Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Hakim Agung Sebut Tak Ada Tumpang Tindih antara KY dan Bawas MA

Kompas.com - 20/09/2021, 10:59 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon hakim agung kamar pidana Dwiarso Budi Santiarto menilai, selama ini tidak ada tumpang tindih antara Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) dalam upaya mengawasi para hakim.

Dwiarso yang menjabat sebagai kepala Bawas MA itu berpandangan, persoalan yang terjadi selama ini hanyalah masalah komunikasi antara KY dan Bawas MA.

"Setelah saya menduduki jabatan sebagai kepala badan pengawasan, sebetulnya ini tidak tumpang tindih, bapak yang terhormat, yang ada hanyalah masalah komunikasi," kata Dwiarso dalam fit and proper test calon hakim agung di Komisi III DPR, Senin (20/9/2021).

Baca juga: Ini 11 Nama Calon Hakim Agung yang Diajukan KY ke DPR

Dwiarso menjelaskan, masalah komunikasi itu terlihat karena banyak rekomendasi KY kepada Mahkamah Agung atas pengaduan-pengaduan yang sebenarnya terkait teknis yudisial atau substansi putusan.

Padahal, KY maupun Bawas MA sama-sama tidak berwenang mengurusi substansi putusan karena itu merupakan kemandirian hakim.

"Hukuman disiplin dari bawas itu tidak bisa menganulir putusan yang sudah dijatuhkan oleh hakim, karena yang bisa membatalkan putusan hakim adalah putusan pengadilan yang lebih tinggi," ujar Dwiarso.

Dwiarso mengatakan, Bawas MA baru bisa bergerak apabila ada indikasi seorang hakim melakukan pelanggaran etik dalam membuat putusan.

"Misalnya masalah integirtas, masalah dia menerima sesuatu, atau bertemu pihak yang berperkara dan seterusnya. Itu baru kita periksa masalah yg terkahir tadi, bukan masalah substansi putusan," kata Dwiarso.

Baca juga: Komisi III Gelar Rapat Tertutup dengan KY Bahas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung

Dwiarso menambahkan, komunikasi antara KY dan Bawas MA juga dibutuhkan untuk berkoordinasi mengenai kasus yang ditangani oleh masing-masing lembaga.

Sebab, apabila suatu kasus telah ditangani KY, maka Bawas MA tidak bisa menangani kasus itu, begitu pun sebaliknya.

"Kalau antara dua pengawas ini, eksternal dan internal, tidak sinergi maka akan dimanfaatkan oleh terlapor atau hakim yang nakal," kata Dwiarso.

"Karena nanti bisa saja setelah didatangi oleh Bawas dia bilang, 'Kami sudah diperiksa KY'. Sebaliknya juga KY datang, 'Kami sudah diperiksa oleh Bawas,' karena kita tidak ada komunikasi," ujar dia.

Baca juga: Calon Hakim Agung Paparkan Penyebab Banyaknya Pengajuan Kasasi ke MA

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com