Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Ketika “Sense of Crisis” Hanya Sekadar Jargon

Kompas.com - 18/08/2021, 16:51 WIB
Ilustrasi Covid-19, virus corona, pasien Covid-19, pasien infeksi virus corona ShutterstockIlustrasi Covid-19, virus corona, pasien Covid-19, pasien infeksi virus corona

"Keberhasilan seorang pemimpin diukur dari kemampuannya dalam menyejahterakan umat yang mereka pimpin."

KETIKA Presiden Indonesia keempat Abdurrahman Wahid sedang menuliskan pesan tersebut, tentu ia tidak sedang berada di podium lintasan balap mobil formula listrik di Ibukota Jakarta atau menjadi saksi rusaknya rem mobil dinas Gubernur Sumatera Barat.

Namun yang jelas, pemikiran Gus Dur kerap melampui zamannya dan kontekstual dengan fenomena yang terjadi sekarang.

Di saat wabah corona belum bisa diprediksi kapan tamatnya serta kebangkitan perekonomian kapan bisa terjadi sesegera mungkin, rasa kemanusian kita seperti terusik jika melihat ada elite-elite memamerkan keangkuhan kekuasaannya.

Presiden Joko Widodo sendiri meminta semua jajarannya untuk mengedepankan “sense of crisis” mengingat pandemi masih terjadi (Kompas.com, 16 Juli 2021).

Baca juga: Jokowi Minta Menteri Harus Miliki Sense of Crisis Saat Kondisi Darurat

 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Capaian target angka nasional vaksinasi seolah terus berlomba dengan tingkat kematian yang rata-rata seharinya menyentuh angka di atas 1.000 jiwa. 

Angka kematian harian kasus Covid di Indonesia, kini selalu menjadi pemuncak dunia. Jauh mengalahkan negara-negara lain. Berita-berita lara masih terus menyeruak dalam kehidupan kita.

Nun di barat Sumatera, seorang gubernur dan wakilnya terpaksa harus ganti kendaraan dinas karena mobil dinas yang lama remnya blong. (Kompas.com, 17 Agustus 2021).

Mungkin rakyat Sumatera Barat harus bisa diajak mengerti jika kendaraan dinas yang dimiliki kepala daerahnya hanya sebiji. Kalau itu terjadi, sungguh miris dengan ketersediaan kendaraan operasional yang dimiliki pemerintahan provinsi Sumatera Barat.

Pengalaman saya yang kerap berinteraksi dengan kepala daerah di sejumlah wilayah, rata-rata kendaraan dinas yang melekat di level bupati dan walikota berkisar dari dua hingga empat mobil.

Sementara untuk tingkat gubernur bisa mencapai empat hingga enam kendaraan. Mengingat istri kepala daerah juga merangkap sebagai ketua tim penggerak pembina kesejahteraan keluarga (TP PKK) dan ketua dewan kerajinan nasional daerah (Dekranasda), maka soal pemakaian kendaraan dinas kerap berbagai dengan suaminya yang kepala daerah.

Itulah alasan kenapa jumlah mobil dinas yang berada di lingkungan kepala daerah, umumnya berjumlah lebih dari satu kendaraan.

Hanya saja, pembelian kendaraan dinas baru di saat pandemi yang masih belum tertangani dengan baik di Sumatera Barat sangatlah tidak elok.

Apalagi kalau hanya rem yang blong, mulai dari bengkel resmi hingga bengkel lainnya pasti sanggup untuk memperbaikinya.

Atau mengalihkan saja untuk sementara mobil dari dinas-dinas yang ada untuk keperluan kepala daerah jika ada keperluan yang mendesak, umpamanya.

Data pantauan Covid per tanggal 17 Agustus 2021 dari laman resmi Pemrov Sumatera Barat, dari 478 kasus suspect masih 100 yang dirawat di rumah sakit dan 378 yang isolasi mandiri. Total yang meninggal sudah menyentuh angka 1.828 jiwa (corona.sumbarprov.go.id).

Sumatera Barat juga tercatat sebagai salah satu provinsi yang capaian angka vaksinasinya masih rendah.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AMAN Minta Pembangunan Ibu Kota Baru Hormati Hak Masyarakat Adat

AMAN Minta Pembangunan Ibu Kota Baru Hormati Hak Masyarakat Adat

Nasional
Kemenkes: Pemerataan Vaksinasi Penting agar Indonesia Terlindung dari Covid-19

Kemenkes: Pemerataan Vaksinasi Penting agar Indonesia Terlindung dari Covid-19

Nasional
Menlu Minta Semua Pihak Dukung Distribusi Vaksin ke Seluruh Negara

Menlu Minta Semua Pihak Dukung Distribusi Vaksin ke Seluruh Negara

Nasional
Angka Keterisian RS Covid-19 Naik di Sejumlah Provinsi, dari Jateng-Papua

Angka Keterisian RS Covid-19 Naik di Sejumlah Provinsi, dari Jateng-Papua

Nasional
Kemenhub: Ada Pembatasan Mobilitas pada Tiap Moda Transportasi Saat Natal-Tahun Baru

Kemenhub: Ada Pembatasan Mobilitas pada Tiap Moda Transportasi Saat Natal-Tahun Baru

Nasional
UPDATE 9 Desember: Ada 5.278 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 9 Desember: Ada 5.278 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Dilantik Jadi ASN Polri, Novel Baswedan dkk Jalani Pendidikan Selama 2 Pekan

Dilantik Jadi ASN Polri, Novel Baswedan dkk Jalani Pendidikan Selama 2 Pekan

Nasional
Enam Provinsi Catatkan Kenaikan Kasus Covid-19 Signifikan

Enam Provinsi Catatkan Kenaikan Kasus Covid-19 Signifikan

Nasional
UPDATE 9 Desember: ada 5.203 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 9 Desember: ada 5.203 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
Kronologi 20 Warga Gembor Jadi Korban Penipuan, Bermula dari Minyak Goreng Murah

Kronologi 20 Warga Gembor Jadi Korban Penipuan, Bermula dari Minyak Goreng Murah

Nasional
Dinamika Eks Pegawai KPK: Dipecat Saat G30STWK, Dilantik Kapolri di Hari Antikorupsi

Dinamika Eks Pegawai KPK: Dipecat Saat G30STWK, Dilantik Kapolri di Hari Antikorupsi

Nasional
UPDATE 9 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,70 Persen

UPDATE 9 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,70 Persen

Nasional
UPDATE: Bertambah 9, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 143.918 Jiwa

UPDATE: Bertambah 9, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 143.918 Jiwa

Nasional
Survei Kemenhub: Ada Potensi Mobilitas 11 Juta Orang Usai Dibatalkannya PPKM Level 3 Serentak

Survei Kemenhub: Ada Potensi Mobilitas 11 Juta Orang Usai Dibatalkannya PPKM Level 3 Serentak

Nasional
Lantik 44 Eks Pegawai KPK, Kapolri Bakal Bentuk Satker Khusus Pemberantas Korupsi

Lantik 44 Eks Pegawai KPK, Kapolri Bakal Bentuk Satker Khusus Pemberantas Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.