Ditanya Soal Pengalaman Tangani Kasus Ahok, Calon Hakim Agung: Pedoman Saya Hukum Acara dan Materiil

Kompas.com - 20/09/2021, 11:32 WIB
Calon hakim agung kamar pidana Dwiarso Budi Santiarto saat mengikuti fit and proper test calon hakim agung di Komisi III DPR, Senin (20/9/2021). YouTube.com/Komisi III DPR RI ChannelCalon hakim agung kamar pidana Dwiarso Budi Santiarto saat mengikuti fit and proper test calon hakim agung di Komisi III DPR, Senin (20/9/2021).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon hakim agung kamar pidana Dwiarso Budi Santiarto menyatakan, dirinya hanya berpegangan pada hukum acara dan hukum materiil saat sedang menangani perkara.

Hal itu disampaikan Dwiarso dalam fit and proper test calon hakim agung saat ditanya soal pengalamannya menangani berbagai kasus, termasuk kasus penodaan agama yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Kuncinya begini, Pak, kami tidak menjelaskan secara membahas kasus di sini, tapi intinya setiap memutus atau memeriksa perkara, pedoman saya hukum acara dan hukum materiilnya. Kalau pidana itu hukum acara saya pegang, kemudian dakwaan saya pegang, itu saja," kata Dwiarso dalam fit and proper test di Komisi III DPR, Senin (20/9/2021).

"Jadi kita tidak akan lari ke mana, insya Allah kita selamat kalau menerapkan hukum acara," kata Dwiarso melanjutkan.

Ia menuturkan, dalam setiap menangani perkara, ia berusaha memberikan kesempatan yang seimbang, baik bagi jaksa penuntut umum maupun terdakwa dan kuasa hukumnya.

Baca juga: Calon Hakim Agung Sebut Tak Ada Tumpang Tindih antara KY dan Bawas MA

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Apabila ada kesalahan, kata Dwiarso, ia juga berani menegur jaksa penuntut umum maupun terdakwa dan kuasa hukum.

"Kita harus berlaku adil," ujar pria yang menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung itu.

Dwiarso melanjutkan, kemandirian seorang hakim juga dibatasi oleh akuntabilitas. Menurut dia, akuntabilitas bukan sekadar mengunggah putusan ke direktori putusan.

Namun, akuntabilitas dinilai publik dari cara bagaimana persidangan dilaksanakan, bagaimana fakta-fakta persidangan didapat, dan bagaimana cara hakim mempertimbangkan fakta-fakta tersebut ke dalam dakwaan.

"Kemudian dalam penjatuhan pidana, dilihat juga bagaimana hakim itu tidak serta-merta tanpa pertimbangan langsung menjatuhkan hukuman sekian atau langsung membebaskan, itu tidak akuntabel," kata Dwiarso.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Empat Kader Golkar Terjerat Kasus Korupsi, Waketum: Tak Ada Kaitan dengan Partai

Empat Kader Golkar Terjerat Kasus Korupsi, Waketum: Tak Ada Kaitan dengan Partai

Nasional
Jokowi Minta Daerah Hasilkan Produk Perdagangan Unggulan Masing-masing

Jokowi Minta Daerah Hasilkan Produk Perdagangan Unggulan Masing-masing

Nasional
Menurut OJK, Ini Ciri-ciri Pinjaman Online Ilegal

Menurut OJK, Ini Ciri-ciri Pinjaman Online Ilegal

Nasional
Pemerintah Susun 'Road Map' Perubahan Status Pandemi Covid-19 Jadi Endemi

Pemerintah Susun "Road Map" Perubahan Status Pandemi Covid-19 Jadi Endemi

Nasional
Airlangga: Untuk Pemilihan Presiden, Kita Harus Menang

Airlangga: Untuk Pemilihan Presiden, Kita Harus Menang

Nasional
Wapres Ingatkan agar Pesantren Mampu Akomodasi Kemajuan Teknologi

Wapres Ingatkan agar Pesantren Mampu Akomodasi Kemajuan Teknologi

Nasional
Kasus Covid-19 Turun hingga 98 Persen, Pemerintah Tetap Gencarkan Vaksinasi

Kasus Covid-19 Turun hingga 98 Persen, Pemerintah Tetap Gencarkan Vaksinasi

Nasional
Jokowi Ingatkan Risiko Lonjakan Kasus Covid-19 karena Pembukaan Sekolah

Jokowi Ingatkan Risiko Lonjakan Kasus Covid-19 karena Pembukaan Sekolah

Nasional
Strategi Pemerintah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Jelang Natal dan Tahun Baru

Strategi Pemerintah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Jelang Natal dan Tahun Baru

Nasional
Jokowi Ingatkan Indonesia Tetap Tangguh dan Bertahan Hadapi Krisis akibat Pandemi

Jokowi Ingatkan Indonesia Tetap Tangguh dan Bertahan Hadapi Krisis akibat Pandemi

Nasional
Wapres: Kebangkitan Ekonomi Pesantren Harus Dimulai dari Santri

Wapres: Kebangkitan Ekonomi Pesantren Harus Dimulai dari Santri

Nasional
Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Nasional Capai 70 Persen pada Akhir Tahun

Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Nasional Capai 70 Persen pada Akhir Tahun

Nasional
Jokowi Targetkan Cakupan Vaksinasi Capai 270 Juta Dosis pada Akhir 2021

Jokowi Targetkan Cakupan Vaksinasi Capai 270 Juta Dosis pada Akhir 2021

Nasional
Jokowi: Perdagangan, Turisme, dan Investasi Harus Digerakkan, Jangan Terlambat

Jokowi: Perdagangan, Turisme, dan Investasi Harus Digerakkan, Jangan Terlambat

Nasional
Hari Santri Jadi Momentum Memupuk Semangat Nasionalisme dan Cinta Tanah Air

Hari Santri Jadi Momentum Memupuk Semangat Nasionalisme dan Cinta Tanah Air

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.