Pejabat Pemburu Booster dan Masyarakat yang (hanya) Bermasker

Aku si tukang mau menang sendiri
Tak suka jika aku dikesampingkan
Tak suka dengar pendapat kawan, apalagi lawan

Penyakit hati adalah kawananku
Dimiliki para manusia berhati bau
Kediktatoran sepertinya dekat denganku, atau memang aku?

Aku tak peduli dengan rintihan sedih nan kesusahan di sekelilingku
Segala kebaikan, keuntungan dan kebahagian hanya untuk diriku
Yang terpenting hanyalah aku

Aku
Dan aku
Entah mengapa sekumpulan manusia berhati bersih menjauhiku

Hmmm
Ah, mereka hanya belum tahu
Betapa hebatnya aku

PUISI yang berjudul “Egois” ini dibuat Emamatul Qudsiyah, ditulis Juni 2020. Artinya, puisi ini digubah saat wabah Corona sudah melanda negeri ini.

Tetapi saya yakin, penulisnya tidak menyangka jika konteks yang dimaksud puisi tersebut sangat relevan dengan kondisi yang terjadi saat ini.

Saat puisi ini ditulis belum semua rakyat mendapat suntikan vaksin dosis pertama karena vaksin belum terdistribusi merata dan proporsional di seluruh wilayah Tanah Air.

Ada kendala dalam mendatangkan vaksin secara bertahap. Sementara, tidak semua vaksin yang datang siap disuntikan. Perlu proses untuk mengolah vaksin dalam bentuk bahan mentah berbentuk bulk menjadi vaksin siap suntik.

Kini, ketika proses vaksinasi tengah berjalan di segala penjura Nusantara, apa yang dipertontonkan beberapa pejabat saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Samarinda, Kalimantan Timur, beberapa waktu yang lalu sungguh mengusik rasa keadilan.

Saat itu Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk pelajar di SMPN 22 Kota Samarinda, Selasa (24/8/2021). Kepala Negara didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan beberapa pejabat seperti Panglima TNI Jendral Hadi Tjahjanto.

Di hadapan Jokowi, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan Walikota Samarinda Andi Harun mengaku sudah mendapatkan vaksinasi ketiga atau booster.

Percakapan antara Presiden, Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan pejabat lokal soal siapa yang mendapat booster sempat disiarkan langsung di kanal youtube Sekretariat Presiden.

Saat diunggah ulang, video yang ditayangkan sudah menghapus percakapan mengenai booster. Tidak ada penjelasan dari Istana soal penghapusan percakapan yang “menganggetkan” publik di video tersebut (Bisnis.com, 26 Agustus 2021)

Tentu saja pengakuan "polos" tanpa malu dari beberapa pejabat ini mengagetkan banyak pihak, tidak saja bagi Presiden Joko Widodo sendiri.

Berdasarkan data Satgas Covid-19, hingga 26 Agustus 2021 vaksinasi dosis pertama baru mencapai 59.426.934 dari target sasaran vaksinasi nasional sebesar 208.265.720 orang. Sementara vaksinasi dosis kedua baru menyasar 33.357.249 jiwa.

Data dari LaporCovid19, hingga 26 Agustus 2021, tercatat ada 1.967 tenaga kesehatan yang gugur karena terpapar Covid sejak pandemi ini merebak di Maret 2020. Mereka yang gugur adalah 688 dokter, 46 dokter gigi, 648 perawat, dan 387 bidan.

Biofarma sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan pemerintah dalam mengolah dan mendistribusikan vaksin Covid-19 menyebutkan, hingga 20 Agustus 2021 sudah mengamankan 197,6 juta dosis vaksin.

Terdiri dari 47,9 juta dosis dalam bentuk finish product dan 144,7 juta dosis dalam bentuk bulk. Vaksin yang datang ada yang berasal dari skema bilateral, ada pula dalam bentuk bantuan dose-share dari negara-negara sahabat. Ada juga vaksin yang diperoleh melalui skema pembelian langsung (Biofarma.go.id, 20 Agustus 2021).

Dengan melihat bentangan data-data di atas, ketersediaan dosis vaksin untuk mencapai target sasaran vaksinasi nasional masih belum optimal alias belum mencukupi.

Alangkah tidak elok dan tidak etis jika ada pejabat yang secara terang-terangan mengaku sudah mendapat booster atau suntikan vaksin dosis ketiga.

Kekurangan vaksin di daerah-daerah masih kerap dikeluhkan. Jangankan daerah terpencil seperti di perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia seperti di Ledo, Bengkayang atau di Kabupaten Pasaman Barat di Sumatera Barat, di sepelemparan batu dari Ibukota Jakarta saja kekurangan vaksin masih terjadi.

Walikota Tangerang Arief R Wismansyah mengeluhkan stok vaksin Covid-19 yang ada saat ini tidak mencukupi pemenuhan capaian vaksinasi di wilayahnya.

Dari 1,4 juta warga Kota Tangerang yang harus divaksinasi, hanya tersedia 163.800 dosis vaksin atau sekitar 81.900 penerima vaksin (Kompas.com, 26 Agustus 2021).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus berharap soal keadilan proporsional dalam distribusi vaksin. Menurut Ridwan, hingga 23 Agustus Jawa Barat baru mendapat jatah 13 juta vaksin, jauh dari kebutuhan Jawa Barat yang memiliki populasi sebanyak 50 juta jiwa (Jabarprov.go.id, 23/08/2021).

Ketentuan Menteri Kesehatan

Berdasar Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/19192021, booster hanya diberikan kepada tenaga pendukung kesehatan yang telah mendapatkan dosis pertama dan kedua vaksin Covid-19.

Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Rabu, 25 Agustus 2021, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan, baru 34 persen atau 450 ribu tenaga kesehatan yang mendapat booster.

Vaksinasi ketiga dimaksudkan untuk meningkatkan imunitas tenaga kesehatan yang berada di garda depan penanganan pandemi (Kontan.co.id, 25 Agustus 2021).

Presiden Joko Widodo sendiri mengaku belum mendapat suntikan ketiga seperti dalam percakapan di Samarinda kemarin.

Kementerian Kesehatan melalui juru bicaranya Siti Nadia Tarmizi juga menegaskan ulang bahwa Presiden Joko Widodo belum mendapatkan booster.

Kebijakan booster diutamakan peruntukkannya untuk tenaga kesehatan (Kompas.com, 25 Agustus 2021).

Begitu percakapan “booster Samarinda” mencuat menjadi kontroversi di publik, Panglima TNI melalui dokter pribadinya Kolonel (Kes) Mukti Arja Berlian menjelaskan perihal booster yang digunakan Hadi Tjahjanto berasal dari sel punca tali pusat manusia atau stem cell. (Kompas.com, 26 Agustus 2021).

Sebaliknya Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengaku menggunakan vaksin Moderna sebagai booster dan Walikota Samarinda Andi Harun berencana melakukan booster dengan memakai vaksin Nusantara buatan Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Sebetulnya penyuntikan booster ke pejabat baik tingkat pusat atau daerah sudah jamak dilakukan di tengah warga masih belum mendapatkan suntikan vaksin dosis pertama apalagi dosis kedua, hanya saja tidak diekspos atau luput dari pemberitaan media.

Wakil Bupati Toraja Utara Frederick V Palimbong beserta istri dan Kapolres Toraja Utara AKBP Yudha Wiradjati Kusuma telah menerima booster Moderna jauh sebelum mencuat “booster Samarinda”.

Dengan alasan pimpinan daerah adalah bagian dari Satgas Covid-19 yang memiliki risiko tinggi seperti halnya tenaga kesehatan maka mereka perlu dan harus mendapat booster. (Kompas.com, 13 Agustus 2021).

Akhiri polemik booster demi keadilan

Pemerintah sendiri baru berencana akan memberikan suntikan vaksin ketiga untuk masyarakat umum setelah 12 bulan atau tahun depan.

Besar kemungkinan booster akan berbayar atau melalui skema BPJS. Booster akan digratiskan untuk penerima bantuan iuran BPJS, sedangkan masyarakat lain akan dikenakan ongkos yang tidak terlalu mahal (Kompas.com, 25 Agustus 2021).

Sementara itu persoalan perlu tidaknya suntikan vaksin ketiga saja sampai sekarang masih menjadi perdebatan.

Ada yang menyebut, imunitas tubuh yang dihasilkan oleh vaksin dosis kedua akan turun dalam jangka waktu terentu

Tetapi ada juga yang berargumen, semua itu hanyalah “akal-akalan” produsen vaksin agar dagangannya laris.

Terlepas dari itu semua, tidak salah jika menengok pandangan akademis dari Universitas Gajah Mada (UGM) Jogyakarta, Bayu Satria Wiratama.

Epidemiolog ini berargumen, sebenarnya belum mendesak dan belum ada jaminan pemberian vaksin dosis ketiga bagi tenaga kesehatan (nakes) mujarab mencegah paparan varian Delta.

Menurutnya, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyebab kematian para nakes. Disebutkan pula, belum ada bukti kuat bahwa dosis ketiga dibutuhkan terutama untuk melawan varian Delta (Ugm.ac.id. 10 Juli 2021).

Yang lebih penting adalah mengetahui kenapa ada nakes yang gugur meskipun sudah mendapat suntiksan vaksin dosis kedua. Apakah memang efektivitas vaksin yang rendah atau ada penyebab lain?

Untuk kesetaraan dan keadilan – termasuk dalam hal vaksinasi- sebagai sesama warganegara, tidak salahnya jika kepentingan umum diutamakan di atas kepentingan pribadi.

Sekalipun kalimat ini absurd tetapi setidaknya mengingatkan kembali sumpah jabatan yang selalu diucapkan di setiap pelantikan pejabat baru:

“Akan mengutamakan kepentingan rakyat, kepentingan umum, bahkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.”

Saya jadi teringat perjuangan Digma Marchya Agatha (23) relawan swab di Kediri, Jawa Timur, yang terpapar Covid dan akhirnya meninggal dunia.

Mahasiswi semester enam Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri ini memutuskan membaktikan dirinya sebagai relawan testing dan tracing di Kediri.

Rasio tracing di Kota Kediri tercatat berada di peringkat pertama di Jawa Timur. Alih-alih mendapat booster, mungkin juga Digma belum mendapat vaksin dosis kedua saat dia harus mengakhiri kiprah kemanusiannya yang langka dilakukan remaja di usianya (Kompas.com, 5 Agustus 2021).

Digma telah memberikan keteladanan bagi kita semua. Melakukan tindakan kemanusian tanpa perlu sorak pujian dan riuhnya liputan pemberitaan di media.

Digma mengajarkan kita semua untuk berbuat baik tanpa pamrih. Digma hanya masyarakat biasa yang berjuang dengan masker, bukan pejabat yang memburu booster.