Mural Mirip Jokowi Dihapus, Moeldoko Sebut Mengkritik Harus Beradab

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan bahwa presiden sangat terbuka dengan kritik. Namun demikian, kritik hendaknya disampaikan dengan cara yang beradab.

Hal itu Moeldoko sampaikan merespons kritik masyarakat atas peristiwa penghapusan mural mirip Presiden Joko Widodo beberapa waktu belakangan.

"Jadi kalau mengkritik sesuatu ya beradab, tata krama, ukuran-ukuran kultur kita itu supaya dikedepankan. Bukan hanya selalu berbicara anti kritik, anti kritik. Cobalah lihat cara-cara mengkritiknya itu," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (18/8/2021).

Baca juga: Moeldoko Minta Masyarakat Bersabar Jalani PPKM

Moeldoko mengatakan, sedari awal sebenarnya presiden selalu menyampaikan bahwa dirinya tak pernah dipusingkan dengan kritik.

Namun, Jokowi juga menyatakan bahwa kritik harus sesuai dengan adat budaya ketimuran.

Moeldoko menilai bahwa masyarakat Indonesia mudah sekali menjustifikasi atau menyamakan antara kritik dengan fitnah.

"Ini sering terjadi kita dan banyak tokoh-tokoh kita yang tidak memberi pendidikan kepada mereka-mereka itu, justru terlibat di dalamnya untuk memperkeruh situasi. Janganlah seperti itu," ujarnya.

Bagaimanapun, lanjut Moeldoko, presiden merupakan orang tua bagi rakyat. Oleh karenanya, seluruh warga negara harus menghormati.

Ia meminta masyarakat tak lagi bicara sembarangan, atau sembarang menyatakan sesuatu dalam bentuk kalimat dan gambar.

Moeldoko tidak ingin ada lagi yang bertindak tanpa berpikir konsekuensinya dan setelahnya hanya meminta maaf.

Baca juga: Respons Kritik BEM UI, Jokowi Ingatkan Tata Krama dan Sopan Santun

"Ini apa ini bangsa ini. Berbuat sesuatu, habis itu ada tindakan, minta maaf. Ini sungguh sangat tidak baik. Mestinya, bangsa yang pandai adalah bangsa yang berpikir dulu sebelum bertindak sesuatu," kata mantan Panglima TNI itu.

Seandainya polisi melakukan pemanggilan terhadap pelaku, lanjut Moeldoko, hal itu bukan berarti tindakan represif negara.

Sebab, pemanggilan oleh pihak berwajib bisa bermakna pembinaan agar pelaku tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak baik.

"Jadi jangan terus dijustifikasi represiflah dan seterusnya. Ini kadang-kadang kita melihat hanya kulitnya, tidak memahami dalamnya," tuturnya.

Baca juga: Politisi Demokrat: Jokowi Bilang Tidak Antikritik, tetapi Biarkan Mural Dihapus

Sebelumnya, mural bergambar mirip Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bertuliskan "404 Not Found" ramai diperbincangkan warganet di media sosial bahkan menjadi trending topic di Twitter dengan tagar #Jokowi404NotFound, Sabtu (14/08/2021).

Mural dengan visualisasi wajah mirip Presiden Jokowi yang terletak di daerah Batu Ceper, Kota Tangerang itu dihapus oleh petugas kepolisian pada Kamis (12/8/2021).

Kepolisian setempat juga menyelidiki pembuat mural tersebut, dengan alasan melecehkan Presiden yang menurutnya adalah lambang negara.