Pimpinan DPR Minta Publik Tak Terpancing Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

"Saya pikir di tengah-tengah situasi kita harus menjaga kondusivitas dan imunitas, agar masyarakat tidak terpancing oleh hal-hal seperti ini," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (3/8/2021), dikutip dari keterangan video.

Ia juga meminta agar tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan tersebarnya isu perpanjangan masa jabatan presiden.

"Kami imbau marilah kita sama-sama menekan laju Covid-19 dengan juga mengerem tindakan-tindakan yang tidak berdasar," kata dia.

Politikus Partai Gerindra itu pun menegaskan, rencana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 baru berupa wacana dan belum tentu direalisasikan.

Ia menjelaskan, untuk melakukan amendemen, harus ada kesepakatan melalui mekanisme di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan persetujuan anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Lalu kemudian kalaupun itu dilakukan, tentunya apa-apa yang akan diamendemen itu juga harus disepakati, dan itu tidak mudah," kata dia.

Diketahui, rencana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 kembali mengemuka untuk memberi kewenangan bagi MPR dalam menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Wacana amendemen tersebut juga dikhawatirkan melebar dan turut membahas masa jabatan presiden.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyatakan, amendemen konstitusi tidak ada kaitannya dengan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Isu amendemen UUD 1945 ini mau bahas apa dulu, kalau misalnya seperti yang berkembang selama ini untuk memperkuat lembaga MPR, yang kemudian memungkinkan memasukkan PPHN yang disebut dulu GBHN zaman lalu tak ada hubungannya dengan ini (perpanjangan masa jabatan presiden)," kata Doli dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (2/9/2021).

"Dan tidak akan ada hubungannya antara amandemen dengan pelaksanaan Pemilu di tahun 2024," ucap Doli.