka Orang Bebas..

Tak Diundang Pelantikan Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Pimpinan KPK: Mereka Orang Bebas..

Nasional
Menlu: Setiap Negara Harus Memiliki Kesempatan yang Sama untuk Pulih dari Covid-19

Menlu: Setiap Negara Harus Memiliki Kesempatan yang Sama untuk Pulih dari Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.