Kompas.com - 29/09/2021, 11:54 WIB
Kapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigit Prabowo menjadi pembicara utama dalam seremoni penyambutan mahasiwa baru President University (PresUniv) angkatan 2021 yang digelar secara daring pada 23 Agustus 2021. DOK. PRESIDENT UNIVERSITYKapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigit Prabowo menjadi pembicara utama dalam seremoni penyambutan mahasiwa baru President University (PresUniv) angkatan 2021 yang digelar secara daring pada 23 Agustus 2021.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyambut baik langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berencana merekrut 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri.

Menurut dia, langkah Kapolri itu merupakan bentuk penghargaan terhadap sumber daya manusia (SDM) KPK yang "terbuang" karena tidak memenuhi syarat TWK.

"Langkah Kapolri yang sudah disetujui Presiden untuk merekrut 56 pegawai KPK itu merupakan terobosan untuk menyelesaikan persoalan atau sebagai jalan keluar atas persoalan 56 pegawai KPK tersebut," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Rabu (29/9/2021).

Baca juga: Mahfud Jelaskan Dasar Hukum Jokowi Izinkan Kapolri Rekrut 56 Pegawai KPK Tak Lolos TWK

Untuk itu, ia mengajak semua pihak dan para pemangku kepentingan terkait untuk melihat inisiatif Kapolri tersebut dengan prasangka baik atau khusnudzon.

Sebab, ia menilai, apabila inisiatif Kapolri tidak dilihat dengan kacamata prasangka baik, sudut pandang dan analisis yang keluar bisa bermacam-macam.

"Apalagi kalau berangkatnya dari prasangka suudzon dengan paradigma teori konspirasi. Meski di alam demokrasi, tentu kita tidak bisa melarang untuk melihat soal langkah Kapolri ini dari perspektif yang berbeda-beda," kata dia. 

Wakil Ketua Umum PPP ini mengatakan, PPP juga mengapresiasi langkah Kapolri tersebut karena dinilai berkaitan dengan sisi kemanusiaan.

Arsul berpandangan, Kapolri hendak menjaga hak warga negara untuk tetap mendapatkan pekerjaan yang layak.

"Tidak saja bentuk penghargaan terhadap SDM KPK yang terbuang karena tak memenuhi syarat TWK, namun juga ada sisi kemanusiaan di dalamnya," ucap dia.

Baca juga: 56 Pegawai KPK Direkrut Jadi ASN Polri, Istana: Upaya Baik Selesaikan Masalah

Kendati demikian, Arsul mengingatkan agar inisiatif Kapolri itu tidak terganjal pada kementerian/lembaga (K/L) yang mengurus soal aparatur negara atau kepegawaian.

"Jika melihat sikap-sikap K/L terkait dengan ASN kemarin kan kesannya ke 56 pegawai KPK ini bukan manusia-manusia yang bisa diperbaiki wawasan kebangsaannya. Lah kalau kemudian Kapolri membuka pintu penerimaan, masih menyisakan pertanyaan, apakah K/L terkaitnya tidak akan menjadi 'stumbling block'. Ini satu hal yang mudah-mudahan bisa diselesaikan antar K/L dengan baik," kata dia. 

Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berencana merekrut 56 pegawai KPK yang diberhentikan akibat tak lolos TWK menjadi ASN Polri.

Baca juga: Jika Pemecatan Tak Dibatalkan, 56 Pegawai KPK Dinilai Kehilangan Hak Absolut

Listyo mengaku sudah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi soal rencana tersebut.

"Kami berkirim surat untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan TWK yang tidak lulus dan tidak dilantik sebagai ASN KPK untuk bisa kami tarik dan kami rekrut menjadi ASN Polri," kata Listyo dalam konferensi pers, Selasa (28/9/2021).

Menurut dia, Polri membutuhkan kontribusi 56 pegawai KPK itu untuk mengemban tugas di Bareskrim, khususnya terkait penanganan tindak pidana korupsi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingatkan KPU-Bawaslu Harus Bersih, Firli: Jangan Sampai Terlibat Korupsi Pemilu 2024

Ingatkan KPU-Bawaslu Harus Bersih, Firli: Jangan Sampai Terlibat Korupsi Pemilu 2024

Nasional
Perjalanan Polemik Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Rp 43,5 Miliar hingga Akhirnya Dibatalkan

Perjalanan Polemik Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Rp 43,5 Miliar hingga Akhirnya Dibatalkan

Nasional
Temui Moeldoko, Mahasiswa Trisakti Bahas Sejumlah Kasus HAM Masa Lalu

Temui Moeldoko, Mahasiswa Trisakti Bahas Sejumlah Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Koalisi Dini dan Nasib Pemerintahan Jokowi

Koalisi Dini dan Nasib Pemerintahan Jokowi

Nasional
Moeldoko Sebut Peristiwa Trisakti 1998 Idealnya Diselesaikan Lewat Cara Non-yudisial

Moeldoko Sebut Peristiwa Trisakti 1998 Idealnya Diselesaikan Lewat Cara Non-yudisial

Nasional
Kejagung Didorong Usut Korporasi dan Pemilik Perusahaan Terkait Izin Ekspor Minyak Goreng

Kejagung Didorong Usut Korporasi dan Pemilik Perusahaan Terkait Izin Ekspor Minyak Goreng

Nasional
Kemenkes: Pasien yang Sembuh dari Dugaan Hepatitis Akut Bisa Tertular Lagi

Kemenkes: Pasien yang Sembuh dari Dugaan Hepatitis Akut Bisa Tertular Lagi

Nasional
Boleh Tak Pakai Masker di Luar Ruangan, Ketua DPR: Jangan Terlalu Euforia

Boleh Tak Pakai Masker di Luar Ruangan, Ketua DPR: Jangan Terlalu Euforia

Nasional
Heru Budi Hartono Digadang-gadang jadi Penjabat Gubernur DKI, Djarot PDI-P: Cocok!

Heru Budi Hartono Digadang-gadang jadi Penjabat Gubernur DKI, Djarot PDI-P: Cocok!

Nasional
Digadang-gadang Jadi Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi: Belum Ada Pembicaraan

Digadang-gadang Jadi Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi: Belum Ada Pembicaraan

Nasional
Upaya Kemenkominfo Lahirkan Talenta Digital lewat Program “Digital Talent Scolarship”

Upaya Kemenkominfo Lahirkan Talenta Digital lewat Program “Digital Talent Scolarship”

Nasional
Lengkapi Red Notice untuk 5 Tersangka Kasus Fahrenheit, Bareskrim Ajukan Pencekalan

Lengkapi Red Notice untuk 5 Tersangka Kasus Fahrenheit, Bareskrim Ajukan Pencekalan

Nasional
Kemendagri: Punya Paspor Negara Lain Tak Otomatis Kehilangan Status WNI

Kemendagri: Punya Paspor Negara Lain Tak Otomatis Kehilangan Status WNI

Nasional
Ade Yasin Diduga Perintahkan Pengumpulan Uang untuk Suap Auditor BPK

Ade Yasin Diduga Perintahkan Pengumpulan Uang untuk Suap Auditor BPK

Nasional
Ridwan Kamil Mengaku Tak Akan 'Maksa' Jadi Capres 2024, tapi...

Ridwan Kamil Mengaku Tak Akan "Maksa" Jadi Capres 2024, tapi...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.