Demokrat Serahkan Bukti ke Kemenkumham, Berharap Digunakan dalam "Judicial Review" AD/ART

Kompas.com - 14/10/2021, 12:48 WIB
Kuasa hukum Partai Demokrat Heru Widodo memberikan keterangan kepada pers di Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Kamis (14/10/2021). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKuasa hukum Partai Demokrat Heru Widodo memberikan keterangan kepada pers di Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Kamis (14/10/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Partai Demokrat, Heru Widodo, berharap Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggunakan bukti-bukti yang diserahkan pihaknya dalam proses judicial review (JR) atas anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) di Mahkamah Agung (MA).

Kemenkumham merupakan pihak termohon dalam JR yang diajukan oleh empat mantan anggota Partai Demokrat.

"Manakala ada hal-hal yang penting, yang esensial untuk dijadikan lampiran atau bukti jawaban termohon untuk meng-counter dalil-dalil permohonan dari uji materil, itu bisa diambil dari alat-alat bukti yang kami sampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM," kata Heru, di kantor Kemenkumham, Kamis (14/10/2021).

Baca juga: Datangi Kemenkumham, Demokrat Serahkan Bukti Penguat Terkait Judicial Review AD/ART

Heru menjelaskan, pengurus Partai Demokrat telah menyerahkan beberapa dokumen yang dapat menjadi bukti penguat terkait JR AD/ART.

Ia menuturkan, salah satu dokumen yang disampaikan yakni salinan permohonan sebagai termohon intervensi yang diajukan Partai Demokrat kepada Mahkamah Agung (MA).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kemudian dilampiri dengan seluruh alat bukti yang kami sertakan ke Mahkamah Agung, jadi agar dipelajari mana alat-alat bukti yang selaras dengan jawaban dari Kementerian Hukum dan HAM," kata Heru.

Selain itu, Heru menyebutkan, pihaknya juga menyerahkan keterangan para ahli yang memberikan analisis mengenai uji materi AD/ART Partai Demokrat ke MA, baik dari segi hukum tata negara, hukum administrasi negara, maupun hukum acara permohonan uji materi.

Baca juga: Kuasa Hukum Demokrat Nilai Judicial Review AD/ART ke MA Bukan Terobosan Hukum

Sebelumnya diberitakan, empat mantan kader Partai Demokrat menggandeng advokat Yusril Ihza Mahendra untuk mengajukan JR atas AD/ART Partai Demokrat ke MA dengan termohon Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Yusril mengatakan, MA mesti melakukan terobosan hukum untuk memeriksa, mengadili dan memutus apakah AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 bertentangan dengan undang-undang atau tidak.

Ia pun membeberkan sejumlah hal yang perlu diuji misalnya soal kewenangan Majelis Tinggi Partai serta ketentuan soal syarat menggelar kongres luar biasa (KLB) yang harus disetujui oleh Majelis Tinggi Partai.

"Kami berpendapat bahwa pengujian AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung ini sangat penting dalam membangun demokrasi yang sehat di negara kita," kata Yusril.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Libur Maulid Nabi Digeser untuk Hindari Libur Panjang dan Mobilisasi Besar

Libur Maulid Nabi Digeser untuk Hindari Libur Panjang dan Mobilisasi Besar

Nasional
Survei Litbang Kompas: PDI-P Puncak Elektabilitas Parpol, Gerindra Runner Up

Survei Litbang Kompas: PDI-P Puncak Elektabilitas Parpol, Gerindra Runner Up

Nasional
Survei Litbang Kompas: Ridwan Kamil hingga Ahok Masuk Bursa Capres 2024

Survei Litbang Kompas: Ridwan Kamil hingga Ahok Masuk Bursa Capres 2024

Nasional
Cegah Lonjakan dan Gelombang Ketiga Covid-19,  IDI: PPKM Harus Diperketat

Cegah Lonjakan dan Gelombang Ketiga Covid-19, IDI: PPKM Harus Diperketat

Nasional
Ketum PKB Muhaimin Iskandar Mengaku Siap jadi Capres 2024

Ketum PKB Muhaimin Iskandar Mengaku Siap jadi Capres 2024

Nasional
Sidang Perdana Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Digelar Senin Ini

Sidang Perdana Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Digelar Senin Ini

Nasional
Survei Litbang Kompas: Prabowo dan Ganjar Imbang Elektabilitas Capres 2024, Anies Ketiga

Survei Litbang Kompas: Prabowo dan Ganjar Imbang Elektabilitas Capres 2024, Anies Ketiga

Nasional
Ke Bali, Mensos Risma Beri Bantuan Logistik dan Santunan Korban Gempa Rp 329.189.122

Ke Bali, Mensos Risma Beri Bantuan Logistik dan Santunan Korban Gempa Rp 329.189.122

Nasional
[POPULER NASIONAL] Profil Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin | Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Lonjakan Covid-19

[POPULER NASIONAL] Profil Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin | Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Lonjakan Covid-19

Nasional
Senin Ini Pendaftaran Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027 Dibuka, Begini Tahapan Seleksinya...

Senin Ini Pendaftaran Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027 Dibuka, Begini Tahapan Seleksinya...

Nasional
Gelombang Ketiga Covid-19 Diprediksi Desember, Pemerintah Lakukan 5 Antisipasi

Gelombang Ketiga Covid-19 Diprediksi Desember, Pemerintah Lakukan 5 Antisipasi

Nasional
Kemenangan Piala Thomas Tanpa Merah Putih, Lembaga Antidoping Indonesia Dinilai Tak Profesional

Kemenangan Piala Thomas Tanpa Merah Putih, Lembaga Antidoping Indonesia Dinilai Tak Profesional

Nasional
Jokowi: Piala Thomas Akhirnya Kembali ke RI Setelah 19 Tahun Menanti

Jokowi: Piala Thomas Akhirnya Kembali ke RI Setelah 19 Tahun Menanti

Nasional
747 Kasus Baru Covid-19, Pelonggaran Pembatasan, dan Potensi Penularan Virus

747 Kasus Baru Covid-19, Pelonggaran Pembatasan, dan Potensi Penularan Virus

Nasional
Menanti Evaluasi dan Perpanjangan Kembali PPKM Level 1-4 pada 18 Oktober...

Menanti Evaluasi dan Perpanjangan Kembali PPKM Level 1-4 pada 18 Oktober...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.