Jika Pemecatan Tak Dibatalkan, 56 Pegawai KPK Dinilai Kehilangan Hak Absolut

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kehilangan hak absolut jika Presiden Joko Widodo tidak mengambil langkah pembatalan pemberhentian mereka pada 30 September 2021.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid di Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi di depan Gedung ACLC KPK pada Selasa (28/9/2021).

"Maka, yang dialami oleh para pegawai itu bukan hanya pelanggaran 11 hak yang ditemukan oleh Komnas HAM, melainkan pelanggaran terhadap satu jenis hak yang bersifat absolut," ujar Usman.

Baca juga: Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

"Yaitu hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Ini adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun atau non-derogable rights," ucap dia.

Usman mengatakan, kehilangan hak absolut bagi pegawai KPK yang saat ini nonaktif imbas tes wawasan kebangsaan (TWK) tersebut bukanlah tanpa dasar.

Para pegawai itu, ujar dia, seperti divonis mati secara politik oleh pimpinan KPK. Mereka dicap "merah" yang artinya tidak lagi bisa diharapkan akan melakukan perubahan.

"Mereka dianggap orang-orang yang lebih buruk dari pimpinan KPK yang melanggar kode etik dan melakukan tindakan kriminal," kata Usman.

"Bahkan, mereka seperti dianggap sebagai orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang tidak ada taranya, sehingga tidak diperbolehkan untuk mengetahui informasi apa sebab mereka dinyatakan gagal TWK," tutur dia.

Adapun 56 pegawai nonaktif KPK akan diberhentikan pada 30 September 2021. Berbagai kelompok masyarakat sipil berharap Presiden Jokowi segera mengambil sikap untuk menyelesaikan polemik TWK.

Baca juga: 1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

Harapan ini didasarkan pada putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyebut tindak lanjut dari hasil TWK diserahkan kepada pemerintah.

Selain itu, hasil pemeriksaan Ombudsman RI menemukan adanya malaadministrasi saat penyelenggaraan asesmen. Sementara itu, hasil penyelidikan Komnas HAM menunjukkan ada 11 jenis pelanggaran hak asasi dalam pelaksanaan TWK.

Komnas HAM juga merekomendasikan agar Presiden Jokowi memulihkan status pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi ASN. Kemudian, Presiden juga diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses TWK.