Kompas.com - 22/07/2021, 16:45 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR Ahmad Baidowi mengapresiasi keputusan Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro yang mengundurkan dari jabatannya sebagai wakil komisaris utama Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Menurut Baidowi, pengunduran diri tersebut menunjukkan Ari memperhatikan suara publik dan mematuhi ketentuan yang ada.

"Patut diapresiasi karena sikap tersebut menunjukkan bahwa beliau masih memerhatikan suara nurani publik dan taat pada ketentuan," kata Baidowi saat dihubungi, Kamis (22/7/2021).

Politikus PPP itu menilai, pengunduran diri Ari itu juga mengakhiri polemik yang muncul di tengah publik akibat rangkap jabatan yang dilakukan oleh Ari.

Namun, ia mengingatkan seluruh pihak agar bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini soal larangan rektor UI merangkap jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca juga: Rektor UI Mundur dari Jabatan Wakomut BRI, Anggota DPR: Buat Apa Diapresiasi? Jangan Buat Malu Dunia Pendidikan

"Sebaiknya kita bekerja sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak ada upaya untuk menyiasati dengan aturan untuk kepentingan tertentu," kata Baidowi.

Anggota DPR yang bermitra dengan Kementerian BUMN itu pun berpendapat, rangkap jabatan sebetulnya tidak akan menimbulkan masalah selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

Namun, apabila hal itu melanggar perundang-undangan, maka sudah sewajarnya pihak yang merangkap jabatan mengundurkan diri dari salah satu jabatannya.

"Kalau melanggar ketentuan ya mundur, kalau tidak ada ketentuan yang dilanggar, dasarnya apa diminta mundur," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Ari memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil komisaris utama BRI setelah praktik rangkap jabatan yang ia lakukan menuai kritik dari publik.

Baca juga: Rektor UI Mundur dari Kursi Komisaris, Pimpinan Komisi X: Sudah Semestinya Dilakukan

Praktik jabatan yang dilakukan Ari tersebut melanggar Peraturan Pemerintah (PP) 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI yang melarang rektor UI merangkap jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk sebagai komisaris.

Belakangan, pemerintah justru merevisi beleid tersebut menjadi PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI yang menyebut rangkap jabatan rektor di BUMN hanya dilarang untuk jabatan direksi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Pemilu 2024, Jokowi: Kedepankan Politik Adu Ide, Bukan Adu Domba

Jelang Pemilu 2024, Jokowi: Kedepankan Politik Adu Ide, Bukan Adu Domba

Nasional
Korban Pencabulan Anak Kiai di Jombang, Disekap, Ditendang, Dilempar Rokok yang Menyala

Korban Pencabulan Anak Kiai di Jombang, Disekap, Ditendang, Dilempar Rokok yang Menyala

Nasional
Kejagung Tahan 2 Eks Petinggi PT Surveyor Indonesia Terkait Korupsi Skema Kredit Ekspor Sapi dan Rajungan

Kejagung Tahan 2 Eks Petinggi PT Surveyor Indonesia Terkait Korupsi Skema Kredit Ekspor Sapi dan Rajungan

Nasional
Menkominfo Sebut Mantan Menhub Frans Seda Berjasa Jadi Perintis Kebijakan Telekomunikasi

Menkominfo Sebut Mantan Menhub Frans Seda Berjasa Jadi Perintis Kebijakan Telekomunikasi

Nasional
Pemerintah Mulai Pembangunan Relokasi Rumah Terdampak Gempa Cianjur

Pemerintah Mulai Pembangunan Relokasi Rumah Terdampak Gempa Cianjur

Nasional
Daftar 340 Obat Sirup yang Dinyatakan BPOM Aman Dikonsumsi

Daftar 340 Obat Sirup yang Dinyatakan BPOM Aman Dikonsumsi

Nasional
Calon Panglima TNI Yudo Margono Jalani 'Fit and Proper Test' di DPR Hari Ini

Calon Panglima TNI Yudo Margono Jalani "Fit and Proper Test" di DPR Hari Ini

Nasional
Menteri PUPR Sebut Pembangunan Kantor Presiden di IKN Sudah Dimulai

Menteri PUPR Sebut Pembangunan Kantor Presiden di IKN Sudah Dimulai

Nasional
Dewan Pakar DPW Nasdem Beberkan Panjangnya Proses Tentukan Anies Jadi Capres 2024

Dewan Pakar DPW Nasdem Beberkan Panjangnya Proses Tentukan Anies Jadi Capres 2024

Nasional
Anggaran Kesehatan 2023 Rp 178,7 Triliun, Menkes: Untuk Revitalisasi Puskesmas dan Posyandu

Anggaran Kesehatan 2023 Rp 178,7 Triliun, Menkes: Untuk Revitalisasi Puskesmas dan Posyandu

Nasional
Andika Perkasa Jawab Teka-teki Petualangannya ke Depan Usai Pensiun dari TNI

Andika Perkasa Jawab Teka-teki Petualangannya ke Depan Usai Pensiun dari TNI

Nasional
Sprin Penyelidikan Kasus Kematian Brigadir J Terungkap, Diakui Hendra Kurniawan tapi Diragukan Jaksa

Sprin Penyelidikan Kasus Kematian Brigadir J Terungkap, Diakui Hendra Kurniawan tapi Diragukan Jaksa

Nasional
Putusan MK soal Masa Jeda 5 Tahun buat Mantan Napi Maju Caleg Diyakini Bikin Jera Koruptor

Putusan MK soal Masa Jeda 5 Tahun buat Mantan Napi Maju Caleg Diyakini Bikin Jera Koruptor

Nasional
Jokowi dan Mendagri Digugat ke PTUN terkait Pengangkatan Pj Kepala Daerah, Kemendagri Buka Suara

Jokowi dan Mendagri Digugat ke PTUN terkait Pengangkatan Pj Kepala Daerah, Kemendagri Buka Suara

Nasional
Bharada E Ungkap Momen Sandiwara Ferdy Sambo Usai Habisi Brigadir J

Bharada E Ungkap Momen Sandiwara Ferdy Sambo Usai Habisi Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.