PGRI Usul Revisi UU Sisdiknas Dilakukan dengan Metode Omnibus Law

Kompas.com - 06/10/2021, 15:45 WIB
Unifah saat menjelaskan peta jalan pendidikan DOK.capture webinar youtubeUnifah saat menjelaskan peta jalan pendidikan
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mendorong adanya revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Menurut dia, akan lebih baik apabila revisi tersebut dilakukan dengan metode omnibus law dengan menggabungkan banyak UU terkait pendidikan.

"Bagaimana kalau kita mendorong saudara-saudara kami legislatif mencoba melakukan revisi sisdiknas yang komprehensif," kata Unifah dalam diskusi daring, Rabu (6/10/2021).

"Dan mulai dengan pendekatan apa yang disebut dengan omnibus law seperti yang kemarin," lanjut dia.

Unifa mengatakan, saat ini banyak sekali terjadi tumpang tindih antar UU yang berkaitan dengan dunia pendidikan di Tanah Air.

Oleh karena itu, dia mendukung UU Sisdiknas agar dijadikan satu kesatuan dalam satu UU dengan metode ombibus law.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: PGRI Dorong Revisi UU Sisdiknas agar Sesuai Pengajaran Masa Kini

"Jadi cukup ada satu Undang-Undang Sisdiknas tapi bisa menjawab kebutuhan pendidikan mulai dari Paud sampai pendidikan tinggi dan merespons sesuai dengan kebutuhan di masa yang akan datang," ujarnya.

Unifa juga menilai UU Sisdiknas sekarang ini sudah cukup lama tidak diperbaharui atau di revisi, sementara dunia pendidikan selalu berkembang.

Maka dari itu, ia mendorong agar UU Sisdiknas bisa masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR RI.

"Undang-Undang ini sudah kurang bisa menjawab kebutuhan kini dan yang akan datang," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda juga menilai UU Sisdiknas perlu direvisi agar menjawab kebutuhan pendidikan saat ini.

"Revisi UU (Pendidikan Nasional) makin relevan, karena UU ini sudah 16 tahun. Tentu berbagai tantangan tidak dapat kita dapati jawabannya di UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)," kata Syaiful Huda melansir laman UGM, Senin (28/6/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepuasan pada Jokowi Disebut Naik, Stafsus Mensesneg Sebut Jawaban atas Kritik

Kepuasan pada Jokowi Disebut Naik, Stafsus Mensesneg Sebut Jawaban atas Kritik

Nasional
Ke Azis Syamsuddin, Hakim: Hadapi Saja, Tak Usah Pendekatan ke Majelis Hakim

Ke Azis Syamsuddin, Hakim: Hadapi Saja, Tak Usah Pendekatan ke Majelis Hakim

Nasional
Soal Isu Reshuffle, Nasdem: Kita Ikut Saja

Soal Isu Reshuffle, Nasdem: Kita Ikut Saja

Nasional
UPDATE 6 Desember: Korban Jiwa Erupsi Gunung Semeru Kini 15 Orang, 27 Orang Hilang

UPDATE 6 Desember: Korban Jiwa Erupsi Gunung Semeru Kini 15 Orang, 27 Orang Hilang

Nasional
RI Presidensi G20, Jokowi Samakan dengan Perjuangan Bung Karno Dukung Negara Merdeka

RI Presidensi G20, Jokowi Samakan dengan Perjuangan Bung Karno Dukung Negara Merdeka

Nasional
PMI Kirim 2 Unit Hagglund ke Lokasi Erupsi Semeru

PMI Kirim 2 Unit Hagglund ke Lokasi Erupsi Semeru

Nasional
Propam Polri Awasi Penanganan Kasus Bripda Randy Bagus

Propam Polri Awasi Penanganan Kasus Bripda Randy Bagus

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Peran Perempuan Cegah Anak dari Ancaman Kejahatan Digital

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Peran Perempuan Cegah Anak dari Ancaman Kejahatan Digital

Nasional
52 Eks Pegawai KPK Hadir untuk Ikuti Sosialisasi Jadi ASN Polri

52 Eks Pegawai KPK Hadir untuk Ikuti Sosialisasi Jadi ASN Polri

Nasional
Azis Syamsuddin Didakwa Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,6 Miliar

Azis Syamsuddin Didakwa Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,6 Miliar

Nasional
Presiden Jokowi: Kita Harus Berwatak 'Trendsetter', Bukan 'Follower'

Presiden Jokowi: Kita Harus Berwatak "Trendsetter", Bukan "Follower"

Nasional
Jokowi: Globalisasi Lahirkan Hiperkompetisi, Kita Harus Memenangkannya

Jokowi: Globalisasi Lahirkan Hiperkompetisi, Kita Harus Memenangkannya

Nasional
Jokowi: Sekarang Kita Memimpin Negara-negara Terkaya...

Jokowi: Sekarang Kita Memimpin Negara-negara Terkaya...

Nasional
Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

Nasional
Ketua DPR Minta Kebutuhan Warga Terdampak Erupsi Semeru Harus Jadi Prioritas

Ketua DPR Minta Kebutuhan Warga Terdampak Erupsi Semeru Harus Jadi Prioritas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.