Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Pejabat Pemburu Booster dan Masyarakat yang (hanya) Bermasker

Kompas.com - 27/08/2021, 17:06 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Aku si tukang mau menang sendiri
Tak suka jika aku dikesampingkan
Tak suka dengar pendapat kawan, apalagi lawan

Penyakit hati adalah kawananku
Dimiliki para manusia berhati bau
Kediktatoran sepertinya dekat denganku, atau memang aku?

Aku tak peduli dengan rintihan sedih nan kesusahan di sekelilingku
Segala kebaikan, keuntungan dan kebahagian hanya untuk diriku
Yang terpenting hanyalah aku

Aku
Dan aku
Entah mengapa sekumpulan manusia berhati bersih menjauhiku

Hmmm
Ah, mereka hanya belum tahu
Betapa hebatnya aku

PUISI yang berjudul “Egois” ini dibuat Emamatul Qudsiyah, ditulis Juni 2020. Artinya, puisi ini digubah saat wabah Corona sudah melanda negeri ini.

Tetapi saya yakin, penulisnya tidak menyangka jika konteks yang dimaksud puisi tersebut sangat relevan dengan kondisi yang terjadi saat ini.

Saat puisi ini ditulis belum semua rakyat mendapat suntikan vaksin dosis pertama karena vaksin belum terdistribusi merata dan proporsional di seluruh wilayah Tanah Air.

Ada kendala dalam mendatangkan vaksin secara bertahap. Sementara, tidak semua vaksin yang datang siap disuntikan. Perlu proses untuk mengolah vaksin dalam bentuk bahan mentah berbentuk bulk menjadi vaksin siap suntik.

Kini, ketika proses vaksinasi tengah berjalan di segala penjura Nusantara, apa yang dipertontonkan beberapa pejabat saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Samarinda, Kalimantan Timur, beberapa waktu yang lalu sungguh mengusik rasa keadilan.

Saat itu Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk pelajar di SMPN 22 Kota Samarinda, Selasa (24/8/2021). Kepala Negara didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan beberapa pejabat seperti Panglima TNI Jendral Hadi Tjahjanto.

Di hadapan Jokowi, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan Walikota Samarinda Andi Harun mengaku sudah mendapatkan vaksinasi ketiga atau booster.

Percakapan antara Presiden, Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan pejabat lokal soal siapa yang mendapat booster sempat disiarkan langsung di kanal youtube Sekretariat Presiden.

Saat diunggah ulang, video yang ditayangkan sudah menghapus percakapan mengenai booster. Tidak ada penjelasan dari Istana soal penghapusan percakapan yang “menganggetkan” publik di video tersebut (Bisnis.com, 26 Agustus 2021)

Tentu saja pengakuan "polos" tanpa malu dari beberapa pejabat ini mengagetkan banyak pihak, tidak saja bagi Presiden Joko Widodo sendiri.

Baca juga: Presiden Joko Widodo Diminta Tegur Pejabat yang Telah Mendapatkan Booster Vaksin Covid-19

Berdasarkan data Satgas Covid-19, hingga 26 Agustus 2021 vaksinasi dosis pertama baru mencapai 59.426.934 dari target sasaran vaksinasi nasional sebesar 208.265.720 orang. Sementara vaksinasi dosis kedua baru menyasar 33.357.249 jiwa.

Data dari LaporCovid19, hingga 26 Agustus 2021, tercatat ada 1.967 tenaga kesehatan yang gugur karena terpapar Covid sejak pandemi ini merebak di Maret 2020. Mereka yang gugur adalah 688 dokter, 46 dokter gigi, 648 perawat, dan 387 bidan.

Biofarma sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan pemerintah dalam mengolah dan mendistribusikan vaksin Covid-19 menyebutkan, hingga 20 Agustus 2021 sudah mengamankan 197,6 juta dosis vaksin.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com