Pejabat Pemburu Booster dan Masyarakat yang (hanya) Bermasker

Terdiri dari 47,9 juta dosis dalam bentuk finish product dan 144,7 juta dosis dalam bentuk bulk. Vaksin yang datang ada yang berasal dari skema bilateral, ada pula dalam bentuk bantuan dose-share dari negara-negara sahabat. Ada juga vaksin yang diperoleh melalui skema pembelian langsung (Biofarma.go.id, 20 Agustus 2021).

Dengan melihat bentangan data-data di atas, ketersediaan dosis vaksin untuk mencapai target sasaran vaksinasi nasional masih belum optimal alias belum mencukupi.

Alangkah tidak elok dan tidak etis jika ada pejabat yang secara terang-terangan mengaku sudah mendapat booster atau suntikan vaksin dosis ketiga.

Kekurangan vaksin di daerah-daerah masih kerap dikeluhkan. Jangankan daerah terpencil seperti di perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia seperti di Ledo, Bengkayang atau di Kabupaten Pasaman Barat di Sumatera Barat, di sepelemparan batu dari Ibukota Jakarta saja kekurangan vaksin masih terjadi.

Walikota Tangerang Arief R Wismansyah mengeluhkan stok vaksin Covid-19 yang ada saat ini tidak mencukupi pemenuhan capaian vaksinasi di wilayahnya.

Dari 1,4 juta warga Kota Tangerang yang harus divaksinasi, hanya tersedia 163.800 dosis vaksin atau sekitar 81.900 penerima vaksin (Kompas.com, 26 Agustus 2021).

Baca juga: Wali Kota Arief Sebut Stok Vaksin Tak Mencukupi untuk 1,4 Juta Orang di Kota Tangerang

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus berharap soal keadilan proporsional dalam distribusi vaksin. Menurut Ridwan, hingga 23 Agustus Jawa Barat baru mendapat jatah 13 juta vaksin, jauh dari kebutuhan Jawa Barat yang memiliki populasi sebanyak 50 juta jiwa (Jabarprov.go.id, 23/08/2021).

Ketentuan Menteri Kesehatan

Berdasar Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/19192021, booster hanya diberikan kepada tenaga pendukung kesehatan yang telah mendapatkan dosis pertama dan kedua vaksin Covid-19.

Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Rabu, 25 Agustus 2021, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan, baru 34 persen atau 450 ribu tenaga kesehatan yang mendapat booster.

Vaksinasi ketiga dimaksudkan untuk meningkatkan imunitas tenaga kesehatan yang berada di garda depan penanganan pandemi (Kontan.co.id, 25 Agustus 2021).

Presiden Joko Widodo sendiri mengaku belum mendapat suntikan ketiga seperti dalam percakapan di Samarinda kemarin.

Kementerian Kesehatan melalui juru bicaranya Siti Nadia Tarmizi juga menegaskan ulang bahwa Presiden Joko Widodo belum mendapatkan booster.

Kebijakan booster diutamakan peruntukkannya untuk tenaga kesehatan (Kompas.com, 25 Agustus 2021).

Baca juga: Kemenkes Tegaskan Vaksinasi Dosis Ketiga Hanya untuk Tenaga Kesehatan

Begitu percakapan “booster Samarinda” mencuat menjadi kontroversi di publik, Panglima TNI melalui dokter pribadinya Kolonel (Kes) Mukti Arja Berlian menjelaskan perihal booster yang digunakan Hadi Tjahjanto berasal dari sel punca tali pusat manusia atau stem cell. (Kompas.com, 26 Agustus 2021).

Baca juga: Panglima TNI Diberi Booster Vaksin Covid-19, Ini Penjelasan Dokter Pribadinya

Sebaliknya Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengaku menggunakan vaksin Moderna sebagai booster dan Walikota Samarinda Andi Harun berencana melakukan booster dengan memakai vaksin Nusantara buatan Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Sebetulnya penyuntikan booster ke pejabat baik tingkat pusat atau daerah sudah jamak dilakukan di tengah warga masih belum mendapatkan suntikan vaksin dosis pertama apalagi dosis kedua, hanya saja tidak diekspos atau luput dari pemberitaan media.

Wakil Bupati Toraja Utara Frederick V Palimbong beserta istri dan Kapolres Toraja Utara AKBP Yudha Wiradjati Kusuma telah menerima booster Moderna jauh sebelum mencuat “booster Samarinda”.

Dengan alasan pimpinan daerah adalah bagian dari Satgas Covid-19 yang memiliki risiko tinggi seperti halnya tenaga kesehatan maka mereka perlu dan harus mendapat booster. (Kompas.com, 13 Agustus 2021).