KILAS

Sambut Indonesia Emas 2045, Kementerian KP Siapkan Riset Sosial Ekonomi

Kompas.com - 29/09/2021, 15:46 WIB
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kementerian KP Kusdiantoro Seminar dan Dialog Nasional Riset dan Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 2021 bertema ?Kontribusi Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan untuk Menyongsong Indonesia Emas 2045 Berbasis Berkelanjutan?, Selasa (29/9/2021). DOK. Humas Kementerian KPPelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kementerian KP Kusdiantoro Seminar dan Dialog Nasional Riset dan Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 2021 bertema ?Kontribusi Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan untuk Menyongsong Indonesia Emas 2045 Berbasis Berkelanjutan?, Selasa (29/9/2021).

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) tengah mempersiapkan generasi muda menjadi generasi emas pada 2045, khususnya di bidang riset sosial dan ekonomi kelautan dan perikanan.

Persiapan ini mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah dengan bonus demografi yang bisa menjadi kekuatan mencapai generasi Indonesia emas 45.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kementerian KP Kusdiantoro pun mengatakan, semua pihak harus mempersiapkan para generasi muda menjadi generasi emas pada 2045.

“Generasi yang siap dan mumpuni untuk menyambut tantangan di dunia global, produktif, update terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu memanfaatkan potensinya untuk membangun bangsa dan negara," ujarnya.

Baca juga: Menteri KKP: Ini Peluang dan Tantangan Mahasiswa Kelautan Perikanan ke Depan

Dia mengatakan itu dalam Seminar dan Dialog Nasional Riset dan Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 2021 bertema “Kontribusi Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan untuk Menyongsong Indonesia Emas 2045 Berbasis Berkelanjutan”, Selasa (29/9/2021).

Salah satu rumusan pada seminar dan dialog tersebut menyebutkan, Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) memiliki peran strategis sebagai modal pembangunan (aspek ekonomi) dan sebagai penopang sistem kehidupan (aspek lingkungan).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

SKDP berperan dalam aspek ekonomi sebagai sumber devisa, peningkatan kesejahteraan, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan nilai tambah.

Sedangkan dalam aspek lingkungan disebutkan, pemanfaatan SDKP harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Perlu pula keseimbangan antara pemanfaatan SDKP dengan kemampuan daya dukung serta sinergi antara aspek ekonomi dan lingkungan.

Baca juga: Kementerian KP Gelar Pelatihan Dukung Pengembangan Kampung Budi Daya

Oleh karena itu, pengelolaan SDKP perlu dilakukan melalui science-based policy dan community-based implementation dengan tetap memperhatikan lingkungan.

Dukungan data dan informasi yang akurat, riset atau kajian yang memadai, serta sarana dan prasarana dan SDM yang kompeten, merupakan aspek penting yang harus dipenuhi dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas.

Riset memegang peranan penting dalam menyinergikan pertimbangan ilmiah atau hasil kajian dengan kebijakan pemerintah terkait pembangunan agar hasilnya optimal.

Adopsi prinsip dan partisipasi para pihak dalam pencapaian sasaran Sustainable Development Goals (SDGs) perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, akademisi dan pasar, filantropi dan bisnis, serta organisasi masyarakat dan media.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Kapal Selam KRI Cakra-401 yang Baru Selesai Jalani 'Overhaul'

Mengenal Kapal Selam KRI Cakra-401 yang Baru Selesai Jalani "Overhaul"

Nasional
Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser, Anggota Komisi VI Nilai Bukan Politisasi

Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser, Anggota Komisi VI Nilai Bukan Politisasi

Nasional
Antisipasi La Nina, KSAL Perintahkan Jajarannya Siapkan Sarana-Prasarana dan SAR

Antisipasi La Nina, KSAL Perintahkan Jajarannya Siapkan Sarana-Prasarana dan SAR

Nasional
Aturan Terbaru Perjalanan Internasional, WNI yang Masuk dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

Aturan Terbaru Perjalanan Internasional, WNI yang Masuk dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
PPKM Jawa-Bali Berakhir Saat Varian Omicron Jadi Perhatian, Akankah Diperketat?

PPKM Jawa-Bali Berakhir Saat Varian Omicron Jadi Perhatian, Akankah Diperketat?

Nasional
KPK Yakin Hakim MA Independen dan Profesional Tangani Kasasi Edhy Prabowo

KPK Yakin Hakim MA Independen dan Profesional Tangani Kasasi Edhy Prabowo

Nasional
Sekjen Gerindra Minta Kader Belajar dari PDI-P untuk Pertahankan Kepercayaan Masyarakat

Sekjen Gerindra Minta Kader Belajar dari PDI-P untuk Pertahankan Kepercayaan Masyarakat

Nasional
Apakah Varian Omicron Berpengaruh pada Efektivitas Vaksin? Ini Kata Luhut

Apakah Varian Omicron Berpengaruh pada Efektivitas Vaksin? Ini Kata Luhut

Nasional
KRI Cakra-401 Selesai 'Overhaul', TNI AL Tunggu Kemenhan untuk Serah Terima

KRI Cakra-401 Selesai "Overhaul", TNI AL Tunggu Kemenhan untuk Serah Terima

Nasional
Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Nasional
Gerindra Berharap Dapat Koalisi dengan PDI-P untuk Menangkan Prabowo sebagai Presiden

Gerindra Berharap Dapat Koalisi dengan PDI-P untuk Menangkan Prabowo sebagai Presiden

Nasional
Dongkrak Elektoral untuk 2024, PPP Gelar Workshop Anggota DPRD Se-Indonesia

Dongkrak Elektoral untuk 2024, PPP Gelar Workshop Anggota DPRD Se-Indonesia

Nasional
Luhut: Pembatasan Perjalanan Internasional Berlaku 14 Hari, Selanjutnya Akan Dievaluasi

Luhut: Pembatasan Perjalanan Internasional Berlaku 14 Hari, Selanjutnya Akan Dievaluasi

Nasional
Aturan Perjalanan Internasional Terbaru Tegaskan Wajib Karantina 7 Hari dan Tes PCR

Aturan Perjalanan Internasional Terbaru Tegaskan Wajib Karantina 7 Hari dan Tes PCR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.