Kompas.com - 03/09/2021, 15:32 WIB
Sejumlah warga yang tergabung dalam Jakarta Feminis melakukan aksi saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (1/9/2019). Dalam aksinya mereka meminta DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) karena KUHP yang selama ini dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual dinilai belum dapat melindungi para korban. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak ASejumlah warga yang tergabung dalam Jakarta Feminis melakukan aksi saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (1/9/2019). Dalam aksinya mereka meminta DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) karena KUHP yang selama ini dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual dinilai belum dapat melindungi para korban. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengingatkan Badan Legislasi (Baleg) DPR agar membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya dalam pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Pengacara publik LBH Jakarta Citra Referandum meminta Baleg DPR mendengarkan, mempertimbangkan dan mengimplementasikan masukan dan saran dari publik.

"Kami meminta Baleg DPR segera membuka seluas-luasnya ruang partisipasi publik dengan melibatkan secara aktif korban, pendamping, kelompok masyarakat dan ahli yang konsisten mendorong pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual untuk merumuskan kebijakan pasal demi pasal terhadap RUU PKS," kata Citra dalam keterangan pers, Jumat (3/9/2021).

Baca juga: Menteri PPPA Ajak Semua Pihak Bantu Bangun Persepsi Benar di Masyarakat tentang RUU PKS

LBH Jakarta sendiri memiliki 16 catatan terhadap draf RUU PKS yang kini mulai dibahas kembali oleh DPR.

Catatan itu, antara lain, dihapusnya tindak pidana perbudakan seksual dan tindak pidana pemaksaan perkawinan.

Kemudian, dihilangkannya ketentuan mengenai pemaksaan aborsi. Selain itu, tidak ada tindak pidana kekerasan berbasis gender online.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Citra pun berharap catatan LBH Jakarta terhadap RUU PKS dapat diakomodasi oleh Baleg DPR.

"Meminta Baleg DPR memasukan seluruh catatan LBH Jakarta agar dirumuskan untuk diatur menjadi pasal demi pasal ke dalam draf RUU PKS," ujarnya.

Dikutip dari Kompas.id, Baleg DPR akhirnya memulai dari awal proses RUU PKS dengan draf baru yang disusun oleh tim tenaga ahli pada 30 Agustus 2021.

Dibandingkan dengan draf sebelumnya, pada draf rancangan undang-undang yang baru, ada beberapa perubahan, baik usulan judul maupun jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, yang akan diatur.

Baca juga: Pelecehan Seksual Pegawai KPI, RUU PKS Dinilai Penting demi Efektivitas Penindakan Laporan

Misalnya, pada judul, dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) yang baru, judul yang diusulkan "RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual" atau tidak menggunakan kata "penghapusan" sebagaimana draf RUU sebelumnya yang berjudul "Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual".

Selain itu, pada draf awal RUU yang dibahas Baleg, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur hanya lima, yakni Pelecehan Seksual (Pasal 2), Pemaksaan Memakai Alat Kontrasepsi (Pasal 3), Pemaksaan Hubungan Seksual (Pasal 4), Eksploitasi Seksual (Pasal 5), dan tindak pidana kekerasan seksual yang disertai dengan perbuatan pidana lain (Pasal 6).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengaku Ikut KLB, Kader Demokrat Balik Badan karena Janji Rp 100 Juta Tak Terealisasi

Mengaku Ikut KLB, Kader Demokrat Balik Badan karena Janji Rp 100 Juta Tak Terealisasi

Nasional
UPDATE 18 Oktober: Ada 457.320 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 18 Oktober: Ada 457.320 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan: Kondisi Mental Seseorang Tidak Boleh Jadi Dasar Penghentian Penyelidikan

Komnas Perempuan: Kondisi Mental Seseorang Tidak Boleh Jadi Dasar Penghentian Penyelidikan

Nasional
UPDATE: Bertambah 626, Total Kasus Covid-19 di Indonesia 4.235.384

UPDATE: Bertambah 626, Total Kasus Covid-19 di Indonesia 4.235.384

Nasional
PPKM Diperpanjang: Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Tempat Wisata di Daerah Level 2

PPKM Diperpanjang: Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Tempat Wisata di Daerah Level 2

Nasional
UPDATE 18 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Tembus 51,85 Persen

UPDATE 18 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Tembus 51,85 Persen

Nasional
Luhut: Tempat Permainan Anak di Daerah PPKM Level 2 Boleh Dibuka

Luhut: Tempat Permainan Anak di Daerah PPKM Level 2 Boleh Dibuka

Nasional
PPKM Diperpanjang, Luhut Sebut 54 Daerah Berstatus Level 2 dan 9 Daerah Level 1

PPKM Diperpanjang, Luhut Sebut 54 Daerah Berstatus Level 2 dan 9 Daerah Level 1

Nasional
Menpan RB Prihatin Banyak PNS Terjaring OTT KPK dan Saber Pungli, Ingatkan soal Area Rawan Korupsi

Menpan RB Prihatin Banyak PNS Terjaring OTT KPK dan Saber Pungli, Ingatkan soal Area Rawan Korupsi

Nasional
Menlu Retno Sebut ASEAN Hanya Undang Perwakilan Non-politis Myanmar di KTT

Menlu Retno Sebut ASEAN Hanya Undang Perwakilan Non-politis Myanmar di KTT

Nasional
Menpan RB Minta Polisi Usut dan Tindak Tegas Anak Nia Daniaty Terkait Dugaan Penipuan CPNS

Menpan RB Minta Polisi Usut dan Tindak Tegas Anak Nia Daniaty Terkait Dugaan Penipuan CPNS

Nasional
Desakan RUU PDP Disahkan Menguat Usai Pinjol Ilegal Marak, Ini Langkah Komisi I

Desakan RUU PDP Disahkan Menguat Usai Pinjol Ilegal Marak, Ini Langkah Komisi I

Nasional
PPKM Level 1-4 Diperpanjang 14 Hari hingga 1 November

PPKM Level 1-4 Diperpanjang 14 Hari hingga 1 November

Nasional
Beri Uang Rp 60,5 Juta ke Robin, Rita Widyasari Sebut Biaya Kemanusiaan

Beri Uang Rp 60,5 Juta ke Robin, Rita Widyasari Sebut Biaya Kemanusiaan

Nasional
Kronologi Unlawful Killing Laskar FPI: Rebut Senjata Polisi hingga Akhirnya Ditembak Mati tanpa Perlawanan

Kronologi Unlawful Killing Laskar FPI: Rebut Senjata Polisi hingga Akhirnya Ditembak Mati tanpa Perlawanan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.