Kompas.com - 18/08/2021, 17:34 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIKepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan bahwa presiden sangat terbuka dengan kritik. Namun demikian, kritik hendaknya disampaikan dengan cara yang beradab.

Hal itu Moeldoko sampaikan merespons kritik masyarakat atas peristiwa penghapusan mural mirip Presiden Joko Widodo beberapa waktu belakangan.

"Jadi kalau mengkritik sesuatu ya beradab, tata krama, ukuran-ukuran kultur kita itu supaya dikedepankan. Bukan hanya selalu berbicara anti kritik, anti kritik. Cobalah lihat cara-cara mengkritiknya itu," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (18/8/2021).

Baca juga: Moeldoko Minta Masyarakat Bersabar Jalani PPKM

Moeldoko mengatakan, sedari awal sebenarnya presiden selalu menyampaikan bahwa dirinya tak pernah dipusingkan dengan kritik.

Namun, Jokowi juga menyatakan bahwa kritik harus sesuai dengan adat budaya ketimuran.

Moeldoko menilai bahwa masyarakat Indonesia mudah sekali menjustifikasi atau menyamakan antara kritik dengan fitnah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini sering terjadi kita dan banyak tokoh-tokoh kita yang tidak memberi pendidikan kepada mereka-mereka itu, justru terlibat di dalamnya untuk memperkeruh situasi. Janganlah seperti itu," ujarnya.

Bagaimanapun, lanjut Moeldoko, presiden merupakan orang tua bagi rakyat. Oleh karenanya, seluruh warga negara harus menghormati.

Ia meminta masyarakat tak lagi bicara sembarangan, atau sembarang menyatakan sesuatu dalam bentuk kalimat dan gambar.

Moeldoko tidak ingin ada lagi yang bertindak tanpa berpikir konsekuensinya dan setelahnya hanya meminta maaf.

Baca juga: Respons Kritik BEM UI, Jokowi Ingatkan Tata Krama dan Sopan Santun

"Ini apa ini bangsa ini. Berbuat sesuatu, habis itu ada tindakan, minta maaf. Ini sungguh sangat tidak baik. Mestinya, bangsa yang pandai adalah bangsa yang berpikir dulu sebelum bertindak sesuatu," kata mantan Panglima TNI itu.

Seandainya polisi melakukan pemanggilan terhadap pelaku, lanjut Moeldoko, hal itu bukan berarti tindakan represif negara.

Sebab, pemanggilan oleh pihak berwajib bisa bermakna pembinaan agar pelaku tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak baik.

"Jadi jangan terus dijustifikasi represiflah dan seterusnya. Ini kadang-kadang kita melihat hanya kulitnya, tidak memahami dalamnya," tuturnya.

Baca juga: Politisi Demokrat: Jokowi Bilang Tidak Antikritik, tetapi Biarkan Mural Dihapus

Sebelumnya, mural bergambar mirip Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bertuliskan "404 Not Found" ramai diperbincangkan warganet di media sosial bahkan menjadi trending topic di Twitter dengan tagar #Jokowi404NotFound, Sabtu (14/08/2021).

Mural dengan visualisasi wajah mirip Presiden Jokowi yang terletak di daerah Batu Ceper, Kota Tangerang itu dihapus oleh petugas kepolisian pada Kamis (12/8/2021).

Kepolisian setempat juga menyelidiki pembuat mural tersebut, dengan alasan melecehkan Presiden yang menurutnya adalah lambang negara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

Nasional
Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Nasional
Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Nasional
Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Nasional
Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Nasional
Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Nasional
Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Nasional
Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Nasional
PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

Nasional
Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Nasional
Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Nasional
Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Nasional
PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.