Ketika “Sense of Crisis” Hanya Sekadar Jargon

"Keberhasilan seorang pemimpin diukur dari kemampuannya dalam menyejahterakan umat yang mereka pimpin."

KETIKA Presiden Indonesia keempat Abdurrahman Wahid sedang menuliskan pesan tersebut, tentu ia tidak sedang berada di podium lintasan balap mobil formula listrik di Ibukota Jakarta atau menjadi saksi rusaknya rem mobil dinas Gubernur Sumatera Barat.

Namun yang jelas, pemikiran Gus Dur kerap melampui zamannya dan kontekstual dengan fenomena yang terjadi sekarang.

Di saat wabah corona belum bisa diprediksi kapan tamatnya serta kebangkitan perekonomian kapan bisa terjadi sesegera mungkin, rasa kemanusian kita seperti terusik jika melihat ada elite-elite memamerkan keangkuhan kekuasaannya.

Presiden Joko Widodo sendiri meminta semua jajarannya untuk mengedepankan “sense of crisis” mengingat pandemi masih terjadi (Kompas.com, 16 Juli 2021).

Baca juga: Jokowi Minta Menteri Harus Miliki Sense of Crisis Saat Kondisi Darurat

Capaian target angka nasional vaksinasi seolah terus berlomba dengan tingkat kematian yang rata-rata seharinya menyentuh angka di atas 1.000 jiwa. 

Angka kematian harian kasus Covid di Indonesia, kini selalu menjadi pemuncak dunia. Jauh mengalahkan negara-negara lain. Berita-berita lara masih terus menyeruak dalam kehidupan kita.

Nun di barat Sumatera, seorang gubernur dan wakilnya terpaksa harus ganti kendaraan dinas karena mobil dinas yang lama remnya blong. (Kompas.com, 17 Agustus 2021).

Mungkin rakyat Sumatera Barat harus bisa diajak mengerti jika kendaraan dinas yang dimiliki kepala daerahnya hanya sebiji. Kalau itu terjadi, sungguh miris dengan ketersediaan kendaraan operasional yang dimiliki pemerintahan provinsi Sumatera Barat.

Pengalaman saya yang kerap berinteraksi dengan kepala daerah di sejumlah wilayah, rata-rata kendaraan dinas yang melekat di level bupati dan walikota berkisar dari dua hingga empat mobil.

Sementara untuk tingkat gubernur bisa mencapai empat hingga enam kendaraan. Mengingat istri kepala daerah juga merangkap sebagai ketua tim penggerak pembina kesejahteraan keluarga (TP PKK) dan ketua dewan kerajinan nasional daerah (Dekranasda), maka soal pemakaian kendaraan dinas kerap berbagai dengan suaminya yang kepala daerah.

Itulah alasan kenapa jumlah mobil dinas yang berada di lingkungan kepala daerah, umumnya berjumlah lebih dari satu kendaraan.

Hanya saja, pembelian kendaraan dinas baru di saat pandemi yang masih belum tertangani dengan baik di Sumatera Barat sangatlah tidak elok.

Apalagi kalau hanya rem yang blong, mulai dari bengkel resmi hingga bengkel lainnya pasti sanggup untuk memperbaikinya.

Atau mengalihkan saja untuk sementara mobil dari dinas-dinas yang ada untuk keperluan kepala daerah jika ada keperluan yang mendesak, umpamanya.

Data pantauan Covid per tanggal 17 Agustus 2021 dari laman resmi Pemrov Sumatera Barat, dari 478 kasus suspect masih 100 yang dirawat di rumah sakit dan 378 yang isolasi mandiri. Total yang meninggal sudah menyentuh angka 1.828 jiwa (corona.sumbarprov.go.id).

Sumatera Barat juga tercatat sebagai salah satu provinsi yang capaian angka vaksinasinya masih rendah.