KILAS

Jaga SDI di Danau Toba, Kementerian KP Lakukan Restocking Ikan

Kompas.com - 12/10/2021, 16:32 WIB
Danau Toba dengan Pulau Samosir dan nelayan pencari ikan, diambil dari salah satu sudut di Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara KOMPAS.COM/MEI LEANDHA ROSYANTIDanau Toba dengan Pulau Samosir dan nelayan pencari ikan, diambil dari salah satu sudut di Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) melakukan restocking atau penebaran 50.000 ikan tawes dan 15.000 ikan nilem di Danau Toba, tepatnya di Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Senin (10/11/2021).

Kegiatan yang dilakukan bersama Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pakan dan Obat Ikan Kementerian KP Tri Hariyanto, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Sudin, dan Cory Sriwaty Sebayang tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya pelestarian sumber daya ikan (SDI) Indonesia.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KP Kusdiantoro mengatakan, sebelumnya kegiatan restocking sudah dilakukan beberapa kali.

“Seperti ikan dewa atau ikan batak di sini (Danau Toba). Teknologinya kami sudah kembangkan dengan introduksi buatan. Kemudian juga dilakukan restocking ikan bilih. Jumlahnya 2.840 ekor pada tahun 2003, tapi populasinya sangat cepat hingga kini. Ukurannya lebih besar daripada aslinya,” paparnya.

Baca juga: Tingkatkan SDM Pengolah Ikan, Kementerian KP Latih Masyarakat Lampung

Lantaran Danau Toba sangat luas, ikan yang aslinya hanya bisa tumbuh sepanjang empat sampai enam sentimeter, bisa tumbuh menjadi 11 sentimeter.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengimbau untuk tidak melakukan restocking ikan nila dan ikan nonendemik di Danau Toba, karena jenis ikan tersebut bersifat invasif dan dapat merusak ekosistem dengan menghilangkan habitat ikan asli.

Adapun untuk mengembangkan konsep culture basic fisheries, yaitu penyebaran hasil-hasil pembenihan ke seluruh danau untuk dinikmati masyarakat, Kusdiantoro mendukung kegiatan menghilangkan keramba jaring apung.

Ia pun meminta masyarakat mengatur ukuran bubu dan alat tangkap supaya tidak menangkap ikan-ikan kecil.

Sementara itu, untuk memberi kesempatan agar ikan dapat bertelur, Kusdiantoro melarang masyarakat menangkap ikan di muara sungai. Sebab, saat akan bertelur, ikan akan berpindah ke area muara sungai.

Baca juga: Sambut Indonesia Emas 2045, Kementerian KP Siapkan Riset Sosial Ekonomi

Masyarakat juga dilarang keras untuk menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan, seperti bom, racun, potas, dan listrik.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.