Bakal Direkrut Jadi ASN Polri, Ini Respons 56 Pegawai KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menyangka Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Listyo Sigit menawarkan mereka menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Kepolisian Republik Indonesia.

Adapun 56 pegawai tersebut akan diberhentikan secara hormat setelah dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

“Belum pernah ada pembahasan terkait dengan hal ini sebelumnya, sehingga kami perlu mencerna dan mendiskusikan tawaran ini dengan seksama,” ujar Juru Bicara 56 Pegawai KPK Rasamala Aritonang, melalui siaran pers, Rabu (29/9/2021).

Baca juga: 56 Pegawai yang Dianggap KPK Tak Bisa Dibina dan Berstatus Merah Bakal Direkrut Kapolri

Ia juga menilai, tawaran menjadi ASN Polri menjadikan TWK seolah-olah tidak valid.

Padahal, soal hasilnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut 56 pegawai KPK itu sudah merah dan tidak bisa dibina.

Namun nyatanya, kata Rasamala, pegawai tersebut kini disetujui menjadi ASN di instansi yang berbeda.

“Artinya, sebenarnya kami lolos TWK. Ketidaklolosan kami, semakin nyata merupakan praktik penyingkiran dari KPK,” kata Rasamala.

Menurut dia, tawaran pengangkatan sebagai ASN di instansi selain KPK itu tidak menggugurkan rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman tentang TWK yang bermasalah.

Ia pun berharap pelanggaran HAM dan cacat prosedur dalam TWK itu dapat ditindaklanjuti.

“Pernyataan Kapolri tentang pengangkatan kami sebagai ASN masih terlalu dini untuk kami tanggapi. Sebab, kami belum mengetahui mekanisme dan detail terkait tawaran tersebut,” kata dia.

Baca juga: Mahfud: Langkah KPK Tak Salah, Kebijakan Presiden Setujui Kapolri Juga Benar

Rencana perekrutan 56 pegawai nonaktif KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) itu diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Listyo, rencana tersebut telah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo.

Polri pun diminta menindaklanjuti usulan itu ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Tanggal 27 (September) kami mendapatkan jawaban dari Bapak Presiden melalui Mensesneg secara tertulis, pada prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri," kata Listyo, dalam konferensi pers, Selasa (28/9/2021).

Menurut Listyo, Polri membutuhkan kontribusi 56 pegawai KPK itu untuk mengemban tugas di Bareskrim, khususnya terkait penanganan kasus tindak pidana korupsi (tipikor).