Dilema Pembelajaran Tatap Muka di Tengah Pandemi Covid-19...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mulai menginstruksikan dimulainya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas kala penularan Covid-19 mulai terkendali.

Alasannya, pemerintah mulai mengkhawatirkan peserta didik mengalami ketertinggalan pendidikan (learning loss) selama menjalani pembelajaran jarak jauh. Hal itu akan berimbas pada kualitas SDM Indonesia beberapa tahun ke depan.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim menyatakan saat ini ada 80 hingga 85 persen masyarakat yang mendukung kebijakan PTM di sekolah.

Baca juga: Pemerintah Diminta Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 pada Anak Pasca-PTM dan Pembukaan Mal

Hal tersebut yang kemudian menjadi pegangannya dalam mendorong kebijakan PTM terbatas.

“Mayoritas 80 sampai 85 persen dari masyarakat kita menginginkan kita kembali tatap muka. Itu jadi pegangan saya, saya di sisi orangtua dan murid-murid kita,” ucap dia.

Kekhawatiran learning loss

Lebih lanjut, Nadiem mengungkapkan kekhawatiran terbesarnya apabila PJJ terus dilakukan, mulai dari learning loss hingga dampak psikis yang bisa menerima peserta didik.

“Tapi, yang lebih menyeramkan lagi buat saya adalah dampak permanen daripada PJJ. Ini yang saya wanti-wanti setiap kepala daerah, setiap pemerintah daerah,” ungkapnya.

Sementara itu Koordinator Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali sekaligus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui bahwa banyak tantangan yang harus dihadapi dalam penyelenggaran sekolah tatap muka.

Baca juga: PTM Terbatas SDN 06 Beji Depok Belum Ada Kendala, Siswa Patuh Prokes

Namun demikian, pemerintah tetap menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) demi mencerdaskan generasi muda bangsa.

"Bahwa ada tantangan di sana-sini yes, tapi kita lebih takut dan ngeri lagi kalau generasi yang akan datang jadi tidak berpendidikan dan jadi bodoh," kata Luhut.

Sejauh ini, kata Luhut, tidak ada masalah yang tak bisa dikendalikan pemerintah dalam penyelenggaraan PTM terbatas di masa pandemi.

Ia mengklaim bahwa sistem yang dibangun Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Kemendikbud Ristek terkait hal ini sudah cukup baik. Namun demikian, Luhut tak menampik bahwa semua kebijakan memiliki risiko tersendiri.

"Jadi seperti dalam opeprasi militer selalu saya katakan calculated risk, apa pun yang kita buat tentu ada risikonya," ujarnya.

Luhut tidak ingin kegiatan belajar mengajar terus dilakukan secara daring karena bakal merusak generasi mendatang.

"Akan lebih besar risikonya kalau sampai skeolah tdiak jalan, itu merusak generasi yang akan datang," kata dia.