KILAS

Lewat Diplomasi, Sektor KP Indonesia Digaungkan ke Kancah Internasional

Kompas.com - 14/10/2021, 16:47 WIB
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri (Sesparlu) dengan tema ?Strategic Policy on Indonesia?s Blue Economy: Managing Issues on Sustainability and Prosperity?, Rabu (13/10/2021). DOK. Humas Kementerian KPPendidikan dan Pelatihan (Diklat) Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri (Sesparlu) dengan tema ?Strategic Policy on Indonesia?s Blue Economy: Managing Issues on Sustainability and Prosperity?, Rabu (13/10/2021).

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) saat ini terus menggaungkan potensi besar sektor KP Indonesia ke kancah internasional dengan berbagai cara, mulai dari promosi, publikasi, kerja sama, hingga diplomasi.

Untuk diplomasi, Kementerian KP menggandeng Kementerian Luar Neger (Kemenlu) melalui peran para diplomatnya.

Urgensi diadakannya diplomasi sektor KP adalah fakta bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki laut luas, garis pantai panjang, serta beraneka ragam biodiversitas bawah laut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kementerian KP Kusdiantoro mengatakan, visi yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam agenda The Archipelagic and Island States Forum (AIS), salah satunya adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Baca juga: Jaga SDI di Danau Toba, Kementerian KP Lakukan Restocking Ikan

Dengan menjadi poros maritim dunia, Indonesia bisa mengintegrasikan pembangunan ekonomi, politik luar negeri, dan kerja sama multilateral," terang Kusdiantoro melalui keterangan tertulis resminya, Kamis (14/10/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lewat forum itu, sebut dia, Jokowi menginginkan anggota AIS bisa bekerja sama menemukan solusi inovatif untuk mengatasi ancaman perubahan iklim dan mendorong penerapan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono memiliki tiga program terobosan yang menjadi prioritas peningkatan kegiatan ekonomi dan devisa negara.

Pertama, yakni meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dari subsektor perikanan tangkap dan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui perikanan tangkap terukur.

Baca juga: Sukseskan Perikanan Budidaya, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembesaran Nila Sistem Bioflok

Kemudian menggerakkan perikanan budi daya untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang didukung riset KP untuk keberlangsungan sumber daya laut dan perikanan darat.

Program terakhir adalah pengembangan kampung-kampung perikanan budi daya berbasis kearifan lokal.

“Implementasi tiga program itu dilakukan dengan pendekatan berkelanjutan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) melalui penerapan ekonomi biru,” jelas Kusdiantoro.

Harapannya, melalui cara itu, SDKP mampu menghasilkan nilai ekonomi tinggi, meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap lapangan pekerjaan, serta memberikan peluang bisnis baru.

Baca juga: Jaga Kelestarian Ikan Endemik, Kementerian KP Kembangkan Pembenihan Ikan Gabus di Kalsel

Rangkaian pembicaraan itu dikatakan Kusdiantoro saat mewakili Menteri Trenggono menyampaikan paparan tentang Arah Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan KP dalam Visi Indonesia 2045 dalam agenda Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri (Sesparlu), Rabu (13/10/2021).

Adapun tema Diklat Angkatan ke-69 itu adalah “Strategic Policy on Indonesia’s Blue Economy: Managing Issues on Sustainability and Prosperity”.

Kusdiantoro melanjutkan, penangkapan terukur pada program pertama sejalan dengan High Level Panel Sustainable Ocean Economy (HLP SOE) yang beranggotakan 14 negara. Indonesia termasuk salah satu anggotanya.

Baca juga: Tingkatkan SDM Pengolah Ikan, Kementerian KP Latih Masyarakat Lampung

“Dokumen Transformation SOE secara jelas mendorong studi tentang lima bidang prioritas, yakni kekayaan laut, kesehatan laut, ekuitas laut, pengetahuan laut, dan keuangan laut,” ucap dia.

Menurut dia, filosofi penangkapan terukur adalah pembatasan penangkapan ikan yang perlu dilakukan untuk menjaga jumlah stok ikan di laut. Sebab, kebijakan penangkapan terukur dibangun dengan mempertimbangkan ekologi dan ekonomi.

“Untuk itu terjadi perubahan dari pengendalian penangkapan konvensional (tidak terukur) yang tidak memperhatikan ekologi, menjadi penangkapan terukur untuk keberlanjutan. Ini dilakukan dengan perizinan dan mempertimbangkan kuota,” jelas dia.

Tak hanya itu, sebutnya, penangkapan ikan terukur juga merubah budaya illegal, unregulated, and unreported fishing (IUU) menjadi legal, regulated, and reported fishing.

Baca juga: Sambut Indonesia Emas 2045, Kementerian KP Siapkan Riset Sosial Ekonomi

Adapun terkait program kedua, Kusdiantoro menjelaskan, penerapannya dilakukan salah satunya lewat strategi pengembangan budi daya tambak udang untuk target produksi sebesar dua juta ton pada 2024.

“Langkah yang dilakukan adalah dengan evaluasi, revitalisasi, dan modeling. Ini nanti berdampak pada berbagai pengikatan, mulai dari produksi, ekspor, tukar pembudidaya ikan, hingga penyerapan tenaga kerja,” paparnya.

Untuk program ketiga, Kementerian KP merealisasikannya dengan membangun kampung-kampung perikanan budi daya air tawar, payau, dan laut berbasis kearifan lokal.

“Tujuannya adalah untuk pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan pembudidaya ikan serta menghindari kepunahan komoditas dengan nilai ekonomis tinggi,” imbuh Kusdiantoro.

Baca juga: Lindungi RI dari llegal Fishing, Kementerian KP Latih Pengawas Perikanan Pusat dan Daerah

Lebih lanjut, dia berharap para peserta diklat dapat menjadi duta-duta KP yang dapat menyampaikan potensi besar Indonesia kepada dunia internasional.

“Pilihannya banyak di Indonesia, dari yang paling mahal sampai paling murah. Misalnya kita awal bulan bisa makan tuna, kakap, kerapu. Pada akhir bulan bisa makan ikan asin. Variasi (ikan) sangat banyak. Olahannya juga sangat banyak dan beragam serta bisa disajikan secara cepat,” tuturnya.

Tidak lupa, kepada para peserta yang merupakan calon diplomat Indonesia, Kusdiantoro berpesan agar mereka bisa memberikan perlindungan kepada para pekerja migran di sektor KP di luar negeri.

“Pastikan hak-hak mereka terpenuhi. Banyak dari pekerja migran itu dihasilkan dari satuan-satuan pendidikan Kementerian KP yang totalnya ada 23 institusi. Semua tersebar di berbagai daerah di Indonesia,” pesannya.

Baca juga: Kementerian KP Gelar Pelatihan Dukung Pengembangan Kampung Budi Daya

Pemaparan Kusdiantoro itu lantas mendapat apresiasi dari Direktur Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri (Sesparlu) Kemenlu Yudho Sasongko dan seluruh peserta diklat.

Tak hanya itu, selama agenda diklat bersama Kementerian KP, peserta terlihat bersemangat untuk berdiskusi tentang pemasaran produk perikanan Indonesia di luar negeri, keunggulan produksi perikanan Indonesia dibandingkan negara-negara lain, serta sejumlah komoditas perikanan yang diminati negara lain.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen Gerindra: Kami Akan Bela Terus Anies, tetapi Apakah Formula E Kebutuhan Masyarakat Jakarta?

Sekjen Gerindra: Kami Akan Bela Terus Anies, tetapi Apakah Formula E Kebutuhan Masyarakat Jakarta?

Nasional
Periksa Dua Saksi, KPK Dalami Aliran Uang yang Diterima Bupati Bintan

Periksa Dua Saksi, KPK Dalami Aliran Uang yang Diterima Bupati Bintan

Nasional
Polri Ingatkan ASN dan Karyawan Swasta Dilarang Cuti Natal-Tahun Baru

Polri Ingatkan ASN dan Karyawan Swasta Dilarang Cuti Natal-Tahun Baru

Nasional
Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Nasional
Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Nasional
19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

Nasional
Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Nasional
 Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Nasional
Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Nasional
Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Nasional
4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Nasional
KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.