Arab Saudi Butuh Data Jemaah Umrah, Pemerintah Integrasikan Aplikasi PeduliLindungi dan Siskopatuh

Kompas.com - 14/10/2021, 16:57 WIB
Ilustrasi umrah Shutterstock.comIlustrasi umrah

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) Nur Arifin mengatakan, saat ini Arab Saudi membutuhkan data jemaah umrah dalam rangka dibukanya kembali ibadah umrah untuk Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag berupaya untuk mengintegrasikan aplikasi Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) dengan aplikasi PeduliLindungi.

"Arab Saudi membutuhkan data jemaah umrah, baik yang terkait kesehatan maupun pemaketan layanan umrah sehingga perlu ada integrasi data dalam PeduliLindungi dan Siskopatuh," kata Nur Arifin dikutip dari siaran pers, Kamis (14/10/2021).

Arifin mengatakan, integrasi Siskopatuh dan PeduliLindungi diperlukan untuk menyesuaikan kebutuhan informasi data pada sistem aplikasi yang dikembangkan Arab Saudi.

Adapun aplikasi Siskopatuh berisi data tentang informasi penyelenggaraan ibadah umrah seperti nama jemaah, tanggal lahir, nomor paspor, PPIU, hingga paket layanan umrah.

Baca juga: Kemenag Siapkan Penyelenggaraan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara pada aplikasi PeduliLindungi data yang termuat di dalamnya adalah data kesehatan, khususnya vaksinasi Covid-19 dan hasil tes polymerase chain reaction (PCR).

"Kedua sistem ini dalam proses integrasi agar bisa ditampilkan saat diakses melalui QR code," kata dia.

Selain mematangkan proses persiapan penyelenggaraan ibadah umrah berupa integrasi sistem, pemerintah juga berupaya melakukan pembukaan akses data sertifikat vaksin jemaah umrah dalam aplikasi PeduliLindungi.

Pembahasan terkait proses tersebut dilakukan Tim Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus, Sistem Informasi Haji dan Umrah (Sihdu), Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta tim Digital Transformation Office (DTO) Kemenkes.

Sementara Kepala Sub Direktorat Sihdu Hasan Affandi mengatakan, saat ini terdapat tiga opsi yang didiskusikan tentang skema penggunaan QR Code.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Santri Jadi Momentum Memupuk Semangat Nasionalisme dan Cinta Tanah Air

Hari Santri Jadi Momentum Memupuk Semangat Nasionalisme dan Cinta Tanah Air

Nasional
Capaian Kinerja Pemerintah, 280 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Berhasil Diperoleh

Capaian Kinerja Pemerintah, 280 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Berhasil Diperoleh

Nasional
Polri Gelar Lomba Mural, Peserta Boleh Sampaikan Kritik Negatif

Polri Gelar Lomba Mural, Peserta Boleh Sampaikan Kritik Negatif

Nasional
Indonesia Terima 224.000 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Indonesia Terima 224.000 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Nasional
Perkembangan Kasus Covid-19 dan Target Cakupan Vaksinasi 70 Persen pada Akhir Tahun

Perkembangan Kasus Covid-19 dan Target Cakupan Vaksinasi 70 Persen pada Akhir Tahun

Nasional
Wapres Tekankan Pemberdayaan Umat untuk Hilangkan Kemiskinan

Wapres Tekankan Pemberdayaan Umat untuk Hilangkan Kemiskinan

Nasional
KSP Terbitkan Laporan Kinerja Pemerintah, Moeldoko: Penanda Kebangkitan dari Pandemi

KSP Terbitkan Laporan Kinerja Pemerintah, Moeldoko: Penanda Kebangkitan dari Pandemi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

Nasional
Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

Nasional
Jokowi Berikan Bantuan Tunai Rp 1,2 Juta untuk PKL di Tarakan

Jokowi Berikan Bantuan Tunai Rp 1,2 Juta untuk PKL di Tarakan

Nasional
Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Nasional
Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Nasional
KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.