Pimpinan DPR Minta Publik Tak Terpancing Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Kompas.com - 03/09/2021, 15:54 WIB
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad Dokumentasi Sufmi Dasco AhmadWakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad meminta masyarakat tidak terpancing dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden untuk menjaga kondusivitas di tengah situasi pandemi Covid-19.

"Saya pikir di tengah-tengah situasi kita harus menjaga kondusivitas dan imunitas, agar masyarakat tidak terpancing oleh hal-hal seperti ini," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (3/8/2021), dikutip dari keterangan video.

Ia juga meminta agar tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan tersebarnya isu perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca juga: Tanda-tanda Amendemen UUD 1945 dan Kekhawatiran soal Masa Jabatan Presiden

"Kami imbau marilah kita sama-sama menekan laju Covid-19 dengan juga mengerem tindakan-tindakan yang tidak berdasar," kata dia.

Politikus Partai Gerindra itu pun menegaskan, rencana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 baru berupa wacana dan belum tentu direalisasikan.

Ia menjelaskan, untuk melakukan amendemen, harus ada kesepakatan melalui mekanisme di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan persetujuan anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Lalu kemudian kalaupun itu dilakukan, tentunya apa-apa yang akan diamendemen itu juga harus disepakati, dan itu tidak mudah," kata dia.

Diketahui, rencana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 kembali mengemuka untuk memberi kewenangan bagi MPR dalam menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Wacana amendemen tersebut juga dikhawatirkan melebar dan turut membahas masa jabatan presiden.

Baca juga: Ketua Komisi II DPR Sebut Amendemen UUD 1945 Tak Berkaitan dengan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyatakan, amendemen konstitusi tidak ada kaitannya dengan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Isu amendemen UUD 1945 ini mau bahas apa dulu, kalau misalnya seperti yang berkembang selama ini untuk memperkuat lembaga MPR, yang kemudian memungkinkan memasukkan PPHN yang disebut dulu GBHN zaman lalu tak ada hubungannya dengan ini (perpanjangan masa jabatan presiden)," kata Doli dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (2/9/2021).

"Dan tidak akan ada hubungannya antara amandemen dengan pelaksanaan Pemilu di tahun 2024," ucap Doli.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Nasional
Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Nasional
Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Nasional
Perludem Tegaskan KPU Berwenang Tetapkan Jadwal Pemilu, Ini 3 Aturannya

Perludem Tegaskan KPU Berwenang Tetapkan Jadwal Pemilu, Ini 3 Aturannya

Nasional
Indonesia Diingatkan untuk Tidak Tunjukkan Kesan Terlalu Pragmatis ke Negara Lain

Indonesia Diingatkan untuk Tidak Tunjukkan Kesan Terlalu Pragmatis ke Negara Lain

Nasional
Kehadiran Siaran TV Digital Diprediksi Beri Peluang bagi Kreator Konten

Kehadiran Siaran TV Digital Diprediksi Beri Peluang bagi Kreator Konten

Nasional
Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

Nasional
Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

Nasional
Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

Nasional
Guru Besar Politik UPH: Pujian Profesor Singapura Kepada Jokowi Tidak Mengada-ada

Guru Besar Politik UPH: Pujian Profesor Singapura Kepada Jokowi Tidak Mengada-ada

Nasional
Dua Tahun Pemerintahan, SMRC Nilai Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Relatif Stabil

Dua Tahun Pemerintahan, SMRC Nilai Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Relatif Stabil

Nasional
Airlangga: Semoga Golkar Menang Pilkada, Pileg dan Pilpres 2024

Airlangga: Semoga Golkar Menang Pilkada, Pileg dan Pilpres 2024

Nasional
Airlangga: Golkar Partai Tertua dan Paling Demokratis di Indonesia

Airlangga: Golkar Partai Tertua dan Paling Demokratis di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.