Ditanya Soal Pengalaman Tangani Kasus Ahok, Calon Hakim Agung: Pedoman Saya Hukum Acara dan Materiil

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon hakim agung kamar pidana Dwiarso Budi Santiarto menyatakan, dirinya hanya berpegangan pada hukum acara dan hukum materiil saat sedang menangani perkara.

Hal itu disampaikan Dwiarso dalam fit and proper test calon hakim agung saat ditanya soal pengalamannya menangani berbagai kasus, termasuk kasus penodaan agama yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Kuncinya begini, Pak, kami tidak menjelaskan secara membahas kasus di sini, tapi intinya setiap memutus atau memeriksa perkara, pedoman saya hukum acara dan hukum materiilnya. Kalau pidana itu hukum acara saya pegang, kemudian dakwaan saya pegang, itu saja," kata Dwiarso dalam fit and proper test di Komisi III DPR, Senin (20/9/2021).

"Jadi kita tidak akan lari ke mana, insya Allah kita selamat kalau menerapkan hukum acara," kata Dwiarso melanjutkan.

Ia menuturkan, dalam setiap menangani perkara, ia berusaha memberikan kesempatan yang seimbang, baik bagi jaksa penuntut umum maupun terdakwa dan kuasa hukumnya.

Baca juga: Calon Hakim Agung Sebut Tak Ada Tumpang Tindih antara KY dan Bawas MA

Apabila ada kesalahan, kata Dwiarso, ia juga berani menegur jaksa penuntut umum maupun terdakwa dan kuasa hukum.

"Kita harus berlaku adil," ujar pria yang menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung itu.

Dwiarso melanjutkan, kemandirian seorang hakim juga dibatasi oleh akuntabilitas. Menurut dia, akuntabilitas bukan sekadar mengunggah putusan ke direktori putusan.

Namun, akuntabilitas dinilai publik dari cara bagaimana persidangan dilaksanakan, bagaimana fakta-fakta persidangan didapat, dan bagaimana cara hakim mempertimbangkan fakta-fakta tersebut ke dalam dakwaan.

"Kemudian dalam penjatuhan pidana, dilihat juga bagaimana hakim itu tidak serta-merta tanpa pertimbangan langsung menjatuhkan hukuman sekian atau langsung membebaskan, itu tidak akuntabel," kata Dwiarso.

Adapun pertanyaan soal pengalaman Dwiarso dalam menangani kasus Ahok diajukan oleh anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Supriansa.

Baca juga: Komisi III Mulai Gelar Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Hari Ini

Selain kasus Ahok, Supriansa juga menyinggung kasus lain yang pernah ditangani Dwiarso, yaitu kasus sengketa lahan di Jawa Tengah dan kasus korupsi eks Bupati Karanganyar Rina Iriani.

"Menurut saudara, kira-kira faktor-faktor dan analisa apa kira-kira yang bisa dipergunakan sehingga kita bisa memberi sebuah keyakinan kepada hakim dalam menjatuhkan vonis itu tadi?" tanya Surpiansa.

Seperti diketahui, Dwiarso merupakan ketua majelis hakim yang menangani kasus penodaan agama dengan terdakwa Ahok.

Selain dia, ada empat hakim lain yang juga turut menangani perkara itu, yakni Jupriyadi, Abdul Rosyad, Joseph Rahantoknam, dan I Wayan Wirjana.

Dalam persidangan, pada akhirnya Ahok dinyatakan bersalah dan diganjar vonis dua tahun penjara.